Kendari - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara (Kakanwil Kemenkumham Sultra), Silvester Sili Laba bersama Kepala Divisi Administrasi, Sunu Teddy Maranto, Kepala Divisi Imigrasi, Sjahril, dan Kepala Divisi Pemasyarakatan, H. Muslim serta seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Lingkup Kanwil Kemenkumham Sultra ikuti kegiatan Exit Meeting Pemeriksaan atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, Belanja Barang/Modal dan Manajemen Aset Tahun 2022-2023 secara virtual oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI. Senin (23/10/2023)
Dibuka dengan sambutan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI, Wisnu Nugroho Dewanto yang mengatakan bahwa dengan adanya pemeriksaan interim ini diharapkan agar kualitas kinerja tata kelola keuangan dan BMN dapat meningkat.
“Melalui pemeriksaan interim yang akn dilakukan ini, kami berharap agar kualitas kinerja tata kelola keuangan dan BMN yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dapat meningkat.” Ujar Wisnu
Lebih lanjut mengatakan untuk seluruh jajaran baik di Unit Pusat maupun di Kanwil Kemenkumham yang menjadi objek pemeriksaan untuk segera menyiapkan data dukung yang sesuai, akurat, dan jelas.
“Kami berpesan kepada seluruh jajaran baik di Unit Pusat maupun di Kanwil Kemenkumham yang menjadi objek pemeriksaan untuk segera menyiapkan petugas yang profesional yang didukung dengan data dukung yang diperlukan, dan berikan jawaban yang jelas, akurat, serta akuntabel” lanjutnya.
Selanjutnya, Kepala Auditorat I.B BPK RI, Sarjono mengatakan bahwa tujuan dari pemeriksaan ini untuk memutakhirkan profil risiko dalam penyusunan LKKL tahun 2023, pengujian substantif, serta pemantauan tindak lanjut pemeriksaan.
“Adapun tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk memutakhirkan profil risiko dalam penyusunan LKKL tahun 2023, pengujian substantif, serta pemantauan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan LKKL pada tahun sebelumnya” Ujar Sarjono.
Terakhir beliau berpesan untuk memperhatikan kelengkapan data dukung yang menjadi acuan dalam pemeriksaan pada Unit jajaran Kemenkumham yang menjadi objek pemeriksaan.
“Keterbukaan dan kelengkapan data dukung dan informasi jajaran satuan kerja menjadi hal yang perlu diperhatikan” Akhirnya.
