Kendari- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkumham Sultra) menerima permohonan Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Suku Tolaki dari DPP Lembaga Adat Tolaki (LAT) Sultra bersama-sama dengan Pemerintah Kota Kendari di aula Kantor Wilayah, Selasa (28/3/2023).

Permohonan pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal ini diserahkan langsung oleh Ketua DPP LAT Sultra, Masyhur Masie Abunawas, bersama dengan Pj. Walikota Kendari, Asmawa Tosepu, yang diterima langsung pula oleh Kakanwil Kemenkumham Sultra, Silvester Sili Laba didampingi seluruh Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah.

Kegiatan yang dirangkai dengan Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal ini dihadiri pula oleh Sekda Kota Kendari, Ridwansyah Taridala, Ketua Tim Inventarisasi KIK Masyarakat Adat Tolaki, Bisman Saranani, serta segenap pengurus DPP Lembaga Adat Tolaki Sultra.

Dalam sambutannya, Kakanwil menyampaikan bahwa pihaknya selalu komitmen dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual Komunal yang dimiliki suatu wilayah. Melihat pontensi yang ada di Sultra, pria kelahiran NTT ini, optimis bahwa Sultra memiliki banyak potensi KIK yang harus dilindungi. "Kami yakin Lembaga Adat Tolaki khususnya kota Kendari mampu mengelola potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan akan berwujud sesuatu yang bernilai apabila bisa dikelola secara maksimal. Dengan melakukan pendataan Kekayaan Intelektual Komunal dan dilanjutkan dengan pendaftaran yang fungsinya untuk mendapatkan perlindungan hukum," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPP LAT Sultra, Masyhur Masie Abunawas, berharap agar Permohonan Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal yang mereka sampaikan tersebut segera diakui oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai KIK Suku Tolaki. “Pada hari ini merupakan suatu hari yang bersejarah, dalam rangka menyambut Ulang Tahun Kota Kendari ke-192 kami bersama-sama Pemerintah Kota Kendari untuk menyerahkan Permohonan Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal sebanyak kurang lebih 40. Insha Allah kami akan menyerahkan yang lebih banyak lagi. Kami berharap Kemenkumham segera melegalkan apa yang kami sampaikan ini," ujarnya.

Hal senada diungkapkan pula oleh Pj. Walikota Kendari, Asmawa Tosepu. Hadirnya bersama DPP LAT Sultra tersebut sebagai bentuk perhatian Pemerintah Kota Kendari dalam melindungi Kekayaan Intelektual Komunal yang dimiliki masyarakat Suku Tolaki. "Kita berharap pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal ini akan melindungi hak-hak masyarakat disisi adat dan budaya. Mudah-mudahan forum hari ini akan menjadi cikal bakal dan akan menjadi sejarah baru bahwa hari ini kita daftarkan hasil-hasi inventarisasi adat dan budaya suku Tolaki," harapnya.

Kendari, Suasana Penguatan Tusi pada pagi hari Senin (28/03/2023), terlihat tampak berbeda daripada hari-hari sebelumnya. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara Silvester Sili Laba Memberikan Penguatan Tusi Kepada seluruh jajaran kantor wilayah kemenkumham Sultra di ruangannya.

Hal yang menjadi menarik adalah ruangan Kakanwil yang tidak begitu luas mampu menampung seluruh pegawai Kanwil Sultra, ini membuktikan semangat dari setiap pegawai dalam mengikuti dan mendengarkan arahan dari Kakanwil. Bahkan tidak sedikit beberapa pegawai yang tetap bersemangat dalam mengikuti arahan Kakanwil walaupun duduk didepan pintu ruangan.

Arahan dari Kakanwil  mencakup beberapa hal pertama Kakanwil menyampaikan mengenai kehumasan yang dimana beliau berharap humas mampu menjadi garda terdepan dalam meningkatkan eksistensi kanwil kemenkumham sultra. Kakanwil juga turut memberikan apresiasi kepada humas kanwil kemenkumham sultra dengan apa yang telah dikerjakan, maka dari itu Kakanwil berharap humas untuk terus bekerja keras dan tetap menjaga solidaritas satu sama lain serta menjaga komunikasi dengan divisi-divisi lain agar informasi dapat dikembangkan dan dapat dipublikasi secara cepat, tepat dan aktual.

Selanjutnya Kakanwil menyampaikan mengenai rapat-rapat mengenai pelayanan hukum, beliau menginginkan agar setiap hasil dari rapat tersebut dapt diinformasikan sebagai acuan dalam pembuatan Inovasi dan pengembangan dalam pelayanan hukum. Apalagi kanwil kemenkumham sultra dalam proses mewujudkan pelayanan hukum yang berbasis Hak Asasi Manusia (HAM). Kakanwil juga berharap agar dalam proses pelayanan hukum ini tetap disandingkan dengan pendekatan yang humanis dan hospitality agar masyarakat yang menerima layanan bisa memberikan respon yang positif hingga masyarakat percaya dan puas terhadap pelayanan hukum yang di Kanwil Kemenkumham Sultra.

Terakhir Pimpinan tertingggi di kemenkumham Sultra ini menyampaikan dan mengingatkan kepada seluruh pegawainya untuk tetap selalu menjaga kekompakan, “walaupun dalam suasana  bulan puasa harus tetap bekerja dengan baik dan maksimal, saya akan mengarahkan, membina dan mendukung sehingga proses pemerintahan dapat berjalan dengan baik”, tutup kakanwil