BRIZZI “PASTRA” GERAKAN NON TUNAI DISOSIALISASIKAN DI RUTAN KELAS IIB KENDARI

Kendari, kamis (11/12/2014) bertempat di Aula Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kendari, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara, ILHAM DJAYA bersama Tim dari Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kendari melaksanakan Sosialisasi BRIZZI “PASTRA” Gerakan Non Tunai.

brizzi

Sosialisasi ini juga dihadiri oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Keamanan dan Pembinaan Lapas/Rutan dan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB selaku penyelenggara kegiatan.

Dalam sambutannya Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra menyampaikan bahwa salah satu penyebab gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas/Rutan adalah Peredaran Uang Tunai di dalam Lapas / Rutan dan untuk mengatasinya pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia R.I telah banyak menerbitkan peraturan-peraturan menyangkut peredaran uang tunai di Lapas/Rutan selain itu juga telah dibuat beberapa terobosan sebagai solusi dari polemik dari peredaran uang tersebut dengan menggunakan alat tukar pengganti uang baik berupa kertas, kupon maupun kitir namun pelaksanaannya selalu gagal. Hal ini di sebabkan karena tidak adanya konsistensi petugas di lapas/Rutan.

Dan untuk mengatasi polemik tersebut di atas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara bekerja sama dengan Kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang Kendari berupaya memberikan solusi dengan mengeluarkan produk gerakan non tunai yaitu BRIZZI “PASTRA”.

brizzi11

Gerakan Non Tunai ini melarang beredarnya uang tunai pada Lapas/Rutan di Wilayah Sulawesi Tenggara dan sebagai gantinya warga binaan yang memiliki uang tunai harus didaftarkan pada “Register D” dan dimasukkan dalam saldo BRIZZI “PASTRA”.

Selain sosialisasi juga dilakukan uji coba perdana penggunaan Kartu BRIZZI “PASTRA” oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi dilanjutkan dengan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Sultra.

#-(BD/sultra)-#

PERINGATAN HARI HAM SEDUNIA

IMG 4637 Kendari, 10 Desember 2014. Hari ini tanggal 10 Desember seluruh dunia memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM), dalam perjalanannya peringatan ini dimulai sejak deklarasi HAM sedunia tanggal 10 Desember 1948 dimana dengan deklarasi ini hak-hak asasi manusia harus dilindungi dari tindak kesewenang-wenangan dari pihak manapun. Khusus di Indonesia sendiri pengakuan ini ada sejak di sahkannya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

IMG 4667IMG 4636

Tema hari HAM sedunia tahun ini STOP Tindak Kekerasan terhadap anak” mari sayangi dan cintai anak kita,,,,,. Anak adalah amanah dan karunia tuhan yang harus senantiasa kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Hak asasi anak di jamin oleh UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa.

IMG 4653IMG 4675

 

 

IMG 4687

Dalam rangka peringatan hari HAM sedunia ini tadi pagi pukul 08.15 Wita Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara melakukan kegiatan sosialisasi dengan membagikan selebaran tentang HAM yang bertujuan agar masyarakat tahu dan paham tentang HAM, bertempat di perempatan lampu merah depan lapangan parkir ex MTQ Nasional Kendari, yang melibatkan pegawai kanwil Kemenkumham serta anak-anak sekolah dasar. (chaniago/humas)

PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG PENYENGGARAAN KETENAGAKERJAAN DAN ETIKA BERBUSANA DI DPRD KOTA KENDARI

Kendari, kamis(4/12/2014) bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari,  Perancang Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenaga Kerjaan dan Etika Berbusana.

raperda

 "astrid yudi P dan Amri Yahya (tengah) Tim perancang perundang-undangan dari Kanwil Kemenkumham Sultra"

Dalam pembahasan raperda tersebut juga diikuti oleh Ketua Baleg Kota Kendari - Bag.Hukum Kota Kendari - Bag.Sekretariat DPRD - Perancang PerUUan Kemenkumham Sultra - Akademisi UMK - stakeholder terkait.

raperda etika berbusana 2

KAKANWIL MELANTIK NOTARIS PENGGANTI SERTA PENGAMBILAN SUMPAH PNS LINGKUP KANWIL KEMENKUMHAM SULTRA

Kendari, 8 Desember 2014 Bertempat di Aula Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara dilakukan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Notaris Pengganti yang berkedudukan dala kota Kendari.

IMG 4509IMG 4507

Dalam sambutannya Kakanwil Kemenkumham Sultra Ilham Djaya, S.H., M.H., M.Pd mengingatkan bahwa pada intinya notaris sebagai pejabat publik adalah pejabat yang menjalankan fungsi publik dari negara, dan di harapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan akta autentik di setiap perbuatan hukum di bidang keperdataan. Untuk itu sebagai notaris pengganti Sandra Indriyani, S.H apa yang saudara sanggupi hari ini di tandai dengan mengucapkan sumpah merupakan tanggung jawab yang tidak ringan baik kepada sesama manusia terlebih kepada Allah SWT yang maha tahu.

IMG 4572IMG 4565

selanjutnya Kakanwil juga melakukan pengambilan sumpah sebanyak 7 ( tujuh ) orang PNS di jajaran Kanwil Kemenkumham Sultra yakni 5 (lima) orang pegawai Kanwil Kemenkumham Sultra dan 2 (dua) orang pegawai Kanim Kelas I Kendari, dalam sambutannya beliau berharap agar PNS yang baru saja mengucapkan sumpahnya untuk bekerja dengan semangat sesuai dengan semboyan Presiden yang ditujukan langsung kepada Menteri Hukum dan HAM yakni “Kerja Keras,,,,, Kerja Lebih Keras ,,,, Kerja Lebih Keras Lagi,,,” masih menurut beliau jangan sampai sebagai PNS baru, tetapi lebih besar semangatnya orang yang mau pensiun besok. (Humas/chaniago)

KUNJUNGAN KERJA KEPALA KANTOR KPKNL KENDARI

Kendari, Senin (8/12/2014) Bertempat di ruang kerjanya Kepala Kantor Wilayah Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara, Bapak ILHAM DJAYA Menerima Kunjungan kerja Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kendari.

kppnl

Dalam Kunjungannya  Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) membicarakan rencana penandatanganan MOU dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara terhadap hasil temuan Badan Pemeriksa Keuanngan ( BPK ) terhadap kelebihan pembayaran pekerjaan.

Dalam pertemuan tersebut turut hadir mendampingi Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Sultra, Kepala Sub Bag. Keuangan dan Perlengkapan,  serta Kepala Sub Bag.Humas Laporan dan Teknologi Informasi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara.   

IMG 4516                                                 

Selanjutnya Kepala Kantor Wilayah meminta untuk segera mengagendakan pelaksanaan Penandatanganan MOU antara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kendari dengan Kantor Kementerian Hukum dan HAM Sultra tersebut.