Kendari - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara, Silvester Sili Laba hadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023 oleh Kementerian Keuangan melalui Ditjen Perbendaharaan Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Senin (04/12/2023)

Diawali dengan sambutan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sultra, Syarwan dalam sambutannya mengatakan bahwa kualitas belanja baik pusat dan daerah masih harus diperbaiki dengan melihat kondisi lapangan secara detail dan terperinci

“Kualitas belanja baik pusat dan daerah masih harus diperbaiki dengan melihat kondisi lapangan secara detail dan terperinci.” Ungkapnya

Pada kesempatan yang sama, Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto dalam sambutannya menyampaikan arahan Presiden terkait pengelolaan APBD agar dapat terlaksana dengan baik

“Pertama, situasi global yang masih penuh dengan ketidakpastian, geopolitik juga tidak semakin baik menyebabkan inflasi terhadap barang kebutuhan yang tidak stabil. Kedua dampak dari perubahan iklim yang semakin kita rasakan. Ketiga potensi krisis dan resesi yang tidak kunjung reda. Keempat waspada dan hati-hati terhadap penyalagunaan anggaran. DIPA dan TKD tidak lagi diserahkan secara manual, melainkan secara digital agar anggaran semakin transparan. Terkahir gunakan anggaran secara disiplin, teliti dan tepat sasaran.” Ungkap Andap

Lebih lanjut, Pj. Gubernur Sultra mengatakan bahwa dalam mengimplementasikan anggaran tahun 2024 agar memperhatikan kondisi terkini yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga dapat membuat langkah-langkah yang tepat agar tidak terjadi hal-hal diluar prediksi kita.

“Implementasi APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan kondisi terkini yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga dapat membuat langkah-langkah yang tepat agar tidak terjadi hal-hal diluar prediksi” ungkapnya

Terakhir, beliau juga menyampaikan bahwa arahan tersebut tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ada komitmen moral dan rasa tanggungjawab yang tinggi. Untuk itu, beliau mengajak untuk berkomitmen, berkontribusi untuk membangun pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota Se-Sultra menjadi lebih baik, lebih transparan dan akuntabel sehingga dapat di pertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara etika dan moral

“Arahan tersebut tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ada komitmen moral dan rasa tanggungjawab yang tinggi. Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk berkomitmen, berkontribusi untuk membangun pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota Se-Sultra menjadi lebih baik, lebih transparan dan akuntabel sehingga dapat di pertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara etika dan moral”

Kendari - Sultra Tenun Karnaval 2023 merupakan festival yang mempersembahkan dan memamerkan kekayaan tenun daerah Sulawesi Tenggara. Pagelaran tersebut merupakan upaya pelestarian dan mengembangkan kreativitas tenun Sultra sebagai warisan budaya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara, Silvester Sili Laba bersama seluruh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Sultra Hj Dra Yuni Nurmalawati, M.Si, serta Seluruh Pimpinan Daerah Provinsi Sultra menghadiri acara Sultra Tenun Karnaval 2023 yang digelar di Tugu Religi MTQ Kota Kendari. Minggu (03/12/2023)

Pada malam ini kegiatan terfokus pada penampilan Fashion Show dengan memamerkan pakaian khas tenun yang ada di Sulawesi Tenggara. Dengan menghadirkan 3 (tiga) orang designer kebanggaan Sultra, mereka menghadirkan sebuah karya design pakaian tradisional dengan sentuhan modern yang tentunya memukau seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara yang turut menyaksikan acara fashion Show Busana Tenun Sultra Tahun 2023.

Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara turut memeriahkan kegiatan Sultra Tenun Karnaval ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara diwakilkan oleh Dharma Wanita Persatuan Kemenkumham Sultra, Pegawai Kantor Wilayah hingga Pegawai Lapas/Rutan lingkup Kanwil Kemenkumham Sultra yang menggunakan pakaian adat dari Suku Tolaki yaitu *“Anawai Ngguluri”*. Pakaian berwarna biru ini menggambarkan sosok wanita Suku Tolaki yang memiliki kecantikan dan bersifat ramah sehingga membuat banyak kaum bangsawan pada jaman dahulu mempersunting wanita Suku Tolaki.

Acara dilanjutkan dengan penampilan karnaval Tenun khas dari setiap daerah Kota dan Kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara, tentunya ini disambut positif dengan masyarakat yang hadir, selain dengan penampilan pakaian Tenun khas setiap daerah yang ada di Sultra, masyarakat juga dapat mengenali setiap busana tenus khas Sultra sehingga kedepannya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli kepada warisan daerah khususnya budaya Tenus Khas Sulawesi Tenggara seperti apa yang telah disampaikan oleh PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto saat membuka Acara Sultra Tenun Karnaval Tahun 2023.

Kendari - Sultra Tenun Karnaval 2023 merupakan festival yang mempersembahkan dan memamerkan kekayaan tenun daerah Sulawesi Tenggara. Pagelaran tersebut merupakan upaya pelestarian dan mengembangkan kreativitas tenun Sultra sebagai warisan budaya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara, Silvester Sili Laba bersama seluruh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), Pj. Walikota Kendari, Asmawa Tosepu, serta Seluruh Pimpinan Daerah Provinsi Sultra menghadiri acara Sultra Tenun Karnaval 2023 yang digelar di Tugu Religi MTQ Kota Kendari. Sabtu (02/12/2023)

H. Belli, selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sultra dalam sambutannya mengatakan pagelaran Sultra Tenun Karnaval adalah salah satu cara untuk melestarikan kain tenunan khas dari Sultra.

“Sultra tenun karnaval 2023 ini merupakan acara tahunan yang di gelar pemerintah provinsi Sultra sejak tahun 2015 dan merupakan salah satu cara melestarikan tenunan khas Sulawesi Tenggara.”

Pada kesempatan yang sama, Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto dalam sambutannya mengatakan tenun yang merupakan warisan budaya ini memiliki dampak ekonomis yang sangat tinggi dengan demikian kita harus bersama-sama mempertahankan budaya ini secara matang.

“Jangan biarkan para pengrajin tenun berjuang sendiri, tenun ini merupakan salah satu potensi bagi kemajuan ekonomi di Sultra” ujarnya

Lebih lanjut, Pj. Gubernur yang juga sekaligus merupakan Sekretaris Jenderal di Kemenkumham RI menyampaikan bahwa dari data yang di himpun Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sekitar 49 tenunan Sultra telah didaftarkan pada Kekayaan Intelektual Komunal.

“Dari data yang di himpun Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, baru sekitar 49 tenunan Sultra telah di daftarkan pada Kekayaan Intelektual Komunal” ungkapnya

Beliau juga mengatakan bahwa dari data Indikasi Geografis pada DJKI, belum ada tenun Sultra yang di daftarkan dan ini sangat berpotensi untuk di ambil alih dengan negara lain.

“Selain dari KIK tadi, tenun Sultra belum didaftarkan sebagai Indikasi Geografis. Hal ini sangat berpotensi untuk diambil alih oleh negara lain.”

Terakhir, beliau mengajak untuk peduli terhadap tenunan Sultra sebagai salah satu warisan budaya di Sultra dengan segala potensinya.

SULTRA - Sebagai wujud sinergitas dan kolaborasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian, khususnya terkait pengawasan Orang Asing dan penegakan Hukum di Sulawesi Tenggara. Divisi Keimigrasian yang dikomandoi oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara, Sjachril menggelar operasi gabungan. Jumat (01/12/2023)

Operasi gabungan yang berlangsung dari tanggal 30 November hingga 02 Desember 2023 ini melibatkan Kepala bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Kepala bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, para Kepala Sub Bidang serta seluruh staf pada Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Sultra

Tak hanya itu, Kepolisian Daerah Sultra serta Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sultra juga turut terlibat dalam operasi gabungan pengawasan Warga Negara Asing (WNA) yang berada di kawasan bumi Anoa Sulawesi Tenggara.

Sebelumnya TIMPORA Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan Rapat Persiapan Operasi Gabungan di Ruang Rapat Divisi Keimigrasian Sulawesi Tenggara dengan pembahasan terkait persiapan operasi Gabungan serentak di Konawe pada PT. VDNI dan PT. OSS, Konawe Selatan pada PLTU Kendari dan PT. DSS Power Kendari, serta Wakatobi pada PT. Wakatobi Resort.

Dalam melakukan pemeriksaan data/dokumen tenaga kerja asing, TIMPORA Sultra tidak menemukan pelanggaran yang terjadi. TIMPORA juga melakukan pengecekkan di lapangan guna memastikan kevalidan data TKA.