kendari- Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Yankumham) Hidayat dan Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM Musba Bakri beserta staf bidang HAM mengikuti simulasi evaluasi penilaian Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) di Aula Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tenggara (Sultra) (Jumat, 20/09/2023).

P2HAM adalah  kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip HAM bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (R.I)

Kegiatan di pimpin oleh  Direktur Diseminasi & penguatan HAM Ibu Gusti Ayu Suwardani  diawalai dengan ucapan selamat kepada unit kerja yang masuk 3 besar masing -masing Kategori dengan nilai yang sangat baik dan akan di pilih kembali 1 unit kerja yang paling Terbaik yang akan di undang ke Jakarta pada tanggal 6 November 2023 untuk menerima piagam penghargaan P2HAM yang akan diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM.  

Ibu direktur juga menjelaskan simulai persiapan evaluasi P2HAM yang akan dilaksanakan pada hari selasa tanggal 24 Oktober 2023, setiap UPT di berikan waktu untuk menjelaskan 10 variabel sarana dan prasana P2HAM yang ada di Unit kerja masing-masing.

Kendari - Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra diwakili oleh Plt. Kepala Bidang Hukum, Linda Fatmawati Saleh dan Kepala FPPHD, Nuraeni beserta Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum mengikuti Rapat Harmonisasi terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Buton Tengah di Aula II Kanwil Sultra, Jumat (20/10).

Rapat harmonisasi tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah, La Ode Albakri beserta OPD terkait.

Dalam pembahasannya, dasar hukum pajak dan retribusi daerah pajak daerah dan retribusi daerah merunut pada PP No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana PDRD merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Buton Tengah perlu dilakukan optimalisasi melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah.

Kanwil Kemenkumham Sultra | Silvester Sili Laba

#SesitahunanAALCO61 #yasonnalaoly #kemenkumhamri #kumhamsultra #silvestersililaba

Bali, 20 Oktober 2023 –  Indonesia akan terus mendorong agar Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) menjadi organisasi yang bisa menjadi medium untuk menyampaikan kepentingan negara Asia dan Afrika di tingkat global. Berbagai pembahasan yang dilakukan dalam rangkaian kegiatan 61^st Annual Session of Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) menghasilkan beberapa rekomendasi dan tanggapan positif dari delegasi yang hadir. 

Beberapa agenda utama pembahasan yang dilakukan selama lima hari pelaksanaan sidang tahunan AALCO adalah tentang isu-isu terkait asset recovery, Hukum Laut yang mencakup pula isu illegal fishing, pelanggaran hukum internasional di Palestina, isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, kenaikan permukaan laut dalam agenda International Law Commission (ILC), Hukum Dagang dan Investasi Internasional, dan Hukum Luar Angkasa.

Pada sesi yang membahas tentang asset recovery, delegasi Indonesia mendapatkan dukungan positif terkait usulan membentuk Asset Recovery Expert Forum. Usulan Indonesia ini disambut baik oleh mayoritas negara-negara Asia-Afrika yang memandang bahwa pemulihan aset hasil kejahatan membutuhkan proses yang kompleks. Negara-negara Asia-Afrika akan mendiskusikan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja Asset Recovery Expert Forum. Di tahap awal, negara-negara anggota AALCO akan membentuk contact group yang terdiri dari perwakilan negara anggota, yang dapat berasal dari kalangan pejabat pemerintah, praktisi, maupun akademisi.

Contact group ini nantinya dapat menyelenggarakan pertemuan informal, baik virtual maupun secara fisik untuk membahas hal-hal yang menjadi perhatian bersama terkait pemulihan aset hasil kejahatan. “Kami yakin bahwa group of experts ini dapat menjadi salah satu solusi dalam menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam upaya pemulihan aset,” ujar Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly.

Pembahasan mengenai illegal fishing menjadi hal yang penting bagi Indonesia karena Indonesia mengangkat isu untuk memasukkan illegal fishing sebagai Kejahatan Terorganisir Transnasional (TOC).  Negara-negara anggota mencatat isu yang dikemukakan oleh Indonesia, mengingat bahwa illegal fishing ini dapat mengakibatkan dampak yang besar terhadap ketersediaan ikan, lingkungan, sosial serta ekonomi suatu negara. Diskusi-diskusi lanjutan diperlukan dalam pembentukan kerangka hukum internasional terkait kriminalisasi illegal fishing sebagai tindak pidana serius.

Agenda lain yang juga menjadi perhatian Indonesia adalah terkait isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Indonesia menekankan pentingnya pendekatan berimbang antara kepentingan lingkungan yang diusung oleh negara-negara maju dengan kondisi pembangunan negara-negara berkembang, dalam pembentukan instrumen hukum internasional. Posisi Indonesia ini sejalan dengan posisi negara-negara anggota AALCO yang mayoritas merupakan negara berkembang yang sedang dalam tahap pembangunan

Terkait isu Palestina, mayoritas negara anggota AALCO menyoroti eskalasi perkembangan situasi di Palestina. Indonesia berpendapat bahwa kekerasan dan peperangan di Palestina harus segera dihentikan, serta untuk mendorong AALCO untuk dapat terus memberikan perteimbangan kepada International Law Commission dan Special Rapporteur sebagai bentuk kontribusi dalam meningkatkan respons internasional dan memberikan bobot hukum atas isu ini. Indonesia juga menekankan pentingnya penyelesaian akar permasalahan konflik Israel-Palestina ini sesuai dengan parameter yang ditetapkan PBB.

“Terkait isu ini, sangat penting bagi AALCO untuk memainkan peran sebagai organisasi yang bisa menggalang komunitas internasional dalam mendukung dan mendorong konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Yang terpenting, akar penyebab konflik, yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel, harus diselesaikan sesuai dengan parameter yang disepakati PBB,” terang Yasonna.

Pameran Produk Unggulan dan Diskusi Panel

Selain persidangan, kegiatan 61^st Annual Session of AALCO juga menghadirkan sekitar 70 booth pameran produk unggulan dari beberapa UMKM di Bali. Program pendukung lain yang digelar selama sidang tahunan AALCO adalah side-event berupa diskusi panel yang menghadirkan pembicara dari dalam dan luar negeri. Topik-topik yang dibahas pada kegiatan ini adalah tentang forum bisnis, asset recovery, hukum humaniter, dan Hague Conference on Private International Law (HCCH).

“Rangkaian kegiatan Sesi Tahunan AALCO ke-61 ini diharapkan dapat menjadi pemantik bagi seluruh stakeholders terkait untuk memperhatikan isu-isu yang berkembang secara global dan mempersiapkan Indonesia untuk dapat memiliki suara yang dapat menggerakkan komunitas kawasan Asia-Afrika secara khusus dan komunitas internasional secara umum,” pungkas Yasonna.  

Informasi lebih lanjut mengenai AALCO dan informasi seputar pelaksanaan 61^st Annual Session of AALCO dapat dilihat di https://www.aalco.int/.

Kendari - Dalam rangka mewujudkan Kumham Sehat Kumham Produktif di lingkup Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkumham Sultra) mengikuti Bina Jasmani (Binjas) Pegawai dan senam virtual bersama jajaran Kemenkumham seluruh Indonesia dari pelataran Kantor Wilayah, Jumat (20/10/2023).

Kepala Divisi Imigrasi, Sjachril bersama seluruh pegawai Kantor Wilayah antusias mengikuti kegiatan ini. Sebelum mengikuti senam bersama pegawai kemenkumham se-Indonesia secara virtual, jajaran pegawai Kemenkumham Sultra terlebih dahulu melaksanakan senam yang dipandu ole instruktur profesional dan dilanjutkan dengan molulo bersama

Kegiatan senam seperti ini dilaksanakan setiap Jumat pagi yang diharapkan dengan cuaca yang ekstrim ini, kesehatan kita dapat terjaga dengan baik sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang prima bagi masyarakat.