Kendari - Kepala Kantor Wilayah diwakili oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Usman dan Mim Nasrah selaku Perancang Perundang-undangan Ahli Muda mengikuti Konsultasi Publik II terkait rencana detail tata ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wilayah perencanaan (WP) Angata dan Laonti Kabupaten Konawe Selatan yang dilaksanakan dari tanggal 8 sampai 9 November 2023 di Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan No. 100, Kota Kendari.

Pada kesempatan kali ini, Reny Windyawati selaku Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II membuka acara konsultasi publik II dengan menyampaikan tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini untuk mendapatkan masukan dan tanggapan terhadap rencana struktur ruang, pola ruang, dan peraturan zonasi di kawasan yang akan direncanakan sebagai Rencana Detail Tata Ruang.

Sasaran dari dilaksanakannya kegiatan ini untuk menyampaikan kepada peserta diskusi terkait rencana Struktur ruang, Pola Ruang, dan Peraturan Zonasi untuk wilayah perencanaan Angata dan Laonti di Kabupaten Konawe Selatan. "Kami juga mengharapkan masukan dan tanggapan dari Pemerintah Daerah dan Masyarakat". Sambung Reny.

“Pembahasan dua aspek dokumen yang sangat dibutuhkan untuk percepatan Ranperda RDTR, pertama adalah dokumen KLHS dan Kebijakan Rencana Program (KRP) atau bila disebutkan, kedua ini merupakan inti dari rancangan Perda RDTR dan kali ini membahas lebih detail kepada isu-isu strategisnya dan isu-isu prioritas tentang isu lingkungan yang sangat mempengaruhi daripada kebijakan RDTR yang lebih detailnya disampaikan oleh tim penyusun dari Kementerian selaku konsultan KLHS dan konsultan RDTR yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi.” jelasnya kepada para undangan.

Kanwil Kemenkumham Sultra | Silvester Sili Laba

#SesitahunanAALCO61 #yasonnalaoly #kemenkumhamri #kumhamsultra #silvestersililaba

Kendari - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara Silvester Sili Laba Laksanakan Rapat Persiapan Kegiatan Yasonna Menyapa Pegiat UMKM Dan KI Se-Sulawesi Tenggara di Ruangan Rapat Kakanwil. Rabu (08/11/2023) 

Rapat ini di hadiri Oleh Kepala Divisi Administrasi Sunu Tedy Maranto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Hidayat Yasin, serta pejabat struktural pada lingkup kanwil kemenkumham sultra.

Pembahasan dalam rapat ini membahas terkait persiapan serta hal-hal apa saja yang perlu dilakukan dalam menyambut kedatang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasonna H Laoly dalam Event "Yasonna Menyapa Pegiat UMKM Dan KI Se-Sultra" yang akan dilaksanakan di Sulawesi Tenggara.

Dalam kegiatan "Yasonna Menyapa Pegiat UMKM Dan KI Se-Sultra" Nanti Memiliki tujuan untuk mengajak seluruh masyarakat yang kreatif dan inovatif untuk terus mengembangkan potensi kekayaan intelektual (KI), baik yang bersifat pribadi dan komunal, sebab perkembangan teknologi sudah eksponensial.  

Maka dari itu kakanwil meminta pendapat sekaligus masukan dari setiap Kepala divisi dan pejabat struktural kanwil sultra dalam mempersiapkan hingga menyukseskan kegiatan "Yasonna Menyapa Pegiat UMKM Dan KI Se-Sultra" nantinya.

Dalam rapat ini juga kakanwil sangat mengharapkan kerja sama seluruh pegawai dan jajaran pada lingkungan kanwil kemenkumham Sultra, serta dapat berkoordinasi dan menjaga komunikasi satu sama lain demi menyukseskan kegiatan ini.

Kendari - Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tenggara melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) terkait penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis data desa presisi, Selasa (08/11).

Kegiatan FGD yang dilangsungkan di Claro Hotel Kendari tersebut merupakan rangkaian agenda dari Rapat Koordinasi evaluasi dan capaian kinerja kantor wilayah Kemenkumham Sultra dimana dalam FGD tersebut dihadiri oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamar Dagang dan Industri Sulawesi Tenggara, dan OPD terkait serta Perancang Peraturan Perundang-undangan juga Analis Hukum dengan menghadirkan beberapa narasumber, antara lain Sofyan Sjaf selaku Dekan Ekologi Fakultas Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB Univesity), I Gede Panca selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Sampean selaku narasumber dari pusat studi pembangunan pertanian dan pedesaan pada lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, IPB University.

“Data Desa Presisi ini sangat bermanfaat sekali bagi kami khususnya pemerintah desa untuk mengambil kebijakan seperti pembangunan kedepan dan yang paling penting dalam pendataan masyarakat yang membutuhkan bantuan misal bantuan langsung tunai (BLT) khususnya bagi masyarakat Sulawesi Tenggara, ujar I Gede Panca selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menurutnya, era digital kemajuan teknologi menjadi momentum dan instrumen untuk mewujudkan data akurat. Hal itu sesuai amanat pendiri bangsa bahwa pembangunan nasional hanya dapat dilakukan melalui "democratic rural development" dan data akurat.

"Sehingga hadir sebagai sintesis, penyempurnaan. Dari sistem pendataan yang sudah ada," tutupnya

Dengan adanya Pengaturan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Data Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa Presisi dapat menghadirkan data yang presisi serta mampu menjelaskan data wilayah administrasi Pemerintahan Daerah, data penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, data kesejahteraan rakyat dan data potensi daerah dengan melibatkan partisipasi publik yakni masyarakat desa itu sendiri dan bersifat bottom up. Sehingga dapat digunakan dengan baik, sebagai referensi pembuatan dan pengambilan kebijakan, khususnya bagi masyarakat desa.

"RPP Data Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa Presisi dapat menghadirkan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat sampai pada level terbawah pemerintah desa karena bersumber dari data desa presisi," sambung Sofyan Sjaf.

Kanwil Kemenkumham Sultra | Silvester Sili Laba

#SesitahunanAALCO61 #yasonnalaoly #kemenkumhamri #kumhamsultra #silvestersililaba

Kendari - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Silvester Sili Laba seluruh pejabat struktural Kantor Wilayah ikuti peringatan Hari Ulang Tahun Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI ke-53 secara Daring. Rabu (08/11/2023)

Dibuka dengan sambutan Inspektur Jenderal Kemenkumham RI, Razilu yang menyampaikan rangkaian-rangkaian kegiatan peringatan HUT Itjen Ke-57. Dalam peringatan HUT ke-53 ini yang mengusung tema akselerasi digital wujutkan pengawasan optimal, Itjen Kemenkumham RI melaunching aplikasi E-Mawas serta beberapa program unggulan Inspektorat Jenderal Tahun 2024

Selain itu juga, Itjen bersama Menteri Hukum dan HAM yang diwakili oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Edward Omar Sharif Hiariej (Prof. Eddy) mengukuhkan Duta Integritas Kemenkumham RI.

Kemudian Wamenkumham memberikan sambutannya. Dalam sambutannya, beliau mengatakan Duta integritas ini tidak hanya bersifat simbolis, namun dapat bekerja dengan program kerja yang spesifik, terukur, logis, dan ada periode waktu yang jelas, sehingga pembangunan integritas dapat memberikan panduan peran bagi duta integritas di Kemenkumham

“Duta integritas ini tidak hanya bersifat simbolis, namun dapat bekerja dengan program kerja yang spesifik, terukur, logis, dan ada periode waktu yang jelas, sehingga pembangunan integritas dapat memberikan panduan dalam pembentukan, pendayagunaan, pembinaan, dan monitoring peran duta integritas di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.” ucap Eddy

Prof Eddy juga menghimbau kepada unit satuan kerja Kemenkumham untuk mengikuti jejak Inspektorat Jenderal atas keberhasilannya dalam mendapatkan sertifikasi ISO 37001 versi 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) oleh TUV NORD.

“Saya menghimbau kepada Seluruh Unit Eselon I dan Satuan Kerja untuk mengambil langkah yang serupa dengan apa yang telah diambil oleh Inspektorat Jenderal. Diharapkan satuan-satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM nantinya dapat mengikuti sertifikasi serupa. Namun sebagai duta integritas harus mulai mempelajari indikator yang terdapat pada ISO SMAP tersebut” lanjutnya.

Terakhir, beliau mengingatkan bahwa kualitas kerja itu merupakan hal penting tetapi integritas itu adalah yang paling utama karena untuk memberikan pelayanan nyata, kita harus menambahkan sesuatu yang tidak bisa dibeli atau diukur dengan uang, dan itu adalah ketulusan dan integritas.

“Kualitas kerja itu merupakan hal penting tetapi integritas itu adalah yang paling utama” tutupnya.