St. Petersbug – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) bersama Menteri Kehakiman Rusia, Konstantin Anatolievich Chuychenko untuk meningkatkan kerja sama Indonesia dan Rusia di bidang hukum.

Penandatanganan MoU dilakukan pada Kamis (11/05/2023) dalam rangkaian acara 11st. Saint. Petersbug International Legal Forum 2023.

Yasonna menjelaskan MoU Indonesia dan Rusia akan meningkatkan kerja sama yang telah terjalin antara kedua negara, dalam isu-isu yang mewakili kepentingan bersama berdasarkan prinsip dan kaidah hukum internasional. Lingkup kerja sama mencakup banyak hal, di antaranya Peraturan Perundang-undangan, Administrasi Hukum Umum, Pemasyarakatan, Imigrasi, Kekayaan Intelektual, Hak Asasi Manusia dan Strategi Kebijakan. Selain itu kerja sama juga dapat dilakukan dengan kantor wilayah di setiap provinsi yang menyediakan layanan publik dan hukum.

Kegiatan kerja sama dapat berupa pertukaran pengalaman dan kunjungan antara para ahli dan pejabat, seminar gabungan, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia seperti pendidikan dan pelatihan, kuliah, studi kasus, dan pemberian bantuan hukum guna menjamin akses keadilan bagi semua.

Yasonna selanjutnya menegaskan bahwa implementasi dari MoU ini akan membantu tugas kita masing-masing dalam menjawab tantangan global dan meningkatkan kapasitas dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum.

Kerja sama bidang hukum antara Indonesia dan Rusia telah dimulai sejak lima tahun terakhir. Kerja sama ini diawali dengan penandatanganan Bantuan Hukum Timbal Balik di Moskow pada tahun 2019. Selanjutnya, di bulan Maret tahun 2023 lalu kedua negara melakukan perjanjian Ekstradisi di Bali.

Partisipasi delegasi Kementerian Hukum dan HAM dalam 11st Saint Petersbug International Legal Forum 2023 dipimpin oleh Menteri Yasonna H. Laoly, didampingi Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo Rahardian Muzhar serta Staf khusus Menteri Bidang Hubungan Luar Negeri Ibu Linggawati Hakim serta delegasi lainnya.

Kendari - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkumham Sultra) melalui Bidang Hak Asasi Manusia Divisi Pelayanan Hukum dan HAM melaksanakan kegiatan Presentase Proposal  Evaluasi Penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kegiatan dihadiri oleh 20 Orang perwakilan pegawai jajaran Kanwil Kemenkumham Sultra, Jumat (12/05/2023).

Kepala Bidang Hak Asasi Manusia (Kabid HAM) Sunyoto menjelaskan perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat dianggap masih kurang responsif terhadap perkembangan di tengah masyarakat terkait Permasalahan Hak Asasi Manusia. Dengan berlakunya Per menkumham Nomor 23 Tahun 2022 bisa menjawab hambatan dan tantangan dalam penyelesaian permasalahan Hak Asasi Manusia. Pada kesempatan tersebut Kabid HAM juga sekaligus mensosialisasikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang baru berlaku kepada para peserta.

"Evaluasi Penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Kanwil Kemenkumham Sultra perlu dilakukan karena nantinya akan dijadikan sebagai bahan acuan melakukan evaluasi dalam pembuatan kebijakan yang baru oleh pemerintah," jelas Bapak Sunyoto saat membuka kegiatan.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan oleh Dr. Heryanti, SH. MH., Dosen Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari selaku narasumber. Dalam pemaparannya belliau menjelaskan beberapa perubahan-perubahan yang ada dalam Permenkumham terbaru. "Permenkumham terbaru ini merupakan penguatan dari Permenkumham lama, sehingga secara subtansi isi dari Permenkumham Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM tidak jauh berbeda dan terdapat penggunaan istilah-istilah baru untuk memudahkan masyarakat memahami isi dari peraturan ini," jelas Ibu Heryanti.

Selain itu beliau juga menyampaikan bahwa Pelaksanaan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) merupakan upaya meningkatkan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia (P5HAM) di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. RANHAM sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk terus melaksanakan kebijakan yang berkelanjutan dalam menghormati, melindungi, memenuhi, menegakan dan memajukan HAM seluruh masyarakat di Indonesia.

\