Kendari (29/03), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara Bersama Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH dan Staf melakukan kunjungan ke Kantor Walikota Kendari guna melaksanakan kordinasi terkait Kegiatan Paralegal Justice Award.

Dalam kunjungannya ke Kantor Walikota Kendari, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM beserta jajaran diterima langsung oleh PJ. Walikota Kendari di Ruang Kerja Walikota Kendari. Kunjungan tersebut bertujuan untuk menyampaikan secara langsung kepada PJ Walikota Kendari terkait Kegiatan Paralegal justice Award yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI. 

PJ Walikota Kendari menyampaikan kesiapan untuk membantu pelaksanaan kegiatan tersebut. Beliau meminta kesediaan dari pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara untuk secara langsung memberikan Sosialisasi kepada Lurah se Kota Kendari terkait pelaksanaan Kegiatan Paralegal Justice Award. Sosialisasi terkait giat tersebut akan dilaksanakan pada Kamis, 30 Maret 2023 Pukul 13.30 Wita di kantor Walikota Kendari dengan dihadiri oleh 11Camat dan 67 Lurah se Kota Kendari.

Selanjutnya Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan tusi pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM antara lain: Penghargaan kabupaten/kota Peduli HAM, Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) dan Perseroan Perorangan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Silvester Sili Laba bersama Kepala Divisi Pemasyarakatan H.Muslim, Kepala Divisi Keimigrasian Sjachril, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Hidayat Yasin, memimpin apel pagi bersama seluruh jajaran kemenkumham Sultra di aula kanwil. Senin (29/03/2023).

Kali ini Kakanwil Kembali menyampaikan atensi dari pusat dimana seluruh jajaran kemenkumham Sulawesi Tenggara diharapkan mampu menjaga Marwah dan keagungan instansi, satu pikiran dan satu rasa serta jangan sampai membiarkan adanya pemberitaan negative yang masuk dan membahas kementerian kita, tegas Kakanwil. Beliau juga menambahkan setiap Pimpinan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis juga harus membantu mengawasi dan mengontrol setiap kegiatan dan kinerja pegawainya, begitu juga bawahan dan pegawai wajib membantu jangan sampai ada perbedaan pendapat dan harus satu suara, tutur Kakanwil.

Kakanwil juga mengingatkan Kembali mengenai program Perseroan Perorangan, dimana Kakanwil mengharapkan target pendaftar yang berjumlah 1000 orang dapat terpenuhi secepatnya. Maka dari itu Kakanwil mengarahkan seluruh jajaran kemenkumham Sulawesi Tenggara untuk turut terlibat secara aktif dalam prosesnya, yang dimulai dari proses mencari pendaftar yang berasal dari pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hingga mengawali proses pengurusan adminitrasinya hingga selesai.

Dengan begitu target 1000 pendaftar Perseroan Perorangan dapat terpenuhi dengan cepat dan tepat. Kakanwil juga mengatakan bahwa jika program ini bisa terpenuhi akan menjadi poin plus kanwil kemenkumham Sultra dalam Penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). “Tentunya ini adalah harapan kita bersama dalam menyukseskan program ini, dengan kerja sama yang baik dan komunikasi yang baik saya pikir program ini bisa terselesaikan dan mendapatkan hasil maksimal” Ungkap Kakanwil.

Masing-masing Kepala Divisi juga turut mendukung apa yang disampaikan oleh Kakanwil, bahkan dari Kepala Divisi Keimigrasian menyatakan siap mengerahkan seluruh jajaran Keimigrasian di Sulawesi Tenggara untuk menyukseskan dan memenuhi total 1000 pendaftar Perseroan Perorangan. Adapun Divisi Yankumham serta Divisi Pemasyarakatan dan Divisi Administrasi sudah siap dalam mendukung dan menyukseskan Program ini.

Terakhir Kakanwil juga menyampaikan bahwa dalam proses mewujudkan program perseroan perorangan yang masuk dalam praktik baik ini, bisa juga menambahkan masalah penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan yang memang sudah masuk dalam rancangan kemenkumham Sulawesi Tenggara. Hal ini tentu layak menjadi showcase untuk bangsa Indonesia, karena implementasinya bukan hanya berdampak pada Kementerian Hukum dan HAM saja, namun seluruh masyarakat, Kementerian maupun Lembaga lainnya dapat merasakannya juga.