Kanwil Kemenkumham Sultra Koordinasi dengan Ketua Forum UMKM Kab. Kolaka Timur

Kanwil Kemenkumham Sultra Koordinasi dengan Ketua Forum UMKM Kab. Kolaka Timur

Kolaka Timur - Persiapan Pencapaian Rekor Muri Pendaftaran Perusahaan Perorangan, Kepala Bidang Hukum dan Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH beserta staff Kanwil Kemenkumham Sultra melaksanakan koordinasi terkait giat Rekor Muri Pendaftaraan Perusahaan Perorangan dengan Ketua Forum UMKM Kabupaten Kolaka Timur, Senin (10/04/2023).

Kedatangan TIM Langsung disambut oleh Ketua Forum UMKM Kab. Koltim, Hasrul, S.Ip. TIM kemudian menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya yaitu untuk berkoordinasi serta mengumpulkan data calon pendaftar Perusahaan Perorangan yang sudah menyerahkan datanya kepada Bapak Hasrul, S.IP.

Kepala Bidang Hukum menyampaikan Apresiasi dan berterima kasih kepada bapak Hasrul,S.IP. karena sudah turut serta memfasilitasi dan membantu mengumpulkan data sebanyak 58 calon pendaftar perusahaan perorangan yang berdomisili di Kabupaten Kolaka Timur.

Selanjutnya Kepala Bidang Hukum menerangkan bahwa nantinya data calon pendaftar perusahaan perorangan akan diperiksa dulu kevalidan data antara nomor NIK dan nomor NPWPnya. Pendaftaran Perusahaan Perorangan nantinya akan dilaksanakan secara serentak dan rencananya akan dihadiri secara langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

 

WhatsApp Image 2023 04 10 at 15.36.21

Kanwil Kemenkumham Sultra Optimalkan Partisipasi Kepala Desa di Kolaka Timur dalam Giat Paralegal Justice Award

Kanwil Kemenkumham Sultra Optimalkan Partisipasi Kepala Desa di Kolaka Timur dalam Giat Paralegal Justice Award

Kolaka Timur - Kepala Bidang Hukum dan Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH beserta staff (Tim PJA) melaksanakan koordinasi terkait giat Paralegal Justice Award (PJA) Ke Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kolaka Timur. Kegiatan ini dilakukan guna mengoptimallkan Partisipasi Kepala Desa dalam Giat Paralegal Justice Award (PJA), Senin (10/04/2023).

Kedatangan Tim PJA diterima Langsung oleh Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Irwan, S.Sos. Tim PJA kemudian menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya yaitu untuk meminta ke Dinas PMD selaku unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa untuk memberikan rekomendasi dan menugaskan Kepala Desa di Kabupaten Kolaka Timur untuk mengikuti kegiatan PJA.

Plt. Kepala Dinas PMD menyampaikan kesediaannya untuk membantu menyukseskan giat PJA dengan menunjuk minimal 5 (lima) perwakilan dari Kolaka Timur khususnya Kepala Desa yang daerah/desanya merupakan desa pariwisata untuk mengikuti giat PJA tersebut. Selain itu dengan mengikuti giat ini semoga dapat pula menjadi ajang promo untuk memperkenalkan destinasi wisata di Kab. Kolaka Timur nantinya.

Selanjutnya Tim PJA yang dipimpin oleh Kabid Hukum, mengunjungi Desa Wesalo dan Desa Keisio, Kecamatan Lalolae untuk melakukan pendampingan kepada kedua Kepala Desa tersebut terkait pendaftaran pengahargan Non Litigation Peacemaker. Kepala Desa Wesalo dan Desa Keisio sangat antusias menyambut kedatangan Tim PJA, dan segera mengumpulkan berkas persyaratan yang diperlukan untuk didaftarkan melalui pendampingan yang diberikan oleh Tim PJA.

 

WhatsApp Image 2023 04 10 at 15.32.52

WhatsApp Image 2023 04 10 at 15.32.52

Rapat Tindak Lanjut Arahan Kepala Kantor Wilayah Terkait Monitoring Keamanan & Ketertiban Lapas/Rutan

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara, H. Muslim, didampingi Kepala Bidang Pembinaan La Ludi dan Kepala Bidang Keamanan I Gede Artayasa, Melaksanakan rapat tindaklanjut terkait arahan Kepala Kantor Wilayah tentang pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keamanan dan Ketertiban yang ada di Lapas dan Rutan di Wilayah Sulawesi Tenggara, Senin (10/04/23).

Rapat ini diikuti oleh seluruh Pejabat Struktural, Jft dan Jfu di Divisi Pemasyarakatan dan berlangsung di ruang rapat Divisi Pemasyarakatan. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keamanan dan Ketertiban yang ada di Lapas dan Rutan ini perlu diterapkan setiap waktu, apalagi dalam kondisi di Bulan Suci Ramadhan ini, tetap harus menjaga Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan Lapas dan Rutan.

Sejalan dengan itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga, tegaskan tiga kunci untuk Pemasyarakatan maju. “Deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban, berantas narkoba, dan sinergi dengan Aparat Penegak Hukum lain menjadi kunci Pemasyarakatan maju. Direktur Jenderal Pemasyarakatan menjelaskan deteksi dini artinya setiap Petugas Pemasyarakatan, khususnya Kepala Unit Pelaksana Teknis, harus mampu mendeteksi dini setiap ada kendala yang mungkin akan terjadi di Unit Satuan Kerja tempat ia bekerja.

Layaknya intelijen, ia harus mampu memprediksi kendala yang mungkin terjadi di Lingkungan sekitar tempat ia bekerja sehingga mampu menyiapkan strategi yang harus dilakukan apabila kemungkinan hal terburuk akan terjadi, Berikut tadi merupakan beberapa bentuk dari implementasi atas Pencegahan Gangguan Kemanan dan Ketertiban yang di maksud.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Mengingatkan kembali, sesuai dengan arahan Kepala Kantor Wilayah terkait untuk tetap berhati-hati dalam segala hal, utamanya dengan hal-hal kecil pun harus selalu mengantisipasi, sehingga Intelegen kita berjalan dengan baik dan dengan kata lain Deteksi Dini Gangguan Keamanan dan Ketertiban yang mungkin akan terjadi dapat terhindarkan.

Tambahnya Kepala Divisi Pemasyarakatan, "Berikan Pelayanan dengan sepenuh hati baik kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dan juga Keluarga Warga Binaan, terapkan Humanisme, jangan ada diskriminasi, jangan sampai kita memberikan Pelayanan yang kurang memuaskan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan begitu juga dengan Keluarga dan Masyarakat Setempat".

Kanwil Kemenkumham Sultra Verifikasi Lapangan Data Hasil Survei Kanim Wakatobi

Kanwil Kemenkumham Sultra Verifikasi Lapangan Data Hasil Survei Kanim Wakatobi

Wakatobi - Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kadiv Yankumham) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkumham Sultra) Hidayat Yasin, Kepala Bidang Hak Asasi Manusia Sunyoto dan Tim Subbidang Penelitian Pengkajian dan Pengembangan HAM (P3HAM) melakukan kegiatan Verifikasi Lapangan Data Hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Integritas Organisasi di Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Wakatobi (Kanim Wakatobi), Senin (10/04/2023).

Salah satu program kerja Kanwil Kemenkumham Sultra Tahun Anggaran 2023 adalah melaksanakan kegiatan Verifikasi Lapangan Data Hasil Survei melalui Aplikasi 3AS.Aplikasi 3AS adalah aplikasi yang digunakan oleh seluruh Satuan Kerja (Satker) Kemenkumham Aplikasi survei 3AS menghasilkan gambaran tren terhadap variabel prosedur/alur, sarana prasarana, pungli dan calo, informasi, tarif/biaya, diskriminasi dan kecurangan.

Hasil yang didapat dari survei 3AS lalu dikelola oleh para analis kebijakan di Balitbang Hukum dan HAM untuk menghasilkan indeks layanan. Indeks layanan berfungsi untuk melihat potret layanan secara realtime dan terukur, sehingga dapat dilakukan perbaikan secara cepat dan tepat. Dalam konteks Kementerian Hukum dan HAM, indeks layanan dilakukan untuk memastikan core values kementerian yaitu Kemenkumham Semakin PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif) telah terlaksana di setiap UPT.

Selain itu melakukan pengecekan hasil survei, Tim Subbidang P3HAM juga mewawancarai petugas pemberi layanan dan penerima layanan terkait pelaksanaan pelayanan publik di Kanim Wakatobi. Selanjutnya, hasil wawancara yang didapat akan diolah dan dianalisis oleh Tim Kanwil Kemenkumham Sultra kemudian dituangkan dalam rekomendasi perbaikan layanan bagi masyarakat, sehingga diharapkan berdampak positif pada hasil penilaian Kepuasan Masyarakat di tahun 2023.

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan sementara, ada kendala yang menjadi perhatian Tim Kanwil Kemenkumham Sultra yaitu tidak tersedia jaringan seluler stabil sehingga menghambat proses pengisian survei di lingkungan Kanim Wakatobi.

 

WhatsApp Image 2023 04 10 at 11.21.59

WhatsApp Image 2023 04 10 at 11.21.59

WhatsApp Image 2023 04 10 at 11.21.59

WhatsApp Image 2023 04 10 at 11.21.59

Kanwil Kumham Sultra Kembali Melanjutkan BPHN Mengasuh di SMPN 17 Kendari

Sosialisasikan bahaya tindak pidana, Kanwil Kemenkumham Sultra kembali laksanakan BPHN Mengasuh

WhatsApp Image 2023 04 10 at 115955

Kendari (10/04/2023), Koordinator Penyuluh Hukum, Cipta Sembiring bersama JFT Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkumham Sultra) yaitu Karmi, Gusti Sayu Putu Ratna, dan Ida Ayu Sri Dewi, kembali melaksanakan kegiatan BPHN Mengasuh di SMPN 17 Kendari. Dlaam kegiatan ini dihadiri langsung dan dibuka oleh Ibu Kepala SMPN 17 Kendari, Hj. Syahwiah Rahim.

WhatsApp Image 2023 04 10 at 115957 Maraknya kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak usia sekolah menjadi latar belakang penyuluhan ini sebagai upaya preventif dalam mensosialisasikan bahaya tindak pidana dan ancaman pidananya. Materi penyuluhan yang disampaikan mengenai “Pembinaan Kesadaran Hukum dan Pancasila”.

WhatsApp Image 2023 04 10 at 115958

Selain pemberian materi, kegiatan penyuluhan diselingi dengan ice breaking berupa yel-yel dan menonton film pendek untuk menghilangkan rasa bosan peserta kegiatan. Kepala SMPN 17 Kendari berterimakasih dan mengapresiasi kegiatan karena bermanfaat sebagai pembekalan pengetahuan hukum siswa/i di SMPN 17 Kendari. Akhir kegiatan, Kepala SMPN 17 Kendari memberikan nasehat kepada peserta kegiatan untuk selalu menjauhi tindakan kriminalitas yang sudah disampaikan oleh para penyuluh dan menekankan untuk selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

@Kemenkumham_RI
@kumham_sultra
Kanwil Kemenkumham Sultra | Silvester Sili Laba
#kumhamsultra #silvestersililaba