Kendari - Dalam rangka mewujudkan kinerja yang maksimal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan III di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra. Selasa (07/11/2023)
Bertempat di aula Phinisi Claro Hotel Kendari, kegiatan Rakor Capaian Kinerja Triwulan III dimaksudkan sebagai evaluasi kinerja seluruh jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra baik di Unit Pelaksana Teknis maupun Kantor Wilayah itu sendiri.
Kegiatan yang diawali dengan laporan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra, Silvester Sili Laba. Dalam sambutannya beliau mengatakan bahwa rakor ini dilaksanakan sebagai bentuk upaya evaluasi capaian kinerja di lingkungan Kemenkumham Sultra serta strategi dalam melaksanakan percepatan kinerja yang telah ditetapkan.
“Rapat Koordinasi evaluasi dan capaian kinerja ini dilaksanakan sebagai bentuk upaya evaluasi capaian kinerja di lingkungan Kemenkumham Sultra serta strategi dalam melaksanakan percepatan kinerja yang telah ditetapkan” ungkap kakanwil
Beliau berharap agar mendapat arahan dari level pimpinan Kementerian terkait bagaimana upaya dan strategi untuk percepatan pelaksanaan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
Pada kesempatan ini juga, Pj Gubernur Sulawesi Tenggara yang sekaligus merupakan Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI, Andap Budhi Revianto memberikan arahannya. Dalam arahannya beliau mengawali dengan memberikan gambaran dari Kinerja Kementerian Hukum dan HAM, baik secara program, kinerja maupun penganggaran.
Dihadapan seluruh OPD dan Pemerintah daerah yang hadir Andap menyampaikan bahwa dalam sistem pemerintahan baik program, kinerja dan penganggaran harus bersifat transparan serta dapat diketahui Oleh Masyarakat, serta terukur dan terarah.
lanjut Andap Menambahkan bahwa pemerintah daerah juga harus memahami sistem pemerintahan berbasis digital, hal ini perlu dilakukan karena menurut Andap dengan adanya pemahaman pemerintahan berbasis digital, seluruh pemerintah daerah dapat melakukan pelaksanaan program hingga melakukan pelaporan secara transparan dan bisa di jangkau oleh masyarakat.
Sebagai contoh Pj Gubernur Sultra menampilkan Kanwil Kemenkumham Sultra dengan seluruh hasil capaian kinerja yang telah di peroleh baik dari keberhasilan pelaksanaan capaian kinerja, hasil evaluasi serta Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggara (IKPA) dengan capaian IKPA Nasional Kanwil Kemenkumham Sultra berada di urutan ke-13 dengan total persentase IKPA 97,52 dari 95.
Dalam hal ini Andap Budhi Revianto mengharapkan seluruh capaian kinerja dalam pemerintah daerah dapat seperti yang ada pada kanwil kemenkumham sultra, sehingga seluruh pelaksanakan program kinerja serta pelaksanaan anggaran dapat di kontrol dan di secara terukur dan terarah.
Selanjutnya Pj Gubernur Sultra menyampaikan bahwa rakor penting dilakukan untuk mengidentifikasi dan menilai apakah program kerja yang kita laksanakan selama tahun 2023 berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan.
“Rapat Koordinasi seperti ini sangat penting dilakukan untuk mengidentifikasi dan menilai apakah program kerja yang kita laksanakan selama tahun 2023 berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan baik dalam pelaksanaan anggaran maupun implementasi pelaksanaan Reformasi Bikrokrasi sehingga nanti pada saat Rakor Evaluasi Kinerja seluruh Kantor Wilayah tingkat nasional di akhir tahun ini, Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara mampu memberikan kontribusi positif terhadap capaian kinerja Kementerian Hukum dan HAM secara keseluruhan” Ungkap Andap
Andap juga menyampaikan bahwa setiap Unit Pelaksana Teknis yang ada pada lingkup Kanwil Kemenkumham Sultra masih memiliki beberapa kelemahan yang tentunya perlu di benahi dan di tindak lanjuti.
Lebih lanjut, beliau meminta kepada Kakanwil, para Kadiv, dan Ka UPT untuk segera mengambil langkah dan strategi sebagai upaya menyelesaikan persoalan yang ada serta bagaimana meningkatkan akselerasi percepatan kinerja jajarannya.
“Saya minta kepada Kakanwil, para Kadiv dan Ka UPT segera mengambil langkah dan strategi sebagai upaya menyelesaikan persoalan yang ada serta bagaimana meningkatkan akselerasi percepatan kinerja jajarannya.” Tambahnya.
Kemudian Pada Kesempatan yang sama beliau menyampaikan bahwa Sebagai bentuk sinergitas Kemenkumham dengan Pemerintah Daerah, pada hari ini akan dilaksanakan Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis Data Desa Presisi. kegiatan ini adalah wujud dari peran penting Kementerian Hukum dan HAM dibidang harmonisasi peraturan daerah.
"Dengan menghadirkan Bapak Dr. Sofyan Sjaf dari IPB yang merupakan inisiator dalam mengembangkan konsep data desa presisi diharapkan mampu meningkatkan pembangunan di desa" Ungkap Andap
Lanjut Andap Budhi Revianto menambahkan bahwa dengan adanya data desa presisi, diharapkan terdapat data yang memiliki tingkat akurasi dan ketepatan yang tinggi untuk memberikan gambaran kondisi aktual desa yang sesungguhnya.
"Tanpa data yang akurat dan presisi, maka pembangunan sesungguhnya berdiri di atas dasar asumsi atau bahkan rekayasa dan tentunya hal tersebut jelas merugikan banyak pihak." Tambah Andap
Terakhir Andap memiliki harapan besar bahwa kegiatan FGD Rancangan Perda tentang Data Desa Presisi dapat segera diselesaikan karena ini sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat desa yang nantinya tidak hanya untuk kepentingan pemerintah namun juga bermanfaat untuk kepentingan swasta.
Kegiatan ini juga di hadiri Oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Rektor Universitas Negeri dan Swasta Se-Kota Kendari, Kepala Biro Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Pimpinan instansi vertikal, Dr. Sofyan Sjaf, Waka LPPM Bidang Pengabdian Masyarakat IPB, Inspektur Daerah dan para Kepala OPD
Provinsi Sulawesi Tenggara, Serta Perwakilan dari Kab/Kota se Provinsi Sulawesi Tenggara
