Kendari - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Tubagus Erif Faturahman didampingi Kepala Bidang Hukum Linda Fatmawati Saleh bersama Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah (FPPHD) Nuraeni serta Perancang Peraturan Perundang-undangan membuka rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Buton Tengah tentang satu data Buton Tengah yang terlaksana di ruang Legal Drafter, Kamis (21/11).

Rapat harmonisasi dihadiri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah diwakili oleh Kepala Bidang Statistik Kabupaten Buton Tengah Asmuni Abdullah, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buton Tengah La Aminuhu berserta jajaran terkait.

Satu Data Indonesia Kabupaten Buton Tengah merupakan kebijakan tata kelola data Pemerintah Kabupaten Buton Tengah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data dan mengunakan kode referensi data induk.

Data perencanaan pembangunan daerah , dikelola dalam data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik dan Analisis dimana profil pembangunan daerah dirumuskan dari data hasil pelaksanaan pembangunan daerah dan menjadi dasar dalam memperbaharui data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Kendari - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara khususnya di bidang HAM melakukan sosialisasi terkait Surat Edaran Menteri HAM Nomor : ITJ-01.UM.01.01 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Perjudian Daring (Online) di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia yang dipimpin oleh Kepala Bidang HAM, Saibuddin, didampingi Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Musba Bakri, berlangsung di ruang rapat bidang HAM. Rabu (20/11/2024)

Kegiatan ini diikuti dari jajaran pegawai bidang HAM, kalangan mahasiswa, PPNPN, dan masyarakat setempat. Pada kesempatan ini, beliau menyampaikan bahaya perjudian online yang dapat mengakibatkan pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian finansial, gangguan sosial dan psikologis serta dapat mendorong pelaku untuk melakukan suatu tindak pidanan lanjutan. Kegiatan perjudian online ini biasanya terjadi di kalangan Pegawai Aparatur Negeri Sipil (ASN) atau juga terjadi di lingkungan masyarakat.

Adapun perjudian online ini memiliki implikasi signifikan terhadap Ha Asasi Manusia, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, berikut beberapa aspeknya:
1. Pelecehan Hask Asasi Manusia,
2. Indikasi Trafficking Manusia,
3. Dampak Moral dan Mental,
4. Hukuman dan Pelecehan, dan
5. Perspektif Pancasila.

Perjudian Online juga memiliki nberbagai dampak signifikan terhadap HAM, terutama individu yang terjerat dalam praktif ini, meliputi: kerugian finansial, masalah psikologi dan pelanggaran terhadap kesejahteraan sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai upaya pencegahan dan penanganan kegiatan perjudian daring (online) di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia serta dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kegiatan Perjudian Daring di lingkungan Instansi Pemerintah maka perlu dikeluarkannya Surat Edaran tentang Pencegahan dan Penanganan kejadian Perjudian Online di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya, terdapat Langkah-langkah pencegahan kegiatan perjudian Daring (Online), pertama lakukan kampanye dan dukungan Gerakan anti perjudian online dengan tujuan mengajak atau mendorong pegawai ASN/ Non ASN untuk menyadari bahaya perjudian Online, kedua menghimbau atau menyelanggarakan kegiatan edukatif kepada ASN dan Non ASN bahwa bahaya melakukan perjudian online dan dampak buruknya, yang dilakukan secara masif disetiap kesempatan, himbauan edukatif dilakukan dimana saja dan kapan saja.

Terakhir, beliau berpesan bahwa dalam apapun pekerjaannya dan kegiatan yang dilakukan harus tetap menjauhi semua yang berbau dengan perjudian online, karena akan menyesatkan dan menghancurkan kehidupan. Semoga sosialisasi ini dapat memberikan manfaat sehingga kita dapat terus berkelanjutan mensosialiasikan bahayanya perjudian online dilingkungan tempat kita berada.

Jakarta - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara, Silvester Sili Laba menghadiri Seminar dan Rapat Koordinasi Usulan Rencana Aksi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2025 di Hotel JS Luwansa. Rabu (20/11/2024) 

Kegiatan yang mengusung tema “Mewujudkan Cara Pandang Keimigrasian Strategis dalam Menyongsong Indonesia Emas”, sebelumnya telah dibuka oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto sekaligus sebagai keynote speech dalam seminar ini. 

Pada hari ini seluruh peserta kegiatan menerima beberapa materi diantaranya Penyampaian Materi dan Konsep Rencana Aksi Direktorat Pengawasan Keimigrasian Tahun 2025 Oleh Direktur Pengawasan Imigrasi, kemudian Penyampaian Materi dan Konsep Rencana Aksi Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian Tahun 2025 oleh Direktur Lalu Lintas Keimigrasian. 

Selanjutnya Penyampaian Materi dan Konsep Rencana Aksi Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Tahun 2025, Penyampaian Materi dan Konsep Rencana Aksi Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian Tahun 2025, Penyampaian Materi dan Konsep Rencana Aksi Direktorat Kerjasama Keimigrasian Tahun 2025, dilanjutkan Penyampaian Materi dan Konsep Rencana Aksi Direktorat Intelijen Keimigrasian Tahun 2025, dan Penyampaian Materi dan Konsep Rencana Aksi Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025.

Kemudian untuk malam hari sebagai penutup materi dihari ini dilanjutkan dengan Paparan Plt. Direktur Jenderal Imigrasi tentang Isu strategis dan program prioritas Direktur Jenderal Imigrasi Tahun 2025.

Kendari - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengumumkqn hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2024 pada Senin (18/11) lalu. Dari hasil tersebut, sebanyak 420 peserta di Sulawesi Tenggara telah dinyatakan lolos dan bersiap untuk mengikuti prosesi tahapan CPNS selanjutnya yakni Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Dalam pahapan SKB pada seleksi CPNS Kemenkumham ini terbagi 2 kategori yakni SKB Non-CAT yang meliputi, Psikotes, Pengamatan Fisik, Samapta, dan Wawancara. Selain itu, terdapat SKB CAT yang akan dilaksanakan setelah prosesi tahapan SKB Non-CAT selesai.

Kemenkumham Sultra dalam kesempatan ini melaksanakan tahapan pertama dalam Seleksi Kompetensi Bidang Non-CAT yakni Psikotes dan Pengamatan Fisik.

Seleksi ini terbagi dalam 2 tempat yakni Psikotes yang dilaksanakan di Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra dan Pengamatan Fisik di Rumah Sakit Bhayangkara.

“Seleksi SKB kali ini dilakukan secara bersamaan antara Psikotes dan pengamatan fisik atau kesehatan, dimana pengamatan fisik bekerjasama dengan tim medis Polri di Rumah Sakit Bhayangkara dan Psikotes di Kanwil Kemenkumham Sultra,” Ungkap Plh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra, Sunu Tedy Maranto. Rabu (20/11/2024)

Dalam tempat terpisah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Tubagus Erif Faturahman memberikan penguatan terhadap para peserta yang melakukan tes kesehatan di Rumah Sakit Bhayangkara. 

"Jangan pernah pesimis dan teruslah berpikiran positif dan tetap beusaha," ujar Kadiv Yankumham

Plh Kakanwil menyampaikan kepada peserta tes untuk melakukan dengan baik, tenang, dan percaya diri untuk hasil yang maksimal

“Percaya pada diri sendiri, keberhasilan berasal dari kemampuan rekan-rekan.” Tutupnya

Konawe - Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan JDIH, Lukman M. Saada dan tim melaksanakan kegiatan pembentukan kelompok Kadarkum Desa/Kelurahan Sadar Hukum pada masyarakat desa Andaroa, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, Selasa (19/11).

Kegiatan ini diikuti aparat desa terkait, tokoh agama, tokoh adat, serta tokoh masyarakat. Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Kepala Desa Andaroa. Beliau menyampaikan apresiasi kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum dalam rangka pembinaan desa/kelurahan sadar hukum di desa Andaroa dan berharap masyarakat desa dapat dibina terkait kesadaran hukum masyarakat sehingga desa nantinya bisa ditetapkan sebagai desa sadar hukum.

Perlu diketahui, untuk menetapkan Desa Andaroa untuk menjadi desa sadar hukum, terdapat beberapa proses yang dimana telah tertuang dalam surat edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional nomor PHN.HN.04.04-01 tahun 2022 tentang pedoman pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum dimana desa harus memperhatikan 4 dimensi yang menjadi kriteria dasar dalam penetapan desa sadar hukum antara lain akses informasi hukum, akses impelementasi hukum, akses keadilan, dan akses demokrasi dan regulasi.