Kendari - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara Silvester Sili Laba mengikuti kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2023 secara virtual melalui zoom meeting di Aula Kanwil. Rabu (24/01/2024)
Kegiatan Entry Meeting ini juga diikuti Kepala Divisi Administrasi Sunu Tedy Maranto, Kepala Divisi Keimigrasian Sjachril, Plt Kepala Divisi Pemasyarakatan I Gede Artayasa, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Hidayat Yasin dan Seluruh Pejabat Administrator dan Pengawas Serta Kepala Unit Pelaksana Teknis yang ada di Kota Kendari.
Membuka kegiatan Entry Meeting yang berpusat di Graha Pengayoman Jakarta, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna menyambut baik tim pemeriksa BPK RI.
"Selamat bekerja kepada tim pemeriksa BPK RI. Semoga proses pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 dapat berjalan dengan baik dan lancar , serta menghasilkan rekomendasi yang berdampak positif bagi perbaikan dan kemajuan kinerja Kementerian Hukum dan HAM" Ujarnya.
Selanjutnya Bapak Nyoman Adhi Suryadhana selaku Tim dari BPK RI juga ikut memberikan sambutan "Kami sangat mengapresiasi setinggi tingginya untuk Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran yang menunjukan komitmen untuk institusi ini dalam pengelolaan dan pengaktualisasian keuangan di kementerian ini. Tahun 2024 tahun terakhir renstra pemerintah. Tahapan ini menjadi tahapan sangat penting untuk tahapan lepas landas menuju indonesia emas. Di renstra selanjutnya BPK berkomitmen untuk membentuk renstra yang konekting untuk mensinergikan d antara lembaga lembaga negara. BPK berusaha untuk mencapai suatu tujuan dengan pemeriksaan keuangan negara agar semua lembaga dapat mengelola keuangan negara agar dapat di pertanggung jawabkan seluruh pengelolaannya."
Lebih Lanjut Nyoman Adhi menyampaikan "Perlunya pelaksanaan pengelolaan keangan itu akuntabel dan transparan. Pemberian opini yang diberikan oleh BPK RI juga memberikan pandangan positif dari institusi yang memperolehnya. Ini saya apresiasi yang setinggi tingginya kepada pak Sekjen Kementerian Hukum dan HAM RI beserta jajaran memenuhi 230% PNBP yang telah dihasilkan. Saya berharap prestasi ini juga terus ditingkatkan untuk kedepannya"
Dalam kesempatan ini Anggota I BPK RI menyerahkan Surat Tugas Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2023, dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas PDTT Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, Belanja Barang/Modal TA 2022 dan 2023, Manajemen Aset TA 2022 s.d Semester I 2023 dan Kinerja Manajemen Pemasyarakatan Tahun 2020 s.d Semester I 2023 dari Anggota I BPK RI Kepada Menteri Hukum dan HAM
