Kendari - Dalam rangka peningkatan kinerja, Pejabat (PJ) Gubernur Sulawesi Tenggara yang juga merupakan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Andap Budhi Revianto melakukan kunjungan ke Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra. Selasa (28/11/2023)

Didampingi Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra, Silvester Sili Laba beserta Kepala Divisi Administrasi, Sunu Teddy Maranto, Kepala Divisi Pemasyarakatan, H. Muslim, serta Kepala Divisi Keimigrasian, Sjachril, Pj. Gubernur mengelilingi area kantor dan pelayanan di Kanwil Kemenkumham Sultra.

Hal menarik terjadi saat Pj Gubernur berkomunikasi serta memberikan beberapa pertanyaan terkait informasi pelayanan serta jumlah masyarakat yang telah diberikan pelayanan kepada petugas layanan, dengan pengalaman serta sumber informasi yang tepat petugas layanan mampu menjawab dengan tegas, lugas, dan baik.

Pj Gubernur Sultra kemudian melakukan penguatan kepada seluruh pegawai baik secara langsung di Kantor Wilayah maupun melalui aplikasi zoom yang sudah terhubung oleh Unit Pelaksana Teknis lingkup Kanwil Kemenkumham Sultra.

Dalam penguatan tersebut, Andap menyampaikan 3 hal penting dalam melaksanakan tugas, pertama seluruh pegawai kemenkumham harus bisa memaksimalkan tugas dan fungsi mereka sesuai dengan apa yang telah mereka peroleh dalam hal ini adalah Gaji serta tunjangan kinerja. Hal ini menjadi perhatian agar apa yang diperoleh harus seimbang dalam hasil melaksanakan tugas dan tanggung jawab

Kedua Andap juga menegaskan untuk terus menjaga nama baik serta marwah organisasi dengan perkuat integritas kerja, menjauhi hal-hal yang menganggu perkejaan dan menjaga attitude serta kedisiplinan dalam melaksanakan tugas dan kinerja

Terakhir hal yang paling penting menurut andap yaitu untuk terus menjaga kesehatan diri, karena menurut beliau menjaga kesehatan adalah hal yang utama, jika tidak sehat maka semua tugas dan kinerja tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal.

"Kesehatan bukanlah segalanya tapi tanpa kesehatan semuanya bukan apa-apa. Healthy is not everything, but without health everything is nothing" Tegas Andap dalam berikan pengarahan kepada seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Sultra.

Kendari - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara, Silvester Sili Laba ingatkan kepada seluruh pegawai di lingkup Kanwil Kemenkumham Sultra untuk menjaga marwah integritas. Selasa (28/11/2023)

Dalam arahan apel paginya, Kakanwil menyampaikan kepada seluruh pegawai baik di lingkungan kantor wilayah maupun di Unit Pelaksana Teknis untuk tetap menjaga marwah integritas organisasi Kementerian Hukum dan HAM. “Jaga marwah integritas, jaga kehormatan Kementerian Hukum dan HAM yang kita cintai ini.” Ucapnya

Lebih lanjut, beliau mengingatkan kepada seluruh pegawai bahwa sebagai pelayan publik, kita harus tetap menjaga hospitality dan keramahan dalam melayani masyarakat. “Jaga hospitality dan keramahan saat melayani masyarakat”

Kakanwil juga mengingatkan kepada seluruh jajaran untuk tetap berhati-hati dengan narkoba. “Saya ingatkan kembali tetap berhati-hati dan jauhi dengan narkoba.” Tegasnya

Pada kesempatan yang sama, Kepala Divisi Pemasyarakatan, H. Muslim dalam arahan apel paginya bersama Kakanwil, beliau mengingatkan untuk tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai SOP, memberikan pelayanan terbaik yang humanis dan keramahtamahan, serta tetap waspada jangan jangan dengan penyalahgunaan barang terlarang Narkoba.

Kendari - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara Silvester Sili Laba ikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sultra di Aula Hotel Fortune Kendari. Senin (27/11/2023)

Diikuti juga oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi Sultra, rapat paripurna yang diselenggarakan oleh DPRD Provinsi Sultra dengan agenda utama yaitu penandatanganan nota kesepakatan atas kebijakan umum serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2024 antara pemerintah dalam hal ini Pj Gubernur Sultra serta DPRD Provinsi Sultra.

Dalam rapat ini, juga dirangkaikan dengan penjelasan gubernur mengenai 2 buah ranperda. Ranperda tentang sistem penyelenggaraan pemerintah berbasis data/kelurahan presisi serta Ranperda terkait pajak daerah dan retribusi daerah.

“Data desa/kelurahan presisi adalah sistem pendataan untuk menggambarkan keadaan aktual kondisi suatu desa/kelurahan dan diharapkan dapat menghasilkan data desa dan kelurahan yang presisi yang memiliki tingkat akurasi dan ketepatan yang tinggi serta memberikan gambaran data desa/kelurahan yang sesungguhnya” ungkap Andap dalam pidato sambutannya

Kemudian dalam sambutannya juga, Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto menyampaikan terkait penyusunan ranperda mengenai pajak daerah dan retribusi daerah agar peraturan dareah yang mengatur tentang hal tersebut tetap relevan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kendari - Dalam rangka peningkatan kinerja, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara Silvester Sili Laba gelar Entry Meeting pemeriksaan interim BPK RI atas laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara. Senin (27/11/2023).

Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa interim BPK RI tersebut diketahui hanya ada 2 objek yang menjadi percontohan dalam pemeriksaan, yaitu di Lapas yang ada di Nusakambangan serta Kanwil Kemenkumham Sultra.

Diawali dengan sambutan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra, Kakanwil mengatakan bahwa ini merupakan suatu bentuk pembinaan dan evaluasi atas akuntabilitas pengelolaan keuangan kementerian Hukum dan HAM dan terus mendorong dalam melakukan perbaikan kinerja.

"Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI merupakan bentuk suatu pembinaan dan evaluasi atas akuntabilitas pengelolaan keuangan kementerian Hukum dan HAM dan terus mendorong dalam melakukan perbaikan kinerja" Ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pemeriksa Madya AKN I BPK RI selaku Pengendali Teknis I, Joni Agung Priyanto mengatakan bahwa kegiatan ini dalam rangka membantu Kementerian Hukum dan HAM dalam menyajikan laporan keuangan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan.

"Kegiatan Entry Meeting pemeriksaan interim BPK dalam rangka membantu Kementerian Hukum dan HAM dalam menyajikan laporan keuangan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan" ucapnya.

Lebih lanjut, Joni berharap agar dari pemeriksaan laporan keuangan ini terjadi hubungan timbal balik antara Kemenkumham dan BPK RI.

Kemudian dilanjutkan dengan arahan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI Wisnu Nugroho Dewanto, dimana beliau menyampaikan bahwa pemeriksan tahun ini yang dilaksanakan pada kanwil kemenkumham Sultra diharapkan tidak adanya-temuan temuan yang lebih besar daripada temuan tahun sebelumnya dan juga bagi setiap kepala divisi pada setiap Satuan Kerja lainnya tetap melakukan monitoring kepada satuan kerjanya untuk menghindari serta mengantisipasi temuan-temuan yang berulang.

"Saya sudah sering mengingatkan untuk lakukan monitoring dan pengamatan pada setiap divisi hal apa yang ditemukan pada satuan kerja agar dapat dilakukan antisipasi, karena pastinya akan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK sehingga tidak terjadinya temuan-temuan yang berulang" Ungkap Wisnu.

Terakhir Wisnu menyampaikan agar pemeriksaan berjalan maksimal, diharapkan agar menyiapkan setiap data dukung dalam menunjang pemeriksaan, tindak lanjuti setiap temuan dengan segera, serta lakukan komunikasi dengan baik agar tidak ada salah presepsi mengenai aturan dan standarisasinya.