Seminar Akhir dan Sosialisasu Penyusunan Naskah Akademik Raperda Konawe Kepulauan tentang PDRD

IMG 20230804 WA0011

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara diwakili oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan, dan Analis Hukum menghadiri undangan Seminar Akhir dan Sosialisasi Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Jumat, 4 Agustus 2023

Hotel D'Blitz Kendari

 

Kegiatan diawali dengan sambutan Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan yang diwakili oleh Asisten I (Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat), yang kemudian dilanjutkan dengan Seminar Akhir dan Sosialisasi dipimpin langsung oleh Kepala Disperindag Kabupaten Konawe Kepulauan, Sainul, S.H., M.Si. dan dihadiri oleh Seluruh OPD penghasil PAD.

 

Pada kesempatan ini, Tim Kanwil mempresentasekan Draft Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kab. Konawe Kepulauan, yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pemungutan Pajak dan Retribusi, Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan, Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi, dan Kerahasiaan Data Wajib Pajak. Yang kemudian, dibahas Pasal per Pasal untuk penyempurnaan.

 

Kemudian, setelah seminar akhir akan dilakukan Pengharmonisasian di Kantor Wilayah, yang didasarkan pada Kepmenkumham RI No. M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Raperda dan Raperkada.

IMG 20230804 WA0013

Menkumham RI Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2022

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara Silvester Sili Laba yang di Wakili Oleh Kepala Divisi Keimigrasian Sjachril bersama Plt Kepala Divisi Administrasi Ahmad Sahrun, mengikuti Kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 secara virtual di aula kanwil, Jumat (04/08/2023). Terpusat di Graha Pengayoman,  diikuti juga oleh Pegawai Pengelola Keuangan dan BMN Kanwil Kemenkumham Sultra.

IMG 20230804 WA0021

IMG 20230804 WA0019

Kegiatan dihadiri Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara, Nyoman Adhi Suryadnyana, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Omar Sharif Hiariej, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Andap Budhi Revianto serta sejumlah pejabat dan perwakilan dari Kemenkumham dan BPK RI, Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama, Staf Ahli/Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM, Kepala Biro/Kapusdatin, Sekretaris Unit Utama, Inspektur Wilayah, dan Tim Pemeriksa dari BPK RI.

Kegiatan diawali dengan sambutan Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan RI, Nyoman Adhi Suryadnyana. Beliau menyampaikan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2022. Beliau juga menyampaikan apresiasi pada seluruh perwakilan dari jajaran Kemenkumham atas komitmennya mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel. "Ini adalah bukti keseriusan Kemenkumham dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," Ujar Nyoman.

Kemudian melakukan penyerahan LHP BPK RI terhadap Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2022. Selanjutnya, penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Intensifikasi dan Ekstensifikasi PNBP Kemenkumham dari tahun 2020 hingga Semester I 2022 juga oleh Nyoman Adhi Suryadnyana kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly.

IMG 20230804 WA0028

Pada akhir acara, dilakukan penyerahan cinderamata kepada para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan dan penyerahan laporan tersebut. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly, juga memberikan sambutannya untuk mengakhiri acara tersebut,” Terima kasih dan apresiasi atas kerja keras Tim Pemeriksa BPK RI yang terus mendorong Kementerian Hukum dan HAM melakukan perbaikan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara yang disampaikan melalui berbagai rekomendasi dan temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM, untuk tidak berpuas diri atas keberhasilan capaian Opini WTP Tahun 2022, namun menjadi pendorong semangat untuk berkinerja lebih baik dalam rangka mempertahankan capaian opini WTP  di masa yang akan datang.” tutup Menkumham.

Kegiatan ini menunjukkan komitmen transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Kemenkumham, serta pentingnya kerjasama antara BPK RI dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menjaga integritas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara

IMG 20230804 WA0029

Kembali Kakanwil Berikan Penguatan serta Pendalaman Tusi Kepada Seluruh Jajaran Kemenkumham Sulawesi Tenggara

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara Silvester Sili Laba bersama Kepala Divisi Pemasyarakatan H. Muslim serta Plt Kepala Divisi Administrasi Ahmad Sahrun, Kepala Divisi Keimigrasian Sjachril, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM memimpin Apel Pagi bersama seluruh jajaran kanwil kemenkumham sultra di Aula Kanwil. Jumat (04/08/2023) 

IMG 20230804 WA0015

Pada kesempatan pertama Kadiv Pas menyampaikan bahwa kegiatan kerja bakti yang dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan Watubangga telah sukses dilaksanakan dan kedepannya untuj acara tabur bunga di TMP Watubangga sudah dilakukan koordinasi. Kemudian Kadivpas menambahkan bahwa terkait Upacara persiapan Hari Kemenkumham ke 78 untuk lokasi upacara nanti kadivpas berharap bisa dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari atau di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari. 

Kemudian Kadiv Keimigrasian menyampaikan bahwa jangan hanya terfokus pada persiapan pelaksanaan kegiatan Hari Kemenkumham tetapi mengenai proses kita dalam mewujudkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Karena menurut beliau apa yang kita sudah bangun dan kuatkan jangan sampai lemah lagi, jadi harus tetap berjalan seimbang dan jangan fokus pada satu kegiatan saja. 

IMG 20230804 WA0018

Selanjutnya pada kesempatan ini kakanwil memberikan  penyampaian bahwa seluruh jajaran harus menjaga attitude, jaga diri, kerja sama yang baik, serta komunikasi dan koordinasi yang baik antara pegawai satu sama lain. "Kita harus saling menguatkan dan mengingatkan satu sama lain, agar kita semua tetap kuat dan dapat saling memahami dan bekerja sama dengan baik lagi" Ungkap kakanwil 

Kemudian kakanwil juga menambahkan bahwa kepada seluruh jajaran Pemasyarakatan untuk bekerja saling beriringan, saling menjaga dan jangan saling menjatuhkan. Jadi dengan saling menguatkan dan mengingatkan itulah yang membuat jajaran PAS bisa lebih baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Begitu juga untuk jajaran Keimigrasian tetap utamakan pelayanan yang bersih, jangan pernah membuat catatan pelayanan yang buruk, buat contoh yang baik bahkan bisa menjadi role model.

IMG 20230804 WA0016

Kemudian kakanwil juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajarannya karena sudah berupaya dengan maksimal memberikan yang terbaik buat organisasi dibawah kepemimpinannya dan juga sudah sangat loyal kepada pimpinan semoga ini dapat terus dipertahankan bahkan bila perlu ditingkatkan lagi. 

"Saya bangga dan berterima kasih kepada kalian semua para jajaran kanwil kemenkumham sultra walaupun ada beberapa catatan-catatan namun hal itulah yang dapat menjadi bahan koreksi kita untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya. Jadi tetap jaga komunikasi dan koordinasi, saling menguatkan dan tetap jaga kesehatan" Tutup kakanwil

IMG 20230804 WA0017

Tindak Lanjuti Harmonisasi Ranperda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Sultra, Tim Kantor Wilayah Koordinasi ke Ditjen PP

WhatsApp Image 2023 08 03 at 20.33.13

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara, Silvester Sili Laba didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hidayat Yasin, beserta Jajaran melaksanakan koordinasi dengan Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang undangan terkait dengan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kunjungan Kakanwil dan rombongan diterima oleh Bapak Yulato Araya, S.H., M.H. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya, Bapak Kadek Aditya Vermana, S.H. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, serta Ibu Putri Sekarinda, S.H. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda dari Direktorat Fasilitasi Perancangan Perda dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

WhatsApp Image 2023 08 03 at 20.32.50

Dalam kunjungan koordinasi kali ini Kakanwil dan Tim berfokus untuk membahas mengenai keberadaan Pulau Kawi-Kawia (Kakabia) yang dipersengketakan oleh Kabupaten Selayar Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara.
Pulau Kawi-Kawia (Kakabia) masuk dalam wilayah Buton Selatan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara yang dikuatkan dengan Putusan MK Nomor 24/PPU-VI/2018 sebagai wilayah Kabupaten Buton Selatan. Disisi lain, Kabupaten Selayar berpedoman pada Permendagri No. 45/2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia, mengklaim memiliki Pulau Kawi-Kawia (Kakabia).
Permasalahan Pulau Kawi Kawia sebutan dalam bahasa Buton atau pulau Kakabia dalam sebutan bahasa Selayar kembali mencuat, seiring dengan Ranperda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023-2024 yang telah diharmonisasikan di Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra, sedangkan Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulsel juga memasukkan Pulau Kakabia sebagai wilayah Sulawesi Selatan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Koordinasi Tim Kanwil Sultra dengan Direktorat Fasilitasi Perancangan Perda dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan akhirnya menyimpulkan berdasarkan kedudukan Putusan MK yang bersifat Final dan Mengikat, hasil harmonisasi di Kanwil Sultra menyepakati Pulau Kawi-Kawia (Kakabia) masuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Selain mengkoodinasikan terkait Pulau Kawi-Kawia, Tim Kanwil Sultra juga mengkoordinasikan mengenai masuknya Pulau Wawonii dan Pulau Kabaena dalam wilayah Pertambangan dengan Ketentuan Khusus dalam Ranperda RTRW. Masuknya Pulau Wawonii dan Pulau Kabaena sebagai daerah pertambangan tidak sesuai dengan Ketentuan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Sebagai tindak lanjut atas koordinasi ini, Tim Kanwil Sultra dan Direktorat Fasilitasi Perancangan Perda dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan menyepakati agar dalam Rapat Lintas Sektoral yang akan diadakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, perlu untuk menyuarakan permasalahan ini. Hal ini menjadi tugas bersama bagi Tim Kanwil Sultra dan Tim Ditjen PP.

@Kemenkumham_RI @kumham_sultra
Kanwil Kemenkumham Sultra | Silvester Sili Laba
#kumhamsultra #silvestersililaba

Kanwil Kemenkumham Sultra Ikuti Rakor Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM)

Jakarta- Kepala Sub Bidang Pemajuan Ham Muh Akram dan operator Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Bimbingan teknis (Bimtek) P2HAM yang diselenggarakan secara Hybrid oleh Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Dirjen HAM RI) di Gedung Dirjen HAM lantai 3, Kamis 2 Agustus 2023.

Kegiatan dilaksanakan secara hybrid peserta yang datang langsung adalah operator dari Kantor Wilayah Kemenkumham Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur, sedangkan operator unit pelaksana teknis mengikuti kegiatan secara daring melalui aplikasi zoom.

Kegiatan yang dilaksanakan sejak pukul 08.00 WIB membahas tentang substansi dan teknis pengisian data dukung P2HAM unit kerja pada aplikasi P2HAM versi 2 tahun 2023. Data dukung harus dilengkapi paling lambat akhir bulan September kemudian akan di evaluasi oleh tim verifikator dirjen HAM kemudian akan dilakukan penilaian pada bulan Oktober sampai Desember tahun berjalan.

Kegiatan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, membaca doa dan dibuka oleh Bapak Plt Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM Bapak Darsyat, kemudian pemaparan materi dan tanya jawab kemudian penutup.

WhatsApp Image 2023 08 03 at 19.41.34WhatsApp Image 2023 08 03 at 19.41.34WhatsApp Image 2023 08 03 at 19.41.34

Kanwil Kemenkumham Sultra Ikuti Rakor Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM)