Kendari - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara, Silvester Sili Laba bersama seluruh Kepala Divisi bekunjung ke Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Selasa (05/12/2023)

Pada kesempatan kali ini, Kakanwil temui Pj. Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto untuk memohon menyerahkan piagam Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM sebagai implementasi dari PERMENKUMHAM Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM pada tanggal 11 Desember 2023 nanti.

Dalam kesempatan ini juga, Kakanwil juga memohon untuk dilakukan Pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai tindak lanjut dari PERPRES nomor 60 tahun 2023. Tentang Strategis Nasional Bisnis dan HAM yang rencananya akan dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra. 

Namun demikian, Kakanwil Kemenkumham Sultra dan seluruh Pejabat tinggi Pratama memohon arahan terkait pengukuhan tersebut dikarenakan bertepatan dengan undangan Menteri Hukum dan HAM RI dalam acara Peringatan HARI HAM Se Dunia ke 75 tahun 2023 di Lapangan Banteng Jakarta serta kegiatan Rapat Koordinasi pada tanggal 12-14 Desember 2024. Pj. Gubernur Sultra menyetujui kemudian mengarahkan untuk segera ditindaklanjuti di bulan Desember 2023 ini.

Dalam kesempatan ini juga, Pj Gubernur Sultra menyampaikan bahwa Saat ini Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra sedang dalam tahap capaian WBK dan menuju WBBM, dimana inti dari WBK sendiri adalah terletak pada kualitas Pelayanan Publik bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat 

Oleh karena itu PJ. Gubernur Sultra yang sekaligus Sekretaris Jenderal Kemenkumham menginstruksikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra agar tetap bekerja keras dan lebih keras lagi dalam meningkatkan kualitas dan kedisiplinan ASN di lingkup Kanwil Kemenkumham Sultra

Bali - Dalam rangka penyebaran informasi dan pengetahuan kepada seluruh Pegawai Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian mengenai Peraturan-peraturan tentang Penindakan dan Penyidikan Keimigrasian, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian menyelenggarakan kegiatan Desiminasi serta Penguatan Penindakan dan Penyidikan Keimigrasian. 

Mewakili Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara Sjachril, Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Amar Buchdiansyah, mengikuti kegiatan tersebut pada hari senin 4 Desember 2023, pukul 19.00 WITA, di Ballroom Karisma, Discovery Kartika Plaza Hotel Bali.

Acara Selanjutnya laporan Koordinator Penyidikan Keimigrasian Asrul, dalam sambutannya Beliau menyampaikan perlunya Diseminasi peraturan Penindakan dan Penyidikan agar terbentuknya penegakan hukum keimigrasian yang ideal;

Selanjutnya sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Romi Yudianto, dalam Beliau menyampaikan bahwa Diseminasi Serta Penguatan Penindakan dan Penyidikan Keimigrasian ini sangat penting karena peran Imigrasi adalah tugas dan tanggungjawab dalam pengawasan orang asing sedangkan PPNS Imigrasi masih kurang dan tahun ini diusulkan untuk ditingkatkan lagi mengingat pelanggaran keimigrasian semakin meningkat 

"Saya berharap dalam kegiatan ini menambah ilmu dan kemaslahatan buat kita semua dan semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar" Tutup Romi

Selanjutnya sambutan sekaligus membuka acara oleh Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Saffar Muhammad Godam. Dalam sambutanya beliau menyampaikan bahwa berdasarkan data yang di himpun, jumlah pelaksanaan penanganan Tindak Pidana Keimigrasian yang di tempuh melalui proses penyidikan sangat rendah dibanding dengan jumlah pelanggaran Keimigrasian sepanjang Tahun 2023. Hal ini sangat disayangkan mengingat Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki banyak Unit Pelaksana Teknis dan PPNS Keimigrasian, berdasarkan hal tersebut maka dipandang perlu untuk mengadakan acara Diseminasi yang di hadiri oleh para PPNS Keimigrasian untuk menguatkan kembali fungsi penegakan hukum Keimigrasian di Indonesia melalui proses penyidikan Tindak Pindana Keimigrasian.

Kemudian beliau menargetkan pada tahun depan untuk setiap Kantor Imigrasi melakukan kegiatan sebanyak 1 (satu) Tindak Pidana Keimigrasian. Serta pembuatan aplikasi Gakkum / Nyidakim dengan target pada bulan Maret 2024 design aplikasi selesai dan pada Juni 2024 dilakukan implementasi. Dengan aplikasi, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian memiliki data realtime penanganan TPK dan TAK serta memiliki rekapitulasi data dari awal sampai dengan proses akhir;

Kemudian acara dilanjutkan dengan penyampaian materi-materi dari Narasumber pada kegiatan hari kedua, diantaranya materi Pengenalan Digital Evidence First Responden (DEFR) oleh Happy Reza Dipayuda, Penyusunan matriks pemenuhan unsur dalam Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian, Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian, Menjaga Chain Of Custody data digital untuk menjadi alat bukti yang sah di Persidangan, Kordinasi Penegakan Hukum Keimigrasian antar Negara.

Kendari - Sebagai salah satu rangkaian kegiatan penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra bersama Brigade Mobile (Brimob) Polda Sultra ikuti arahan terkait persiapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) bagi CASN Kemenkumham. Selasa (05/12/2023)

Dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Sultra, Sunu Tedy Maranto, Kepala Divisi Keimigrasian, Sjachril, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hidayat Yasin, serta Kepala Bagian Umum, Ahmad Sahrun.

Dalam kegiatan ini, Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI, Supartono menginstruksikan untuk berkoordinasi dengan Polri terkait pelaksanaan tes SKB yang akan dilaksanakan serentak pada tanggal 10 Desember nanti. “Lakukan koordinasi dengan Polri dan pastikan sarana dan prasarana terpenuhi” ucapnya

Selain itu, Karo SDM juga menginstruksikan beberapa hal terkait persiapan SKB ini, yakni :

1. Pastikan tempat pelaksaan yang representatif;

2. Pastikan pengamana dan ketertiban pada saat pelaksanaan kegiatan;

3. Siapkan Upaya mitigasi dan kontigensi;

4. Selalu berkordinasi dengan panitia pusat jika ada hal-hal yang kurang jelas dan jangan mengambil keputusan sendiri;

5. Jaga selalu komitmen bersama untuk memberikan pelayanan terbaik

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan rapat pembahasan teknis antara Kantor Wilayah dengan Tim Brimob Polda Sultra.

Kendari - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara menyelenggarakan kegiatan pemusnahan arsip fisik substantif sebagai bagian dari upaya untuk meminimalisir tempat penyimpanan arsip dan mendukung tata kelola kearsipan yang baik. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah penumpukan arsip yang telah habis masa retensi, serta mendukung Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) dan peningkatan nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Kegiatan pemusnahan arsip ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara Silvester Sili Laba, yang diwakili Kepala Bagian Umum Ahmad Sahrun, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Muh.Tahir, Kepala Bidang Pembinaan La Ludi dan Kepala Sub Bidang Kepegawaian, TU dan RT Saeful Rizal serta beberapa pejabat dan staf yang terkait dengan kegiatan kearsipan baik yang ada dikanwil maupun Unit Pelaksana Teknis, termasuk Subkoordinator Pengelolaan Arsip Inaktif Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, dan Arsiparis Ahli Pertama Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM di Aula Kanwil. Selasa (05/12/2023)

Sebelumnya Tim dari Biro Umum melakukan sosialisasi terkait keasipan, dimana mereka memberikan penjelasan pemaknaan kearsipan, tujuan dari pemusnahan kearsipan serta prosedur dan tata cara dalam pemusnahan kearsipan. Sekaligus menyampaikan arsip yang dimusnahkan yakni berupa arsip pendaftaran fidusia dari tahun 2001 s.d 2013 dengan jumlah keseluruhan 19.446 dokumen.

Emon A Kohar, Subkoordinator Pengelolaan Arsip Inaktif Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, menyampaikan apresiasi kepada Kanwil Kemenkumham Sultra atas dukungannya dalam Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip. Ia berharap Kanwil Kemenkumham Sultra dapat terus meningkatkan pengelolaan arsip serta melaksanakan pemusnahan arsip secara rutin sesuai dengan tata kelola yang baik, terlebih lagi Emon A Kohar menyampaikan jika kegiatan pemusnahan Arsip ini merupakan kali keduanya bagi kanwil kemenkumham Sultra.

Selanjutnya, dilakukan penandatanganan Berita Acara Pemusnahan Arsip oleh para saksi pemusnahan arsip, termasuk Kepala Bagian Umum Ahmad Sahrun, termasuk Subkoordinator Pengelolaan Arsip Inaktif Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Arsiparis Ahli Pertama Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Setelah itu, dilakukan pelaksanaan pemusnahan arsip fisik substantif dengan cara penghancuran menggunakan mesin pemotong kerta otomatis sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Kegiatan pemusnahan arsip ini merupakan langkah konkrit dalam menjaga ketertiban dan efisiensi dalam tata kelola kearsipan, serta mendorong tercapainya target kinerja Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023. Dengan pemusnahan arsip yang tepat, diharapkan proses administrasi dan pelayanan di Lingkup Kanwil Kemenkumham Sultra dapat berjalan lebih efektif dan efisien.