Yogyakarta – Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM, Biro Perencanaan menyelenggarakan Monev Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT-RB) Triwulan IV Tahun 2023. Kegiatan ini dihadiri Inspektur Jenderal Kemenkumham R.I Razilu, Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kemenkumham R.I berlangsung dari 4-8 Desember 2023.
Monev ini dihadiri oleh 214 peserta dari seluruh Kantor Wilayah se-Indonesia. Pada kesempatan ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara Silvester Sili Laba, Kepala Divisi Pemasyarakatan H Muslim, Kepala Divisi Keimigrasian Sjachril, Kepala Divisi Administrasi Sunu Tedy Maranto dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Hidayat Yasin beserta Staf pengelola RB mengikuti secara virtual melalui zoom meeting, sementara Kepala Bagian Program dan Humas Ruslan, Kepala Sub Bagian Humas, TI dan RB Muh Akram, bersama tim penanganan bidang RB hadir langsung mengikuti pembukaan yang diselenggarakan di Hotel Harper Malioboro, Selasa (05/12/2023).
Kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh perwakilan Biro Perencanaan Jusneni. Beliau menyampaikan bawah kegiatan MonEv RKT-RB Triwulan IV Tahun 2023 ini bertujuan untuk memastikan ketercapaian tujuan, efisiensi, dan optimalisasi dalam perencanaan RKT RB.
Kegiatan ini akan menghasilkan rekomendasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kemenkumham R.I dengan melaksanakan monitoring kebenaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi di masing-masing Satuan Kerja. Inspektur Wilayah II Inspektorat Jenderal Kemenkumham R.I Lilik Sujandi melaporkan Preview Monitoring Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Isu strategis Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Hulu-Hilir) terdapat adanya perubahan Roadmap Perubahan dari Reformasi Birokrasi General menuju Reformasi Birokrasi Tematik.
Inspektur Wilayah II Lilik Sujandi menyampaikan bahwa Penerapan sasaran RB 2023 Kemenkumham R.I meliputi 3 (tiga) tahap. Pertama Tata Kelola Pemerintahaan Digital yang efektif, lincah dan kolaboratif, Kedua Budaya Birokrasi BerAkhlak dengan ASN yang Profesional dan terakhir Sasaran RB Tematik. Hasil dari Evaluasi RKT ini akan menuju pada RB Berdampak dengan terlebih dahulu Menerapkan Kebijakan Meso, Penerapan Indikator, Pelaksanaan Evaluasi dan Verifikasi Lapangan di Tahun 2024.
Inspektur Jenderal Kemenkumham R.I Ir. Razilu dalam sambutannya menyampaikan semoga hasil dari evaluasi ini bisa membuat langkah kita kedepan menjadi lebih baik. Pembangunan Reformasi Birokrasi harus dilaksanakan secara berkelanjutan dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 ditajamkan melalui Permenpan No 3 Tahun 2023 tentang Road Map RB 2020-2024 dengan penerapan Sistem Double Track yaitu RB General dan RB Tematik dan diimplementasikan dengan Permenkumham M.HH-13.OT.03.01 Tahun 2023 Tentang Road Map RB Kemenkumham Tahun 2020-2024.
"Penurunan Indeks Reformasi Birokrasi di tahun 2022 dipengaruhi beberapa faktor, tetapi diharapkan jadikan ini sebagai titik balik kita agar dapat mengakselerasi kembali Indeks Reformasi Birokrasi di tahun mendatang. Manfaatkan Monev RKT ini sebagai momentum yang baik untuk memperbaiki pemerintahan yang lebih profesional. Yang terpenting dari semuanya adalah Perbaiki kembali sikap pemberi layanan kepada penerima layanan, jaga komitmen dan tetap semangat, berikan solusi, Jadikan RKT RB ini sebagai momen yang baik untuk memperbaiki strategi, dan Mampu Beradaptasi dengan baik" Ungkap Razilu.
Arahan terakhir disampaikan oleh Ir. Razilu, Pembangunan RB merupakan isu pokok yang dihadapi Pemerintah dalam membangun Negeri. Terdapat beberapa penyebab menurunnya indeks RB Kemenkumham seperti Manajemen SDM belum terkelola dengan baik, capaian Perjanjian Kinerja belum dijadikan dasar prestasi Kepala Satuan Kerja serta Mitigasi Risiko belum optimal. Ir. Razilu berharap Kemenkumham dapat meraih target indeks RB pada Tahun 2023 dengan nilai 85 predikat “Sangat Baik”. Turut hadir Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi (Asep Kurnia), Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Lucky A. Binarto, Staf Khusus Menteri Bidang Pengamanan dan Intelijen Krismono dan Auditor Utama Budi.
