Jakarta - Dalam penerapan implementasi kerangka Perundang-Undangan yang akan menjadi landasan nasional pelaksanan bisnis dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI menyelenggarakan kegiatan Peluncuran Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional Bisnis Hak Asasi Manusia, Senin (06/11). 

Strategi nasional bisnis HAM dilaksanakan secara terpusat di Graha Pengayoman, Jakarta. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Penyerahan Piagam Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) dan Pengenalan Aplikasi Sistem Informasi Pemajuan HAM (SIPHAM).

Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly memberikan penghargaan P2HAM secara langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara Silvester Sili Laba, turut mengikuti secara virtual dan memberikan penghargaan kepada UPT lingkup Sulawesi Tenggara yang dinobatkan sebagai satuan kerja berbasis HAM, antara lain Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bau-Bau, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raha, dan Balai Pemasyarakatan Kelas II Bau-Bau.

Dalam sambutannya, Yasonna H. Laoly mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah berperan aktif dalam mendukung dan melaksanakan program pemajuan HAM di Indonesia. 

"Mari kita terus tingkatkan peran aparatur dan institusi pemerintah, berkolaborasi dengan masyarakat sipil, dan seluruh komponen masyarakat, untuk senantiasa menjunjung tinggi HAM dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara", tandasnya. 

"Penghargaan ini akan lebih memacu prestasi yang lebih baik lagi, dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing", tutup Menkumham RI.

Kanwil Kemenkumham Sultra | Silvester Sili Laba

#SesitahunanAALCO61 #yasonnalaoly #kemenkumhamri #kumhamsultra #silvestersililaba

Kendari – Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara Hidayat Yasin memperkenalkan Aplikasi Silaris (Sistem Informasi Pelaporan Notaris) di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara. Senin (06/11/2023)

Hal ini dilakukan dalam upaya meminimalisir Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang bisa terjadi kapan dan dimana saja, termasuk dalam transaksi yang dilakukan oleh Notaris. Sebagai bentuk pencegahan, Kanwil Kemenkumham Sultra menghadirkan Aplikasi Silaris (Sistem Informasi Pelaporan Notaris).

Kadiv Yankumham Hidayat Yasin menjelaskan, Aplikasi Silaris merupakan aplikasi berbasis website dan terintegrasi dengan aplikasi Sistem laporan Informasi Layanan Berbasis Aplikasi (SILILABA).

Beliau juga menambahkan bahwa Aplikasi Silaris diperuntukkan bagi para notaris untuk memudahkan dalam penginputan laporan.

“Aplikasi ini berisi data notaris, laporan bulanan, Reportorium, Waarmeking hingga penilaian kepatuhan notaris. Saat ini aplikasi sedang kita kembangkan,” Ungkap kadiv Yankumham

Yang terpenting kata Kadiv Yankumham , kehadiran Aplikasi Silaris bisa membantu pihaknya dalam mencegah TPPU yang berpotensi terjadi pada transaksi setiap notaris di Sultra.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Sultra, Arya Prabu Rizal mengapresiasi kehadiran Aplikasi Silaris. Menurutnya, aplikasi tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat dan pihaknya sebagai pengawas Industri Jasa Keuangan (IJK).

“Aplikasi Sililaba ini dapat memastikan seluruh notaris yang bekerja sama dengan bank itu terdaftar dan memiliki izin. Jadi kita bisa memastikan tidak terjadi Tindak Pidanan Pencucian Uang. Kami mendukung kehadiran Aplikasi ini,” pungkasnya.

Kendari, Infopas. Kepala Divisi Pemasyarakatan Sulawesi Tenggara, H. Muslim, di dampingi Kepala Bidang Keamanan, I Gede Artayasa dan Kepala Bidang Pembinaan, La Ludi, memimpin pelaksanaan Tes Urine kepada Pegawai dan Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas III Kendari dan Penggeledahan Kamar/blok hunian. Senin, (6/11). 

Kepala Divisi Pemasyarakatan, Muslim, menyampaikan pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan oleh tim Satopspatnal Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara  bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara (BNNP) Sultra sebanyak 4 (empat) Orang. 

Dalam pengarahan beliau sebelum kegiatan dilakukan, Kadivpas Muslim menghimbau bahwa, "kegiatan tes urine dan bersih bersih blok/kamar hunian ini untuk mendeteksi dini adanya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas, serta mencegah penyalahgunaan narkotika dan barang terlarang lainnya".

Tak lupa beliau mengapresiasi kepada pihak stakeholder BNNP Sulawesi Tenggara  atas partisipasi dukungan dan sinergitas serta kolaborasinya dalam pelaksanaan kegiatan tes urine dan Penggeledahan blok hunian berjalan dengan lancar dan aman. 

Hasil dari pelaksanaan tes urine ini, pegawai dan warga binaan Pemasyarakatan (narapidana)  Lapas Perempuan Kelas III Kendari hasilnya negatif dan tidak ditemukan barang terlarang serta berbahaya.

Kendari - Kepala Kantor Wilayah diwakili oleh Kepala Divisi Administrasi, Sunu Tedy Maranto menyerahkan sertifikat Apostille kepada Ketua Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIS) Kabupaten Konawe Selatan yang dalam hal ini mewakili anaknya sebagai syarat kelengkapan dokumen dalam mengikuti program pertukaran pelajar ke Jerman, Senin (06/11).

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terus berusaha untuk memberikan kemudahan dan kecepatan layanan kepada masyarakat. Salah satunya adalah dengan menghadirkan layanan pencetakan sertifikat Apostille di setiap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Seluruh Indonesia.

Pencetakan sertifikat Apostille di Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara merupakan kesekian kalinya dimana penerbitan pencetakan sertifikat Apostille perdana dilakukan sejak bulan Oktober 2023 lalu. 

Untuk dokumen Apostille itu sendiri sudah bisa diambil di Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tenggara yang beralamat di Jl. Abunawas No.VII, Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, 93461.

Untuk mengambil sertifikat apostille ini, pemohon wajib untuk membawa dokumen yang diajukan, bukti telah melakukan pembayaran, serta surat kuasa bermaterai jikalau pengambilan diwakilkan oleh pihak lain.

Apa sih itu layanan Apostille dan bagaimanakah mendaftarkannya?

Layanan Apostille hadir untuk menyederhanakan proses legalisasi atas dokumen publik yang diterbitkan di Indonesia dengan menghapuskan tahapan legalisasi oleh Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan/Konsuler. Jadi, prosesnya lebih mudah hanya satu langkah, yaitu melalui penerbitan Sertifikat Apostille oleh Kemenkumham.

Cara mengajukan permohonannya pun mudah saja, bisa dilakukan secara online melalui https://apostille.ahu.go.id/. Pertama-tama pemohon dapat mendaftarkan akun untuk login, setelahnya silahkan mengajukan permohonan terhadap dokumen yang akan dilakukan legalisasi.

Setelahnya, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum akan melakukan verifikasi yang berlangsung 3 – 5 hari. Selesai di verifikasi, pemohon dapat melakukan pembayaran dan melakukan pencetakan sertifikat di Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tenggara yang saat ini di bawah pimpinan Kakanwil Silvester Sili Laba.

Kanwil Kemenkumham Sultra | Silvester Sili Laba

#SesitahunanAALCO61 #yasonnalaoly #kemenkumhamri #kumhamsultra #silvestersililaba