Kendari – Proses Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024 tengah berlangsung dengan antusiasme tinggi. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian seleksi penerimaan CPNS untuk menjaring sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas. Selasa (03/12/2024).
Kegiatan SKB yang dimulai pada awal Desember ini mengusung metode praktik kerja. Para peserta diwajibkan menunjukkan kemampuan teknis sesuai dengan jabatan yang dilamar, seperti Pranata Komputer, Analis SDM, Perancang Perundang-Undangan, Analis Hukum, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Dokter, Asisten Apoteker, dan Analis Kebijakan.
Pada hari ini SKB Praktik Kerja diikuti peserta sebanyak 18 orang yang dimana terbagi menjadi 2 sesi, pada sesi pertama 16 orang dan sesi kedua sebanyak 2 orang. 18 Orang peserta ini juga merupakan pendaftar seleksi CPNS Kemenkumham pada formasi Non-SLTA.
Seleksi SKB Praktik Kerja ini merupakan tahap krusial dalam memastikan CPNS yang lolos seleksi memiliki kompetensi teknis yang dibutuhkan untuk mendukung pelayanan publik. Kanwil Sultra tentu ingin memastikan bahwa mereka yang terpilih tidak hanya unggul secara administratif, tetapi juga mampu bekerja secara profesional di lapangan.
Pelaksanaan SKB ini mendapatkan pengawasan ketat untuk memastikan transparansi dan objektivitas dalam penilaian. Harapannya bahwa proses seleksi ini akan menghasilkan CPNS yang berkualitas dan kami optimistis melalui seleksi ketat ini, Kemenkumham dapat menghadirkan ASN yang mampu berkontribusi nyata dalam pelayanan kepada masyarakat.
Selama pelaksanaan SKB, peserta mendapatkan pendampingan dan pengawasan oleh panitia. Para peserta CPNS diharapkan mampu menjawab dan menyelesaikan soal-soal pertanyaan yang diberikan, menunjukkan kemampuan teknis dan adaptasi dalam penyelesaian soal-soal teknis keilmuan yang dilamar para peserta.
Melalui seleksi ini, Kemenkumham berharap dapat mencetak ASN yang berintegritas dan siap mendukung reformasi birokrasi di Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara
