Kendari, 18 Desember 2014. Bertempat di Aula Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari pukul 09.30 Wita dilaksanakan Perjanjian Kerjasama antara Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara dengan Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Peningkatan Kemandirian Narapidana dan Klien Pemasyarakatan di Lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara.
Acara penandatanganan Perjanjian Kerjasama dimulai pukul 09.30 Wita, Kakanwil Kemenkumham Ilham Djaya dalam sambutannya mengatakan bahwa Nota Kesepahaman ini merupakan turunan dari Nota Kesepahaman yang telah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan Bank Indonesia tentang Kerjasama dalam rangka Peningkatan Kemandirian Narapidana dan Klien Pemasyarakatan, dan untuk perjanjian kerjasama ini merupakan yang ke 2 di Indonesia setelah Kalimantan Barat. Kegiatan yang masuk dalam kerjasama di lapas/rutan se Sulawesi Tenggara adalah penanaman cabe dengan medium drum, perikanan air tawar, pencucian kendaraan bermotor, jasa pengecetan /dico motor & mobil, peternakan ayam potong, budidaya bawang merah, kerajinan vas bunga dari bahan kayu jati dan penanaman cabe rawit.
Selain itu juga dilakukan perjanjian kerjasama antara Kanwil Kemenkumham Sultra dengan Bank Raykat Indonesia Cabang Samratulangi Kendari tentang Gerakan Non Tunai. Menurut Kakanwil Kerjasama ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah yang sudah lama menjadi momok yaitu peredaran uang tunai yang terjadi di lapas/rutan seluruh Indonesia, untuk itu Kanwil Kemenkumham Sultra melakukan gebrakan dengan menggandeng Bank Rakyat Indonesia dengan lahirnya BRIZZI PASTRA, menurut Kakanwil ini mengandung singkatan yakni BRIZZI Pemasyarakatan Sulawesi Tenggara. BRIZZI PASTRA adalah uang elektronik pengganti uang tunai yang berfungsi sebagai alat pembayaran bagi warga binaan pemasyarakatan lapas/rutan di wilayah Sultra, Untuk launcingnya sudah dilakukan di Rutan Kelas IIA Kendari yang merupakan pilot project kerjasama ini dan MoU ini merupakan kerjasama ke 2 diseluruh Indonesia setelah Malang.
Mudah-mudahan dengan adanya uang elektronik ini dapat mencegah terjadinya peredaran uang dan juga dapat mempermudah keluarga warga binaan dalam memberikan uang dengan hanya cukup mentransfer uangnya dari Bank ditempat tinggalnya tampa harus membuang waktu dan biaya untuk datang ke lapas/rutan harap Kakanwil.
Acara ini juga dihadiri para pejabat struktural jajaran Kanwil Kemenkumham Sultra, para Ka.UPT se Sultra, Kepala STAIN Kendari, pejabat Camat Baruga dan undangan lainnya. Di akhir kegiatan juga dilakukan pemberian bantuan bibit cabe, dan pelepasan bibit ikan di area dan kolam yang ada di kampung pemasyarakatan yang berada di lapas kelas IIA Kendari oleh Kakanwil Kemenkumham, Kepala BI Perwakilan Sultra, Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Kepala Cabang BRI Kendari dan Kepala PLUT Sultra. (Humas)
Kendari, 14 Desember 2014 Bertempat di NS. Valley yang merupakan tempat permainan Ounbound yang terdapat di Kelurahan Nanga-nanga Kecamatan Poasia Kota Kendari diselenggarakan kegiatan Outbound oleh Kanwil Kemenkumham Sultra dalam rangka Meningkatkan Kerukunan dan keharmonisan serta Kekeluaragaan Pengayoman dan PIPAS se Sulawesi Tenggara.
Kendari, 15 Desember 2014 Bertempat di Ballroom Phinisi Hotel Grand Clarion Kendari Senin pukul 09.00 Wita di laksanakan Rapat Koordinasi, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Tahun 2014 Sosialisasi Perubahan Tahun Dasar PDRB 2010 serta Penyerahan DIPA APBN Tahun 2015 oleh Gubernur Sulawesi Tenggara H. Nur Alam. Dalam sambutannya Gubernur menyampaikan bahwa tujuan diselenggarakannya rapat koordinasi ini adalah untuk persamaan persepsi dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama terkait UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahann Daerah, serta sebagai lembaga pemerintahan yang menggunakan uang rakyat maka menjadi kewajiban kita semua untuk memberikan pelaporan baik, transparan dan akuntabel. 
Kepala Kantor Wilayah Ilham Djaya menerima langsung penyerahan DIPA dari Gubernur Sulawesi Tenggara, dan untuk tahun 2015 ini total DIPA yang di serahkan sebanyak 498 DIPA yang taralokasi pada 362 Satker, dan untuk instansi vertikal sebanyak 342 DIPA dengan total pagu sebesar Rp. 2,9 Triliyun atau 52% dari total pagu DIPA, dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara menerima DIPA tahun 2015 sebanyak 22 DIPA dengan total pagu sebesar Rp. 77.465.030.000,- .
Kendari 11 Desember 2014, Bertempat di AULA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara dilakukan Penanda Tanganan (Mou) antara Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kendari (KPKNL) tentang Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang Yang Profesional dan Bertanggung Jawab.
