Bazar Ramadan Kemenkumham, Upaya Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi

Jakarta - Bazar Ramadan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kini kembali diadakan usai tiga tahun terhenti akibat pandemi Covid-19. Kegiatan ini digelar sebagai upaya untuk mendorong pemulihan ekonomi di masyarakat, khususnya pada sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

WhatsApp Image 2023 04 03 at 194735

Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto mengapresiasi dan mendukung penuh kegiatan yang digagas oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenkumham selama tiga hari ke depan ini, dimulai Senin (03/04/2023) hingga Rabu (05/04/2023).

“Semoga melalui kegiatan ini dapat memberikan kontribusi di dalam pemulihan ekonomi, sekaligus meraih berkah, termasuk menjalin silaturahmi diantara kita,” ujar Andap saat membuka kegiatan Bazar Ramadan 1444 Hijriah DWP Kemenkumham "Bangkitkan Ekonomi Meraih Berjuta Berkah" di Graha Pengayoman Kemenkumham.

WhatsApp Image 2023 04 03 at 194749

Sebelum membuka kegiatan, Andap bahkan menyempatkan diri untuk mengunjungi beberapa booth peserta dan mengecek secara langsung harga di bazar.

“Saya juga barusan mengecek harga dari peserta yang mengikuti bazar, memantau disparitas harga (di bazar) dengan harga pasar,” ujar lulusan Program Pendidikan Regular Angkatan (PPRA) 53 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) tahun 2015 ini.

WhatsApp Image 2023 04 03 at 194741

Beragam produk olahan pangan, baju muslim, perlengkapan salat, sembako, aneka kebutuhan puasa dan Idulfitri, dari pelaku UMKM siap digelar di lobi dan aula Graha Pengayoman ini.

“Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita dimudahkan, senantiasa diberikan kesehatan, dan ibadah kita diterima Allah SWT,” kata Andap, Senin (03/04/2023) pagi. “Alhamdulillah Kemenkumham sudah zero Covid-19. Tapi tetap waspada dan tidak boleh jumawa, tidak boleh sombong, tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan,” tutupnya.

Kegiatan ini diikuti oleh 94 peserta yang terdiri dari perwakilan 11 Unit Utama Kemenkumham; 2 Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta dan Banten; 9 UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi di Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat; Kementerian Pertanian; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Pegadaian; serta 70 UMKM.

Pendampingan dan Pembinaan Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM

Kendari, Seluruh jajaran Unit Pelaksana Teknis di ruang lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara yang masuk dalam Anggota Pokja hadir di aula kanwil sultra terkait pembinaan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)oleh Tim dari Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal bersama tim dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Senin (03/04/2023)

8

Kegiatan ini di buka oleh Plt Kepala Divisi Administrasi Ahmad Sahrun yang di dampingi oleh Kepala Bagian Program dan Humas Ruslan. Dalam kegiatan ini Plt Kadivmin mengaharapkan agar seluruh tim pokja baik yang ada dikanwil maupun yang ada di UPT dapat memahami dan mengerti apa yang disampaikan oleh Tim dari Biro Perencanaan apalagi pendampingan seperti ini tidak akan terjadi setiap hari dan hanya selama 2 hari.

10

bahkan taip masing-masing pokja dapat di bina dan disampingi hanya 1 hari. Jadi Plt Kadivmin mengharapkan semua tim pokja kanwil kemenkumham sultra maupun UPT mampu mengikuti ini dengan baik dan serius.

9

Pada kegiatan Pertama Bapak Erwin Nugroho selaku SubKoordinator Perencanaan Reformasi Birokrasi/Analis Kepegawaian Muda memberikan paparan terkait Pembangunan Zona Integritas setelah itu untuk hari Pertama tim pokja yang menangani area perubahan manajemen perubahan, penataan tata laksana dan penataan sistem manajemen SDM Aparatur  mendapatkan giliran Pertama dalam pendampingan pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi (LKE)  ZI dan keesokan harinya dialjutkan pada area penguatan akuntabilitas, penguatan pengawwan dan terakhir peningkatan Kualitas pelayanan.

11

Siap Ciptakan Rekor Muri 1000 Pendaftar Perseroan Perorangan, kakanwil mentapkan persiapannya

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara Silvester Sili Laba bersama Kepala Bidang Hukum Marsuki, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Muh tahir, mengumpulkan Pejabat Eselon III, JFT serta beberapa pegawai Divisi Pelayanan Hukum dan HAM diruangan Kakanwil untuk membahas hal terkait perseroan perorangan. Senin (03/04/2023)

5
Selain membahas perkembangan serta progres dari program perseroan perseorangan, Kakanwil juga memberikan beberapa masukan serta saran agar pada saat proses penyerahan SK serta berkas bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang telah terdaftar dalam perseroan perorangan dapat terselenggara dengan baik.

6
Bahkan Kakanwil menyarankan agar acara Puncak dari penyerahan berkas Kepada pelaku UMKM yang terdaftar dalam perseroan perorangan bisa dikolaborasikan dengan acara besar lainnya agar kegiatan ini bisa lebih meriah dan bisa sebagai showcase kepada masyarakat.

7
Sekaligus ini bisa menjadi broadcast massage kepada masyarakat yang melihat dan menyaksikan acara tersebut bisa mengetahui peran serta apa yang menjadi tugas dari kemenkumham Sulawesi tenggara, Ungkap Kakanwil.

Rapat Terkait Paralegal Justice Award

WhatsApp Image 2023 04 03 at 15.22.50

Rapat Bersama Kepala Biro Hukum Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Dinas Pemerintahan Desa dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara terkait penganugrahan Paralegal Justice Award, Kendari (03/04/2023) Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hidayat Yasin didampingi Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH, Musbah Bakrie Bersama Staf mengikuti Rapat Bersama Kepala Biro Hukum Provinsi Sulawesi Tenggara, Syafril dan Kepala Dinas Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara, I Gede Panca yang difasilitasi oleh Kepala Biro Hukum Provinsi Sulawesi Tenggara di kantor Sekretariat Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

WhatsApp Image 2023 04 03 at 15.22.49

Rapat dibuka oleh Kepala Biro Hukum Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan penganugrahan Paralegal Justice Award Kepada Kepala Dinas Pemerintah Desa beserta jajaran yang turut hadir dalam rapat tersebut diantaranya Perpanjangan Pendaftaran Paralegal Justice Award, Persyaratan dan teknis penyelenggaraan kegiatan Paralegal Justice Award. Selanjutnya Kadivyankumham kegiatan Paralegal Justice Award ini merupakan bentuk apresiasi untuk kepala Desa/ Lurah yang telah berperan penting menjadi mediator diantara warga.

Menanggapi penyampaian dari Kepala Divisi pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Dinas Pemerintahan Desa mengapresiasi giat Paralegal Justice Award karena hal tersebut dapat meningkatkan profesionalitas Kepala Desa/ Lurah.

Koordinasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kendari guna mendukung pemecahan Rekor Muri Pendaftaran Perseroan Perorangan

 (Senin, 03/04/2023).Tim Subbid Pelayanan Administrasi Hukum Umum Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara menerima koordinasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kendari guna mendukung pemecahan Rekor Muri Pendaftaran Perseroan Perorangan. Dinas Disperindag Kota Kendari siap memfasilitasi baik data maupun tindak tutur persuasif untuk mengarahkan UMKM yang berada dibawah naungan Disperindagkop Kota Kendari guna mendaftarkan Badan Hukum melalui Perseroan Perorangan. Hasil koordinasi akan dilaporkan ke Kepala Dinas Disperindag dan Asisten I guna mendukung suksesnya kegiatan Perseroan Perorangan.

 

WhatsApp Image 2023 04 03 at 134755

 

@Kemenkumham_RI

@kumham_sultra

Kanwil Kemenkumham Sultra | Silvester Sili Laba #kumhamsultra #silvestersililaba