NUSA DUA - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum Muh.Tahir, Kepala Subbidang Administrasi Hukum Umum Ardhy Rahman bersama Staf Menghadiri Kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pengganti Antar Waktu (PAW) Majelis Kehormatan Wilayah Notaris (MPNW) dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) dan Rapat Kerja Pelayanan Hukum Administrasi Hukum Umum Tahun 2023.
Prosesi pelantikan 31 anggota tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo Rahadian Muzhar, Prosesi diawali dengan pengambilan sumpah dan penandatanganan berita acara yang dipimpin oleh Dirjen AHU di Hotel Grand Hyatt Bali, Rabu (29/11).
Dalam arahannya usai melantik anggota MPWN dan MKNW, Cahyo berpesan untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada para notaris di wilayahnya. Karena fakta di lapangan menunjukkan 60% permasalahan pada Ditjen AHU berkaitan dengan kenotariatan.
"Saudara-saudara merupakan perpanjangan tangan dari Menkumham dalam melakukan pengawasan terhadap notaris," kata Cahyo.
"Pelantikan ini penting, dalam prakteknya faktanya bahwa boleh saya katakan 60% permasalahan yang ada di Ditjen AHU terkait dengan notaris dan turunannya, Oleh karena itu kita harus betul-betul melakukan pembinaan pemantauan kerja dari para notaris," imbuhnya.
Terlebih saat ini Indonesia sudah menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF) sejak 1 November ini. Yang mana fokusnya adalah upaya global dalam pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah masal.
Ditjen AHU sendiri dalam keanggotaan FATF diberi mandat untuk mengawal dan mengawasi serta membina profesi-profesi yang rentan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).
"Kita patut bersyukur saat ini Indonesia menjadi anggota FATF, itu merupakan prestasi bagi Indonesia," ujar Dirjen AHU.
"Pengesahan Indonesia menjadi anggota FATF adalah bukti kepercayaan internasional kepada Indonesia, khususnya terhadap komitmen keberlanjutan Indonesia dalam meningkatkan kepatuhan terhadap standar APUPPT, sehingga diharapkan dapat berdampak positif pada kredibilitas sistem keuangan dan membuka peluang bisnis, perdagangan dan investasi global yang semakin meluas" tambah cahyo.
Salah satu benchmarking dari bank dunia saat ini adalah negara Business ready (B-Ready) dimana sebelumnya bank dunia mengeluarkan ease of doing business (EoDB), direktorat jenderal ahu mengajak agar kanwil bersama-sama mendukung peningkatan indeks B-Ready Indonesia melalui kemudahan, pelayanan jasa hukum diantaranya penerbitan izin usaha badan hukum, pendaftaran fidusia, kenotariatan dan urusan harta peninggalan.
Dirjen Administrasi Hukum Umum juga membahas dan menekankan Kantor Wilayah agar memperkuat pengawasannya melalui MPW dan MPD terhadap Notaris dimana tercatat ada 19.380 total notaris di Indonesia dan 40% diantaranya diusulkan pemberhentian dengan tidak hormat yang di sampaikan ke Majelis Pengawas Pusat Notaris di sebabkan terkait tindak pidana yang di lakukan Notaris dan Sebagaian besar kasusnya terkait pemalsuan Akta Otentik.
Rencananya giat akan dilanjutkan dengan dilanjutkan dengan diskusi dan pendalaman yang dibagi dalam 5 kelompok, kanwil Sultra sendiri tergabung dalam kelompok 4 yang mengangkat tema layanan apostille.
