Kendari - Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Hidayat Yasin beserta Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan mengikuti Rapat Harmonisasi terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten Buton Utara di Aula Kanwil Sultra, Rabu (01/11).

Rapat harmonisasi tersebut dihadiri oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sahrun Akri, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dan Tim Penyusun.

Pada dasarnya pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan atas kewenangan Atribusi maupun delegasi, jika pembentukan dilakukan atas dasar kewenangan atribusi maka materi muatan Raperda harus disesuaikan dengan kewenangan pengaturan oleh pemerintah daerah baik dalam rangka menjalankan otonomi daerah, tugas pembantuan maupun menampung kondisi khusus. Sedangkan pembentukan Perda atas dasar kewenangan delegasi, maka materi muatan raperda harus menjabarkan lebih lanjut ketentuan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai dengan materi muatan yang didelegasikan.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) merupakan amanah ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Hal paling mendasar yang harus menjadi perhatian adalah penetapan besaran tarif, sebisa mungkin mencari titik keseimbangan antara kepentingan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat.

Kepentingan Pemerintah Daerah yakni peningkatan pendapatan daerah, sedangkan kepentingan dunia usaha yakni investasi di daerah, dan kepentingan masyarakat terkait dengan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi.

Kanwil Kemenkumham Sultra | Silvester Sili Laba

#SesitahunanAALCO61 #yasonnalaoly #kemenkumhamri #kumhamsultra #silvestersililaba

Kendari - Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Kanwil Kemenkumham Sultra menerima Konsultasi oleh Kementerian Informasi (Kominfo) Kabupaten Bombana terkait perubahan website resmi JDIH di ruang Podcast Kanwil Sultra, Rabu (01/11).

Website resmi JDIH yang semula dibuild up oleh Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana akan diusulkan ditangani oleh ILDIS (Indonesian Legal Documentation and Information System) oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagaimana yg telah diatur dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM no. 8 tahun 2019 tentang standar pengelolaan JDIH.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang JDIH memberikan amanat kepada Kantor Wilayah Kemenkumham bersama pemerintah daerah provinsi membina untuk mengembangkan JDIH di wilayahnya.

Website JDIH yang diprakarsai oleh BPHN merupakan usaha dalam menciptakan integrasi tingkat nasional terkait database pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum secara tertib pada setiap kantor wilayah.

Kanwil Kemenkumham Sultra | Silvester Sili Laba

#SesitahunanAALCO61 #yasonnalaoly #kemenkumhamri #kumhamsultra #silvestersilil

Kendari - Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (Kadiv Yankumham Kanwil Kemenkumham Sultra), Hidayat Yasin bersama Kepala Sub Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Ham, Asnal Laipa terima kunjungan Tim Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan HAM RI di ruangan Kadiv Yankumham Kanwil Kemenkumham Sultra. Rabu (01/11/2023)

Kunjungan Tim dari Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan HAM tersebut dalam rangka pengumpulan data lapangan dengan topik indeks manajemen dan layanan internal terkait pengembangan kompetensi jabatan fungsional analis keimigrasian di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Pengumpulan data tersebut berlangsung dari tanggal 31 Oktober sampai dengan 03 November 2023.

Adapun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Tim Analis BSK menggunakan metode pengumpulan data lapangan yang meliputi wawancara terhadap informan dan observasi di lapangan sesuai jadwal yang telah direncanakan. Pengumpulan data nantinya akan diolah sehingga menghasilkan Rekomendasi dari Tim BSK.

Kendari - Kepala Kantor Wilayah diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Hidayat Yasin, didampingi Kepala Divisi Administrasi Sunu Tedy Maranto, serta Perancang Peraturan Perundang-undangan, Analis dan Penyuluh Hukum menggelar rapat bersama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan secara daring dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berbasis Data Desa Presisi di ruang tunggu Kepala Kanwil Sultra, Selasa (31/10).

Dalam rapat tersebut hadir secara virtual Direktur Harmonisasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Roberia. Secara luring turut hadir peserta rapat antara lain Kepala Biro Hukum Prov. Sultra Syafril, Kepala DPMD Sultra I Gede Panca, Kepala Brida Sultra Isma, dan tim penyusun serta OPD terkait.

Dalam rapat pembahasan tersebut membahas terkait Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan domain data akurasi dari Data Desa Presisi. 

Peraturan perundang-undangan rujukan Data Desa Presisi sudah dengan rigid mengatur dari aspek ekonomi, ekologi, dan lain-lain. Hanya saja tidak tervisualisasi secara efektif. Tutup Hidayat

Kanwil Kemenkumham Sultra | Silvester Sili Laba

#SesitahunanAALCO61 #yasonnalaoly #kemenkumhamri #kumhamsultra #silvestersililaba