Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyelenggarakan malam Anugerah Paralegal Justice Award, Kamis, 1 Juni 2023, bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila, di Hotel Discovery, Jakarta. Penganugerahan ini ditujukan untuk mengapresiasi Kepala Desa/ Lurah yang telah berperan sebagai Paralegal, yakni seseorang yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan hukum yang dapat membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan hukum, di wilayahnya masing-masing.

Menteri Hukum, dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengatakan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) memandang penting memberikan penghargaan kepada Kepala Desa/Lurah, yang rata-rata sebagai ketua adat bahkan tokoh agama atau tokoh masyarakat, yang aktif dan berhasil dalam setiap penyelesaian sengketa antar warga atau dianggap sebagai “Hakim Perdamaian” di desa.

“Kepala Desa/ Lurah sebagai garda terdepan dalam penyelesaian perkara secara non litigasi atau di luar jalur pengadilan,” ujar Yasonna di Jakarta.

Lebih lanjut Yasonna menjelaskan, Peran Kepala Desa/Lurah sebagai Non Litigation Peacemaker, merupakan bagian dari peran sentral dan strategis Kepala Desa/Lurah, untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan, serta ketertiban di lingkungan masyarakatnya. Oleh karena itu, Kepala Desa/ Lurah diharapkan dapat menjadi Paralegal yang baik.

“Kepala Desa/ Lurah menjadi seorang Paralegal harus didahului dengan pendidikan dan pelatihan melalui Paralegal Academy yang telah dilalui dari tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei 2023,” sambung Yasonna.

“Pengetahuan hukum yang didapat selama kegiatan Paralegal Justice Academy ditambah pengalaman dalam memimpin warganya menjadikan Kepala Desa/ Lurah mampu mengidentifikasi masalah, melakukan analisis serta mengambil tindakan atau keputusan (penyelesaian) yang tepat atas masalah-masalah yang timbul di warganya, sangat dibutuhkan sehingga tercipta suasana yang harmoni, damai dan rukun di kalangan warganya,” ucap Yasonna.

Terlebih lagi, lanjut Menteri Hukum dan HAM Yasonna, organisasi pemberi bantuan hukum, dan penyuluh hukum yang tersebar di seluruh provinsi, masih terbatas keberadaannya di tingkat kabupaten/kota hingga desa.

“Termasuk ketersediaan Hakim, Polisi, dan Jaksa,” tandas Yasonna.

Sementara itu, Kepala BPHN Widodo Ekatjahjana dalam laporannya mengatakan, penyelenggaraan Paralegal Justice Award merupakan bagian implementasi access to justice yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,” kata Widodo.

Paralegal Justice Award juga bagian dari Program Prioritas Nasional sejak 2016 hingga saat ini, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dan tertuang dalam Nawacita Presiden RI butir ke empat.

Sebelum malam Anugerah Paralegal Justice Award, Kepala BPHN mengukuhkan 294 Kades/ Lurah sebagai Paralegal. Pengukuhan dilanjutkan dengan pembacaan ikrar Panca Prasetya Paralegal Indonesia. Pertama, setia kepada Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, menjaga dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya dengan selurus-lurusnya.

Ketiga, menegakkan prinsip Restorative Justice sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, bertindak adil, bijaksana dan mengayomi pihak-pihak yang berperkara. Dan kelima, menyelesaikan dan mendamaikan para pihak yang bersengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersumber pada nilai-nilai kerukunan, musyawarah dan kekeluargaan. Turut hadir dalam Paralegal Justice Award malam ini Ketua Mahkamah Agung RI, anggota DPR Nurdin, Staf Ahli Mendagri, perwakilan Kemdes PDT dan Transmigrasi, perwakilan Kejagung, Deputi Bid. Hukum Advokasi BPIP, pejabat Pimti Pusat dan Kantor Wilayah Kemenkumham, Staf Ahli dan Staf Khusus Menkumham, Walikota, Bupati dan jajaran Pemprov.

Jakarta - Malam Anugerah Paralegal Justice Award 2023 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara, Silvester Sili Laba didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Hidayat Yasin serta Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Syafril menghadiri Malam Anugerah Paralegal Justice Award di Discovery Hotel Ancol Jakarta

Dalam sambutannya Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Widodo Ekatjahjana menyampaikan Kegiatan Paralegal Justice Aaward merupakan sebuah upaya nyata dari pemerintah dalam membangun akses keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Kegiatan Paralegal Justice Award diikuti oleh 300 Kepala Desa/Lurah se Indonesia yang memperebutkan 3 kategori penghargaan yaitu Non Litigation Peacemaker, Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita dan Paralegal Justice Award.
Terdapat 4 perwakilan dari Provinsi Sulawesi Tenggara diantaranya : 1. Arianto, S.E., M.M, lurah Tobuuha, Kota Kendari 2. Sulham, S.H., M.H, Kepala Desa Laywo Jaya, Kabupaten Konawe Kepulauan 3. Hiqmah, S.Pdi, Kepala desa Horongkuli, Kabupaten Kolaka 4. Kisman, A.Ma, Kepala Desa Watumelomba, Kabupaten Bombana
Salah satu perwakilan Sulawesi Tenggara Kisman A.Ma Kepala Desa Watumelomba masuk dalam Top 10 Paralegal Justice Award 2023..

Dalam sambutannya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasonna H. Laoly menyampaikan bahwa Peran Kepala Desa/Lurah sebagai Non LItigation Peacemaker merupakan bagian dari peran sentral dan strategis sehingga tercipta suasana yang harmonis, damai dan rukun dikalangan warganya, karena sebagai Kepala Desa/Lurah tentunya lebih mengenal warganya, lebih mengetahui kondisi sosial, ekonomi dan masalah-masalah yang ada didaerahnya. Dengan itu, Peran Kepala Desa/Lurah sebagai Non litigation Peacemaker menjadi sangat sentral dan sangat penting.

Dengan demikian, Kementerian Hukum dan HAM memandang perlu Kepala Desa/Lurah yang rata-rata sebagai ketua adat yang menyelesaikan sengketa antar warga yang dianggap sebagai Hakim Perdamaian di desa dipandang perlu bagi kita semua.

@Kemenkumham_RI

@kumham_sultra

Kanwil Kemenkumham Sultra | Silvester Sili Laba
#kumhamsultra #silvestersililaba