Jakarta - Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Sulawesi Tenggara mengikuti kegiatan pemberian materi terkait Implementasi SPIP terintegrasi Oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Penyusunan Anggaran Prioritas TA 2025 oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara, Silvester Sili Laba, didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan, H. Muslim, Kepala Divisi Keimigrasian, Sjachril, Kepala Divisi Administrasi, Sunu Tedy Maranto, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hidayat Yasin turut hadir dalam kegiatan tersebut di Ruang Singosari, Hotel Borobudur, Jakarta. Rabu (13/12/2023)
Pada kegiatan ini menghadirkan 2 narasumber dalam pemberian materi, Ikhwan Mulyawan, Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum, BPKP dan Fauzi Syamsuri dari Kementerian Keuangan.
Ikhwan mengatakan kepada peserta bagaimana cara untuk menyongsong pencapaian target di tahun 2024.
Ada tiga pembahasan yang disampaikan yaitu Overview penyelenggaraan SPIP terintegrasi, hasil sementara evaluasi atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kemenkumham tahun 2023, dan koordinasi penguatan SPIP dan MR oleh perwakilan BPKP pada Satker Kemenkumham di wilayah.
“Dalam PP 60 tahun 2008 pimpinan instansi pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyusun, merencanakan, dan menetapkan tujuan organisasi yaitu dengan membangun sistem pengendalian intern yang memadai untuk mencapai organisasi melalui empat tujuan SPIP,” ungkap ikhwan.
Ikhwan menyampaikan empat tujuan SPIP adalah efektivitas dan efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya pemaparan disampaikan oleh Fauzi Syamsuri terkait penyusunan anggaran. Ia menyampaikan pendekatan penganggaran UU No 17 tahun 2003.
Fauzi Syamsuri menyampaikan ada tiga instrumen penganggaran berbasis kinerja yaitu Indikator Kinerja, Standar Biaya, dan Evaluasi Kinerja. Selanjutnya Ia menyampaikan tentang penyusunan Pagu Indikatif tahun 2025 kepada seluruh peserta yang hadir.
Sementara itu Kakanwil Silvester Sili Laba bersama Seluruh Kepala Divisi akan mendorong jajarannya untuk mengimplementasikan SPIP serta mewujudkan tata kelola good government di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM diperlukan pemahaman yang baik oleh seluruh jajaran, baik pimpinan dan pegawai.
Kemudian juga mengenai penyusunan anggaran kakanwil akan memastikan seluruh Satker di bawahnya menyusun anggaran sesuai kaidah dan alokasi yang ditetapkan
