Kendari - Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kanwil Kemenkumham Sultra Ardhy Rahman dan Tim melaksanakan monitoring pengawasan Kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) terhadap Notaris di Kota Kendari, Muh. Farid Ashari, Jumat (27/10).

Monitoring Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris dilakukan guna:

1. Mengevaluasi kecukupan, efektivitas, dan kepatuhan Notaris dalam menerapkan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) yang meliputi 2 (dua) faktor yaitu Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan Pelaporan Transaksi kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);

2. Mendorong Notaris untuk menerapkan PMPJ dan kewajiban pelaporan secara efektif dan bedasarkan dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mencegah digunakannya Notaris sebagai sarana dan atau sasaran kejahatan pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan; dan

3. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Notaris dalam menerapkan UU PP TPPU dan UU PP TPPT.

Kanwil Kemenkumham Sultra | Silvester Sili Laba

#SesitahunanAALCO61 #yasonnalaoly #kemenkumhamri #kumhamsultra #silvestersililaba

Jakarta - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara (Kakanwil Kemenkumham Sultra), Silvester Sili Laba bersama Kepala Divisi Yankum, Hidayat Yasin hadiri Rapat Hari ke 2 (dua) Koordinasi Teknis Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual di Shangri-La Hotel, Jakarta. Jumat (27/10/2023)

Kegiatan rakornis ini yang mengusung tema “Ekosistem Kekayaan Intelektual Mendorong Transformasi Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan” merupakan rangkaian acara puncak kegiatan penutupan Tahun Tematik Merek dan Perencanaan Tahun Tematik Kekayaan Intelektual 2024 nanti.

Kegitan Rakornis pada hari ke 2 (dua) dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Min Usihen, dengan pembahasan mengenai Evaluasi dan Capaian Target Kinerja Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Tahun 2023. 

Target Kinerja dan Program Kekayaan Intelektual yang telah dicapai hingga Triwulan III antara lain dari Target kinerja OVOB dan Inidikasi Geografis terdapat 99 Pendaftaran Merek Kolektif yang telah diajukan, dari Target Kinerja Mobile IP Clinic telah dilaksanakan sebanyak 49 kali dengan pelaksanaan 33 kali di Wilayah dengan total peserta 13.976, 820 pendaftaran KI di 39 loket MPP dan 8 Sentra KI, dan Target Kinerja KKC dan Paten terdapat 74 Kandidat KKC dari 33 Wilayah di Seluruh Indonesia, serta dari Target Kinerja sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis KI telah dilakukan pemetaan pada wilayah yang banyak terdapat pelanggaran KI.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Ibu Min Usihen menyatakan "Apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Kantor Wilayah atas kesediaannya memberikan pelayanan terbaik sehingga target-target kinerja serta program Kekayaan Intelektual di Wilayah hingga Triwulan III tercapai dengan hasil yang sangat memuaskan".

Selain Evaluasi Target Kinerja Tahun 2023, Dirjen KI juga menyampaikan Target Kinerja Tahun 2024 antara lain untuk mempercepat pertumbuhan Pendaftaran Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis dan One Village One Brand (OVOB) di wilayah dengan meningkatkan kolaborasi dan pelayanan kekayaan intelektual bersama stakeholder terkait guna menyebarluaskan pemahaman potensi dan meningkatkan permohonan pendaftaran kekayaan intelektual di Wilayah.

Kendari - Kepala Divisi Pemasyarakatan didampingi Plt. Kabid Hukum Linda Fatmawati Saleh, Kasubbid FPPHD Nuraeni, beserta Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum menerima kunjungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan agenda validasi dokumen kriteria anugerah legislasi daerah tahun 2023 di ruang kerja Kepala Kantor Wilayah, Jumat (27/10).

Dalam kunjungan kerja tersebut, hadir langsung perwakilan Ditjen PP Agus Hariadi (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama), Rafikah Usnah Aulia (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda) dan Dian Puspitarini (Analis Hukum).

Validasi dilakukan terhadap dokumen-dokumen Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah dikirim dan diunggah di aplikasi SIPPDAH (Sistem Informasi Pengharmonisasian Peraturan Daerah).

Dalam pemenuhan dokumen kriteria anugerah legislasi daerah tahun 2023 perlu dilakukan validasi terhadap kesesuaian dokumen yang telah diunggah pada aplikasi SIPPDAH dengan dokumen fisik, tutup Agus Hariadi.

Kanwil Kemenkumham Sultra | Silvester Sili Laba

#SesitahunanAALCO61 #yasonnalaoly #kemenkumhamri #kumhamsultra #silvestersililaba

Jakarta - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara (Kakanwil Kemenkumham Sultra), Silvester Sili Laba bersama Kepala Divisi Yankum, Hidayat Yasin hadiri Rapat Koordinasi Teknis Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual di Shangri-La Hotel, Jakarta. Kamis (26/10/2023)

Kegiatan rakornis ini yang mengusung tema “Ekosistem Kekayaan Intelektual Mendorong Transformasi Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan” merupakan rangkaian acara puncak kegiatan penutupan Tahun Tematik Merek dan Perencanaan Tahun Tematik Kekayaan Intelektual 2024 nanti.

Kegitan Rakornis ini menghadirkan beberapa narasumber eksternal seperti Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian KUKM, Direktorat Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Badan Pendapatan Nasional, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi BKPM, serta beberapa narasumber eksternal lainnya.

Kanwil Kemenkumham Sultra| Silvester Sili Laba
#kemenkumhamri #kumhamsultra #silvestersililaba