Kunjungan Tim Survey Balitbang HAM Terkait Layanan Ditjen AHU

IMG20230607091329

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara Hidayat Yasin, didampingi oleh pegawai Sub Bidang Administrasi Hukum Umum menerima kunjungan dari Tim survey Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di Ruang Kerjanya, Rabu 7 Juni 2023.

Kunjungan Tim survey Balitbang HAM Kemenkumham ini terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra.

IMG20230607091330

Tim Survey Balitbang HAM Kemenkumham yang dipimpin oleh Bapak Arif Meiwanto membahas mengenai kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pemberian layanan Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah, dan memberikan saran dan solusi mengenai permasalahan yang dihadapi di wilayah atas layanan Administrasi Hukum Umum, setra sejauh mana progress terkait progress layanan Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah yang merupakan perwakilan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Wilayah Sulawesi Tenggara.

 

Kunjungan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi ini juga merupakan tindak lanjut dari audiensi layanan dengan perwakilan notaris Sulawesi Tenggara yang telah dilaksanakan sehari sebelumnya sebagai pengguna langsung dari layanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Wilayah.

IMG20230607091332

@Kemenkumham_RI

 

@kumham_sultra

 

Kanwil Kemenkumham Sultra | Silvester Sili Laba #kumhamsultra #silvestersililaba

Pencatatan Hak Cipta Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan

WhatsApp Image 2023 06 06 at 151151Kendari (06/06/2023). Kepala Kantor Wilayah bersama Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan Tim Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual menerima kunjungan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Konawe Selatan, Ibu Suartin selaku Kepala Bidang Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kunjungan tersebut terkait Permohonan Pencatatan Hak Cipta milik Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

WhatsApp Image 2023 06 06 at 151152

Terdapat 3 (tiga) buah karya cipta yang didaftarkan. Karya cipta tersebut berupa Seni Motif, yaitu Motif Pohon Sagu, Motif Jongga Bertanduk Lima, dan Motif Tarian Molulo. Motif-motif tersebut didaftarkan guna memberikan perlindungan hukum terhadap hak eksklusif, hak moral, dan hak ekonomi Pencipta. Selain itu, pencatatan hak cipta bertujuan untuk menghargai suatu karya dan mendorong untuk terus menciptakan kreasi atau karya-karya yang baru bagi para pencipta.

WhatsApp Image 2023 06 06 at 151155

@Kemenkumham_RI

@kumham_sultra

Kanwil Kemenkumham Sultra | Silvester Sili Laba #kumhamsultra #silvestersililaba

Kepala divisi Pemasyarakatan Pimpin Rapat Evaluasi Target Kinerja B05 Divisi Pemasyarakatan

Kendari_InfoPas. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara, H. Muslim didampingi Kepala Bidang Pembinaan La Ludi dan Kepala Bidang Keamanan I Gede Artayasa memimpin Rapat Evaluasi Target Kinerja B05 Divisi Pemasyarakatan yang dirangkaikan dengan pelaksanaan Sidang TPP Pemindahan warga binaan dari rutan ke lapas, Senin (05/06).

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara pada pukul 09.00 WITA dan diikuti seluruh jajaran staf JFT dan JFU pada Divisi Pemasyarakatan.

Adapun beberapa hal yang dibahas dalam Rapat Evaluasi Target Kinerja B05 Divisi Pemasyarakatn ini adalah terkait telah tercapainya Target Kinerja B05 Divisi Pemasyarakatan baik di Bidang Pembinaan maupun di bidang Keamanan.

Selanjutnya, Kepala Divisi Pemasyarakatan H. Muslim, menyampaikan agar kedepannya Target Kinerja B06 pada Divisi Pemasyarakatan untuk lebih di persiapkan lagi, agar Laporan Target Kinerja pada B06 Divisi Pemasyarakatan menjadi lebih baik lagi, tepat waktu dalam melakukan pengumpulan laporan tersebut ke Bagian Program dan Humas. Bangun Sinergitas dan koordinasi secara terus menerus kepada bagian yang bersangkutan dalam Penanggungjawaban Laporan Target Kinerja setiap bulannya.

Lanjutnya, terkait pembahasan dalam Rapat Sidang TPP Pemindahan Narapidana, dalam menerapkan Back to Basic Pemasyarakatan sehingga dilaksanakan pemindahan Warga Binaan Pemasyarakatan yang memenuhi persyaratan dan apabila dapat mengancam keamanan dan ketertiban di Lapas / Rutan.

“ Demi menjaga Keamanan dan Ketertiban di lingkungan Lapas maupun rutan agar Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengancam keamanan di dalam Rutan / Lapas agar di pindahkan dengan mengembalikan Fungsi Rutan / Lapas dalam menerapkan Back to basis Pemasyarakatan “, Ucap Kepala Divisi Pemasyarakatan H. Muslim.

Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Sultra berharap mampu melihat trend terkait pembebanan pajak dan restribusi

IMG 20230606 WA0005

Andoolo, Konawe Selatan (6/6), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Perancang Peraturan Perundang-undangan, dan Analis Hukum menghadiri undangan Seminar Awal Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

 

Rapat dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Bapenda, Dr. Sahlul, S.E., M.Si, dan dihadiri oleh Ketua Badan Legislasi, dan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Konawe Selatan, serta OPD terkait lainnya.

 

Pada kesempatan ini, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menjadi Narasumber dalam Seminar Awal Naskah Akademik ini, kemudian menyampaikan beberapa hal penting terutama materi muatan yang tertuang dalam Naskah Akademik, dan berharap Pemerintah Daerah dapat melihat trend 3 tahun terakhir mengenai pembebanan pajak dan retribusi kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Konawe Selatan. Lalu, menghimbau agar Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara dapat memberi perhatian lebih terhadap Raperda ini hingga tahap seminar akhir.

 

@kemenkumhamri @djpp.kemenkumham

 

IMG 20230606 WA0004IMG 20230606 WA0004IMG 20230606 WA0004IMG 20230606 WA0004

Kakanwil Membuka kegiatan Pendalaman Materi Perancang Peraturan Daerah dan Perancangan Peraturan Daerah

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara Silvester Sili Laba didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Hidayat Yasin membuka kegiatan Pendalaman Materi Perancang Peraturan Daerah dan Perancangan Peraturan Daerah di Aula Kantor Wilayah. Selasa (06/06/2023)

6

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Hidayat Yasin selaku ketua panitia memberikan sambutan dengan menyampaikan beberapa informasi terkait kegiatan Pendalaman Materi terutama tujuan pelaksanaan yaitu sinergitas serta memberikan pemahaman kepada Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan baik di Pemda, DPRD, maupun di kantor wilayah itu sendiri, tentang pola karir.

7

Kepala Kantor Wilayah Silvester Sili Laba, membuka kegiatan dengan memberikan penguatan kepada Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan membangun semangat kerja, mengutarakan apresiasi terhadap kinerja serta berharap agar kegiatan ini dapat mendorong profesi Perancang sebagai profesi hukum yang terhormat dan bekerja sesuai norma, standar dan prosedur peraturan perundang-undangan.

8

Kakanwil Menambahkan bahwa peran Perancang Perundang-undangan di Daerah di tahun-tahun mendatang ini akan sangat kompleks khususnya terkait penyesuaian materi muatan Peraturan Derah dengan banyak perubahaan regulasi di tingkat Nasional. Untuk itu Perancang Peraturan Perundang-Undangan harus mau terus belajar dan meningkatkan komptensi, agar Peraturan Daerah yang dihasilkan memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan, baik secara teknis maupun materi muatan.

9

kakanwil juga juga menyampaikan apresiasi dan pengharagaan kepada Seluruh Pemerintah Daerah dan DPRD dalam memenuhi ketentuan Pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi di Kanwil Kemenkumham Sultra.

10

Pada kesempatan ini, selaku Narasumber yaitu Koordinator Perancang Perundang-undangan Biro Hukum Setda Prov. Sultra H. Abdul Rakil Naba, dengan materi Pengembangan Karir Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Pemerintah Daerah Provinsi Sultra. Narasumber kedua dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Ratih Sri Martini dan Andriana Krisnawati, dengan materi Penyusunan Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan.