Kendari - Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra diwakili oleh Plt. Kepala Bidang Hukum, Linda Fatmawati Saleh dan Kepala FPPHD, Nuraeni beserta Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum mengikuti Rapat Harmonisasi terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Buton Tengah di Aula II Kanwil Sultra, Jumat (20/10).
Rapat harmonisasi tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah, La Ode Albakri beserta OPD terkait.
Dalam pembahasannya, dasar hukum pajak dan retribusi daerah pajak daerah dan retribusi daerah merunut pada PP No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana PDRD merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Buton Tengah perlu dilakukan optimalisasi melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah.
Kanwil Kemenkumham Sultra | Silvester Sili Laba
#SesitahunanAALCO61 #yasonnalaoly #kemenkumhamri #kumhamsultra #silvestersililaba
