Wamenkumham : Integritas, Transparansi dan Akuntabilitas Jadi Kunci Pelayanan Publik Maksimal

Wamenkumham : Integritas, Transparansi dan Akuntabilitas Jadi Kunci Pelayanan Publik Maksimal

Jakarta - Hari ketiga pelaksanaan Rapat Kerja Kepegawaian tahun 2023, Wakil Kementerian Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej memberikan pengarahan pada para Sekretaris Unit Utama, Kepala Kantor Wilayah, kepala Divisi Administrasi dan Pengelola Kepegawaian seluruh indonesia (09/06).

Dihadapan para Sekretaris Unit Utama, Kepala Kantor Wilayah, kepala Divisi Administrasi dan Pengelola Kepegawaian seluruh indonesia, Wakil Menteri Kemenkumham mengatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM adalah kapal besar yang memiliki pegawai sebanyak 64 ribu orang sehingga disebut kementerian yang besar dan juga Kementerian Hukum dan HAM adalah Kementerian Kelas A yang wajib ada.

Lebih lanjut Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan bahwa kualitas sumber daya manusia itu ditentukan oleh rekrutmen dan pendidikan. Jika bisa menjalankan tugas dengan baik maka jenjang karir akan berjalan dengan mulus.Jika inputnya baik maka outputnya juga baik namun inputnya baik dan outputnya jelek maka pasti ada yang salah dari pola rekrumennya. Namum sebaliknya apabila inputnya jelek namun outputnya bagus maka proses jenjang karir bagus.

“3 kata kunci yang perlu dilaksanakan dalam tugas sehari-hari yakni integritas, transparansi dan akuntabilitas, dimana integritas harus dibarengi oleh kedisiplinan, kejujuran dan ketika, sedangkan transparansi dan akuntabilitas maka harus dibarengi oleh profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, jika 3 kata kunci ini dilaksanakan maka pelayanan publik akan dilakukan secara maksimal.” Ungkap Edward Omar Sharif Hiariej.

Diakhir pengarahanya Edward Omar Sharif Hiariej kembali menegaskan kembali bahwa Kementerian hukum dan ham yang besar yang memegang peranan penting, harus mempunyai peran, kebanggaan, dan kehormatan untuk menciptakan aparatur sipil negara yang bekerja dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara maksimal karena dengan sendiri itu akan membawa dampak dan citra yang baik bagi Kementerian Hukum dan HAM.

WhatsApp Image 2023 06 09 at 22.15.58

WhatsApp Image 2023 06 09 at 22.15.58

 

 

 

Kakanwil Ikuti Pembekalan dan Rekon Kepegawaian dari Biro Kepegawaian

Jakarta, Kepala Kantor Wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara Silvester Sili Laba didampingi oleh Kepala Subbagian Kepegawaian dan Rumah tangga serta pengelola Kepegawaian mengikuti rapat kerja kepegawaian dalam rangka Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023 di hotel Meercure Jakarta. Kamis (08/06)

WhatsApp Image 2023 06 08 at 21.08.13

Acara malam pembekalan yang disampaikan oleh bapak Kepala Biro Perencanaan Ida Asep Somara dengan materi penyederhanaan reformasi birokrasi pada tahun 2021 nilai RB adalah A (sangat baik) namun pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi B atau baik, Capaian indeks Rb tahun 2022 79.55.

Nilai sakip naik menjadi 77 kategori baik, Saya menyampaikan kepada para pegawai apabila ada yang tidak yg disukai maka disampaikan karena kalau tidak akan mempengaruhi survey.
Pada saat sudah lulus TPN banyak yang tidak melakukan survey seharusnya survey tetap harus dilakukan karena akan berimbah nilai survey yang akan mempengaruhi nilai RB.

WhatsApp Image 2023 06 08 at 21.08.10

Tahun 2023 PNPRB dihilangkan dan tidak digunakan lagi sehingga kami diminta untuk mengumpulkan kembali. Apabila menemui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi agar sebisanya menyampaikan ke kami untuk dapat diperbaiki.

Penerapan RB tematik menerjemahkan arahan presiden jokowi mengenai RB pengentasan kemiskinan, RB peningkatan investasi, RB digitalisasi administrasi pemerintah dan RB percepatan prioritas aktual presiden. Dengan peningkatan rb tematik ini akan meningkatan nilai 10 dari sebelumnya. Apabila dilaksanakan rb tematik tersebut.

WhatsApp Image 2023 06 08 at 22.13.52

Dari 876 satker terdapat 174 satker yg berpredikat dimana 21 yang wbbm dan wbk 153 dengan nilai 19.89%. Pada tahun 2024 penilaian WBK/WBBM akan dikenakan sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja apabila sakter tidak memenuhi ambang batas nilai ZI dan satker yg dilepas predikat WBK/WBBM selama 3 bulan atau 6 bulan atau 1 tahun.

Tahun 2023 fokus evaluasi ZI adalah persepsi anti korupsi, ersepsi kualitas layanan dan capai kinerja dari 6 area perubahan.Reformasi struktural pada tahu 2019 terdapat penyederhanaan struktral hal ini dilakukan di akhir 2021. Tahun 2023 proses evaluasi implementasi penyerderhanaan jabatan dan akan dilanjutkan ke tingkat kanwil sambil menunggu kebijakan kemenpan (penyetaraan/ukom). Untuk tingkat kanwil orang yang akan mengisi suatu jabatan maka harus mengikuti ukom dulu.

WhatsApp Image 2023 06 08 at 22.13.55

Saya minta ke pada kakanwil agar menyampaikan apakah jabatan struktural dan jft sudah sesuai atau belum agar kedepannya bisa berfungsi dengan baik jabatannya dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Tutup Ida Asep

Dalam Akhir Kegiatan kakanwil bersama kasubbag kepegawaian serta staf pengelola kepegawaian masuk dalam pokja 4 untuk membahas peta permasalahan dari kepegawaian kanwil papua.

Pendampingan Pengumpulan Data Pemenuhan Kriteria Kab/Kota Peduli HAM di Buton Selatan

Buton Selatan - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkumham Sultra) melalui bidang Hak Asasi Manusia melakukan kegiatan pendampingan persiapan penyampaian pelaporan Aksi HAM B08 di kabupaten Buton Selatan, Kamis (08/06/2023).

Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Sultra, Sunyoto, bersama Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan, Ir. La ode Mpute, membuka langsung kegiatan yang dilaksanakan di Aula Sekda Kabupaten Buton Selatan. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran pemerintah Kabupaten Buton Selatan.

Pada kesempatan ini, Bapak Ir. Mpute selaku Plh. Sekretaris Daerah mewakili PJ. Bupati Buton Selatan menyampaikan apresiasi kepada Kakanwil Kemenkumham Sultra atas perhatian dan bimbingannya secara teknis persiapan penyampaian data dukung pelaporan Aksi HAM B08 Tahun 2023. Selanjutnya Pj. Bupati Buton Selatan berharap bahwa pendampingan/ bimbingan dan persiapan penyampaian pelaporan Aksi HAM ini dapat dilakukan secara berkesinambungan di daerah ini.

"Berdasarkan PERPRES Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2021 - 2025, terdapat 4 Sasaran Strategis yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota," terang Kepala Bidang HAM.

4 sasaran Strategis sebagaimana dimaksud meliputi 1. perlindungan Hak- hak Perempuan, 2. Perlindungan Hak- hak Anak, 3. Perlindungan hak- hak Penyandang Disabilitas dan yang ke 4 adalah perlindungan terhadap hak - hak kelompok masyarakat adat. Pelaksanaan perlindungan hak2 sebagaimana dimaksud hrs dilaporkan secara periodik dan disertai dengan data dukung yang valid dan sesuai format yg telah ditentukan dlm lampiran PERPRES Nomor 53 tahun 2021 tentang Rencana Aksi HAM 2021- 2025.

Usai paparan materi dilanjutkan dengan sesi tanya Jawab yang dipandu oleh Kepala Bidang Hukum Sekretariat Kabupaten Buton Selatan, Syamrisal Sariman SH. Kegiatan pendampingan/ bimbingan teknis persiapan penyampaian Pelaporan Aksi HAM B08 ditutup secara resmi oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemkab Buton Selatan.

 

WhatsApp Image 2023 06 08 at 22.50.44

Pendampingan Pengumpulan Data Pemenuhan Kriteria Kab/Kota Peduli HAM di Buton Selatan
Melalui "Gerbang Transisi", Irjen Bangkitkan Kesadaran Peran Strategis Kemenkumham

Melalui "Gerbang Transisi", Irjen Bangkitkan Kesadaran Peran Strategis Kemenkumham

Kendari - Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Irjen Kemenkumham RI) Ir. Razilu, M.Si., CGCAE. berikan penguatan pada jajaran pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkumham Sultra) melalui program Gerbang Transisi (Bergerak Bangkitkan Kesadaran, Motivasi dan Inspirasi), Program ini bertujuan membangkitkan kesadaran para pegawai akan peran strategis Kemenkumham sehingga nantinya dapat menekan dan mengurangi penyimpangan/pelanggaran.

Irjen Kemenkumham RI didampingi Kepala Divisi Keimigrasian Sjachril selaku Plh. Kepala Kantor Wilayah, memimpin jalannya pelaksanaan Gerbang Transisi di Aula Kantor, Jumat (09/06/2023). Hadir pula Kepala Divisi Pemasyarakatan H. Muslim, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Hidayat Yasin, dan Plt. Kepala Divisi Administrasi Ahmad Sahrun serta jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sultra mengikuti kegiatan secara laring maupun daring.

Pelaksana Harian Kepala Kantor Wilayah, Sjachril menyampaikan apresiasinya atas kesediaan Bapak Razilu memberikan penguatan dan motivasi kepada jajaran Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara. "Kegiatan yang kita laksanakan saat ini inline dengan program Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara yang menekankan kepada pembentukan karakter dan kompetensi pegawai, mengingat pegawai adalah faktor penentu keberhasilan sebuah organisasi. Kepala Kantor Wilayah, Silvester Laba selalu menekankan humanis, ramah dan bekualitas serta selalu menjaga marwah Kemenkumham" tuturnya.

Irjen Kemenkumham RI dalam sesi Gerbang Transisi menggambarkan Kemenkumham sebagai sebuah Kapal Besar dan para jajaran pegawai sebagai awak kapal yang menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Kapal ini menjalankan visi dan misi yang mulia dengan membawa beban yang sangat berat, sehingga setiap awak kapal harus memiliki satu visi dan misi sehingga kapal dapat sampai pada tujuan.

"Kapal ini ada 2 (Dua) kategori awak kapal, yang pertama adalah awak kapal yang berusaha membuat kapal ini karam dan kategori kedua adalah awak kapal yang mencintai, merawat dan berkontribusi agar bergerak dengan penuh kewibawaan, martabat, dan keagungan," ujar Razilu.

Razilu mengingatkan kewenangan yang diberikan merupakan sebuah tanggung jawab, maka kewenangan yang diberikan harus dilaksanakan dengan adil dan tepat. "Seluruh jajaran pegawai untuk selalu berkomitmen untuk menjadi insan pengayoman sejati. Insan Pengayoman sejati adalah mereka yang menyumbang berbagai prestasi untuk kebanggaan Kementerian Hukum dan HAM," lanjutnya.

Selain itu Irjen Kemenkumham RI menekankan kepada seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Sultra untuk hidup sederhana dan halal. "Mari jalani hidup ini dengan apa adanya dan tidak menuntut hal yang bukan menjadi hak karena itu akan membuat kerusakan," tegas Razilu.

Pada kesempatan ini juga dilakasanakann penandatanganan dan pemberian plakat 10 pesan Inspektur Jenderal yang diharapkan dapat dilaksanakan dan diimplementasikan oleh seluruh ASN di jajaran Kanwil Kemenkumham Sultra.

Kakanwil Tingkatkan Mutu Pemuktahiran Data Dalam Rapat Kerja Kepegawaian Tahun 2023

Jakarta, Kepala Kantor Wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara Silvester Sili Laba didampingi oleh Kepala Subbagian Kepegawaian dan Rumah tangga serta pengelola Kepegawaian mengikuti rapat kerja kepegawaian dalam rangka Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023 di hotel Meercure Jakarta. Kamis (08/06).

1

WhatsApp Image 2023 06 08 at 11.00.53

Melanjuti Kegiatan Rabu (07/06), hari kakanwil bersama Kasubbag Kepegawaian Serta Pengelola Kepagawaian mendengarkan paparan dari Kepala Biro Kepegawaian Sudjonggo tentang sistem informasi manajemen kepegawaian. Diakhir paparan Ka Biro Wai mengingatkan kembali arahan dari Bapak Sekjen untuk komitmen bersama transformasi pemuktahiran data simpeg mewujudkan kepegawaian kemenkumham semakin pasti.

3

Selanjutnya ada juga pembekalan dari Kepala Biro Barang Milik Negara (BMN) Novita Ilmaris, mengenai unit kerja pengadaan barang dan jasa di lingkungan kementerian Hukum dan HAM serta dari Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) satu atap.

WhatsApp Image 2023 06 08 at 16.05.39

Terakhir Pembekalan dari Kepala Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Hermansyah Siregar mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hermansyah menjelaskan bahwa guna meningkatkan keterpaduan dan efisiensi SPBE, pemerintah menetapkan kebijakan tata kelola dan manajemen SPBE secara nasional. Yaitu melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Tujuannya, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, “Kemenkumham perlu melakukan evaluasi terhadap tingkat kematangan kapabilitas proses penyelenggaraan SPBE yang menghasilkan Laporan Hasil Evaluasi SPBE yang akuntabel, dibutuhkan peran dan kontribusi Kanwil dan UPT.” tutup Hermansyah

2