Kumham Sultra Lakukan Koordinasi Terkait Bantuan Hukum Ke BPHN

JAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara melalui Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan JDIH, Lukman M. Saada melakukan koordinasi dan konsultasi ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Selasa (28/11).

39a936ab 5e0c 42d8 b7df 3fe719a86e54

Kegiatan koordinasi dan konsultasi pertama dilakukan ke Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum. Kedatangan Tim Kantor Wilayah disambut langsung oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda, Bernita Sinurat dan tim.

Lukman menyampaikan rencana dua kegiatan yang akan dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara yaitu kegiatan Penjaringan dan Pengidentifikasian Calon Pemberi Bantuan Hukum periode 2025 s.d 2027 dan Kegiatan Implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum.

3a7b92fc 495e 4f8f a112 78ffaa316949

Kegiatan Verifikasi dan Akreditasi Calon Pemberi Bantuan Hukum periode 2025 s.d 2027 adalah untuk menjaring calon pemberi bantuan hukum (PBH) baru yang akan dilakukan verifikasi dan akreditasi sebagai pemberi bantuan Hukum yang nantinya akan memberikan bantuan hukum gratis sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, sedangkan Asistensi Implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum bertujuan untuk memberikan pendampingan penyusunan Standar Operasional Pemberian Layanan Bantuan Hukum (Stopela Bankum) sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.

Selain itu juga disampaikan oleh Lukman terkait dengan kegiatan seleksi Anugerah Paralegal Justice Award bagi Kepala Desa/Lurah sebagai Non Litigation Peacemaker dan Penghargaan Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita yang mana Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara akan menginformasikan kepada seluruh Kepala Desa/ Lurah dan seluruh Desa Sadar Hukum/Calon Desa Sadar Hukum di Sulawesi Tenggara melalui Pemerintah Daerah di masing-masing Kabupaten/Kota.

d5fed17d 4c88 41d5 8c35 ce72bbc4c471

Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara juga menyampaikan beberapa kendala terkait pelaksanaan Bantuan Hukum di Daerah, dan memberikan saran agar proses reimbursement pada aplikasi Sidbankum ditambahkan fitur penguploadan dokumentasi pendampingan.

Terkait Hal tersebut, Bernita menyampaikan bahwa saat ini sedang disusun Juklak/Juknis terbaru terkait pemutakhiran aplikasi Sidbankum untuk tahun depan, dan salah satu diantaranya adalah penambahan fitur pengupload dokumentasi, dan beberapa berkas penunjang lainnya, tutupnya.

Kanwil Kemenkumham Sultra | Silvester Sili Laba
#SesitahunanAALCO61 #yasonnalaoly #kemenkumhamri #kumhamsultra #silvestersililaba

PJ. Gubernur Sultra Sekaligus Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI Kunjungi Kanwil Kemenkumham Sultra

Kendari - Dalam rangka peningkatan kinerja, Pejabat (PJ) Gubernur Sulawesi Tenggara yang juga merupakan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Andap Budhi Revianto melakukan kunjungan ke Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra. Selasa (28/11/2023)

2d179a9a 1d85 41ce 8102 f23cd5350021

Didampingi Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra, Silvester Sili Laba beserta Kepala Divisi Administrasi, Sunu Teddy Maranto, Kepala Divisi Pemasyarakatan, H. Muslim, serta Kepala Divisi Keimigrasian, Sjachril, Pj. Gubernur mengelilingi area kantor dan pelayanan di Kanwil Kemenkumham Sultra.

d4cb8585 0fa8 4baa a3d1 0364ead5e635

Hal menarik terjadi saat Pj Gubernur berkomunikasi serta memberikan beberapa pertanyaan terkait informasi pelayanan serta jumlah masyarakat yang telah diberikan pelayanan kepada petugas layanan, dengan pengalaman serta sumber informasi yang tepat petugas layanan mampu menjawab dengan tegas, lugas, dan baik.

db7c56b8 5f4a 45ab 8fc8 db784d3f264c

Pj Gubernur Sultra kemudian melakukan penguatan kepada seluruh pegawai baik secara langsung di Kantor Wilayah maupun melalui aplikasi zoom yang sudah terhubung oleh Unit Pelaksana Teknis lingkup Kanwil Kemenkumham Sultra.

Dalam penguatan tersebut, Andap menyampaikan 3 hal penting dalam melaksanakan tugas, pertama seluruh pegawai kemenkumham harus bisa memaksimalkan tugas dan fungsi mereka sesuai dengan apa yang telah mereka peroleh dalam hal ini adalah Gaji serta tunjangan kinerja. Hal ini menjadi perhatian agar apa yang diperoleh harus seimbang dalam hasil melaksanakan tugas dan tanggung jawab

51f7ae23 95d3 4f03 8ca2 5d01328b0518

Kedua Andap juga menegaskan untuk terus menjaga nama baik serta marwah organisasi dengan perkuat integritas kerja, menjauhi hal-hal yang menganggu perkejaan dan menjaga attitude serta kedisiplinan dalam melaksanakan tugas dan kinerja

Terakhir hal yang paling penting menurut andap yaitu untuk terus menjaga kesehatan diri, karena menurut beliau menjaga kesehatan adalah hal yang utama, jika tidak sehat maka semua tugas dan kinerja tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal.

"Kesehatan bukanlah segalanya tapi tanpa kesehatan semuanya bukan apa-apa. Healthy is not everything, but without health everything is nothing" Tegas Andap dalam berikan pengarahan kepada seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Sultra.

f14dc0c0 119f 4fd2 a130 5ffccbb5df6b

24b75d28 260c 485a a6ce ed4f0ec1d9e6

43299723 f571 48ee 8355 4520cee2bdb6

Ingatkan Untuk Jaga Integritas, Kakanwil Pimpin Apel Pagi Bersama

Kendari - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara, Silvester Sili Laba ingatkan kepada seluruh pegawai di lingkup Kanwil Kemenkumham Sultra untuk menjaga marwah integritas. Selasa (28/11/2023)

IMG 20231128 WA0040

Dalam arahan apel paginya, Kakanwil menyampaikan kepada seluruh pegawai baik di lingkungan kantor wilayah maupun di Unit Pelaksana Teknis untuk tetap menjaga marwah integritas organisasi Kementerian Hukum dan HAM. “Jaga marwah integritas, jaga kehormatan Kementerian Hukum dan HAM yang kita cintai ini.” Ucapnya

IMG 20231128 WA0042

Lebih lanjut, beliau mengingatkan kepada seluruh pegawai bahwa sebagai pelayan publik, kita harus tetap menjaga hospitality dan keramahan dalam melayani masyarakat. “Jaga hospitality dan keramahan saat melayani masyarakat”

IMG 20231128 WA0039

Kakanwil juga mengingatkan kepada seluruh jajaran untuk tetap berhati-hati dengan narkoba. “Saya ingatkan kembali tetap berhati-hati dan jauhi dengan narkoba.” Tegasnya

IMG 20231128 WA0043

Pada kesempatan yang sama, Kepala Divisi Pemasyarakatan, H. Muslim dalam arahan apel paginya bersama Kakanwil, beliau mengingatkan untuk tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai SOP, memberikan pelayanan terbaik yang humanis dan keramahtamahan, serta tetap waspada jangan jangan dengan penyalahgunaan barang terlarang Narkoba.

Kakanwil Ikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sultra

Kendari - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara Silvester Sili Laba ikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sultra di Aula Hotel Fortune Kendari. Senin (27/11/2023)

IMG 20231128 WA0036

Diikuti juga oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi Sultra, rapat paripurna yang diselenggarakan oleh DPRD Provinsi Sultra dengan agenda utama yaitu penandatanganan nota kesepakatan atas kebijakan umum serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2024 antara pemerintah dalam hal ini Pj Gubernur Sultra serta DPRD Provinsi Sultra.

IMG 20231128 WA0037

Dalam rapat ini, juga dirangkaikan dengan penjelasan gubernur mengenai 2 buah ranperda. Ranperda tentang sistem penyelenggaraan pemerintah berbasis data/kelurahan presisi serta Ranperda terkait pajak daerah dan retribusi daerah.

IMG 20231128 WA0032

“Data desa/kelurahan presisi adalah sistem pendataan untuk menggambarkan keadaan aktual kondisi suatu desa/kelurahan dan diharapkan dapat menghasilkan data desa dan kelurahan yang presisi yang memiliki tingkat akurasi dan ketepatan yang tinggi serta memberikan gambaran data desa/kelurahan yang sesungguhnya” ungkap Andap dalam pidato sambutannya

IMG 20231128 WA0035

Kemudian dalam sambutannya juga, Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto menyampaikan terkait penyusunan ranperda mengenai pajak daerah dan retribusi daerah agar peraturan dareah yang mengatur tentang hal tersebut tetap relevan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kanwil Kemenkumham Sultra Gelar Entry Meeting Badan Pemeriksa Keuangan RI Dalam Rangka Pelaksanaan Pemeriksaan Interim Atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2023

Kendari - Dalam rangka peningkatan kinerja, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara Silvester Sili Laba gelar Entry Meeting pemeriksaan interim BPK RI atas laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara. Senin (27/11/2023).

2

Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa interim BPK RI tersebut diketahui hanya ada 2 objek yang menjadi percontohan dalam pemeriksaan, yaitu di Lapas yang ada di Nusakambangan serta Kanwil Kemenkumham Sultra.

6

Diawali dengan sambutan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra, Kakanwil mengatakan bahwa ini merupakan suatu bentuk pembinaan dan evaluasi atas akuntabilitas pengelolaan keuangan kementerian Hukum dan HAM dan terus mendorong dalam melakukan perbaikan kinerja.

"Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI merupakan bentuk suatu pembinaan dan evaluasi atas akuntabilitas pengelolaan keuangan kementerian Hukum dan HAM dan terus mendorong dalam melakukan perbaikan kinerja" Ucapnya.

4

Dalam kesempatan yang sama, Pemeriksa Madya AKN I BPK RI selaku Pengendali Teknis I, Joni Agung Priyanto mengatakan bahwa kegiatan ini dalam rangka membantu Kementerian Hukum dan HAM dalam menyajikan laporan keuangan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan.

"Kegiatan Entry Meeting pemeriksaan interim BPK dalam rangka membantu Kementerian Hukum dan HAM dalam menyajikan laporan keuangan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan" ucapnya.

Lebih lanjut, Joni berharap agar dari pemeriksaan laporan keuangan ini terjadi hubungan timbal balik antara Kemenkumham dan BPK RI.

7

Kemudian dilanjutkan dengan arahan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI Wisnu Nugroho Dewanto, dimana beliau menyampaikan bahwa pemeriksan tahun ini yang dilaksanakan pada kanwil kemenkumham Sultra diharapkan tidak adanya-temuan temuan yang lebih besar daripada temuan tahun sebelumnya dan juga bagi setiap kepala divisi pada setiap Satuan Kerja lainnya tetap melakukan monitoring kepada satuan kerjanya untuk menghindari serta mengantisipasi temuan-temuan yang berulang.

"Saya sudah sering mengingatkan untuk lakukan monitoring dan pengamatan pada setiap divisi hal apa yang ditemukan pada satuan kerja agar dapat dilakukan antisipasi, karena pastinya akan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK sehingga tidak terjadinya temuan-temuan yang berulang" Ungkap Wisnu.

Terakhir Wisnu menyampaikan agar pemeriksaan berjalan maksimal, diharapkan agar menyiapkan setiap data dukung dalam menunjang pemeriksaan, tindak lanjuti setiap temuan dengan segera, serta lakukan komunikasi dengan baik agar tidak ada salah presepsi mengenai aturan dan standarisasinya.

3

5

1

logo besar kuning
 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Abunawas No. VIIA, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93461
PikPng.com phone icon png 604605   +6813-55554600
PikPng.com email png 581646   Email 
    kanwilsultra@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan
    humaskemenkumhamsultra@gmail.com

 

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUMHAM
SULAWESI TENGGARA


  twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

  Jl. Abunawas No. VIIA, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93461
PikPng.com phone icon png 604605   0813-55554600
PikPng.com email png 581646   kanwilsultra@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   humaskemenkumhamsultra@gmail.com

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI