Kabar Kantor Wilayah

Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI

Kemenkumham Sultra Ikuti Penyambutan Menteri Hukum, Menteri HAM, Menteri IMPAS, Serta Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yang Baru

Kendari - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara, Silvester Sili Laba Bersama Kepala Divisi Administrasi Sunu Tedy Maranto, dan Kepala Divisi Keimigrasian Sjachril mengikuti secara virtual penyambutan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menteri Hukum, Menteri HAM, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Wakil Menteri Koordinator dan para Wakil Menteri yang baru.

WhatsApp Image 2024 10 21 at 21.48.41 839b0cda

Dalam penyambutan tersebut, Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Nico Afnita memberikan ucapan selamat datang dan selamat bergabung kepada kepada Bapak Menko, Wamenko, Bapak Menteri dan Wamen untuk memperkuat sinergitas, kolaborasi dan koordinasi dalam menjalankan tugas dan amanah yang telah diberikan kepada negara.

Sekjen Kemenkumham dalam sambutannya menyampaikan kesiapan transisi Kementerian Hukum dan HAM dalam bertransisi menuju 3 Kementerian yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

IMG 20241021 WA0159

"Perlu kami laporkan kepada juga Bapak bahwa tim transisi ini terbagi menjadi beberapa bidang yaitu bidang regulasi dan kelembagaan, bidang program dan anggaran, bidang keuangan, bidang SDM, serta bidang aset BMN dan PBJ" Ungkap Nico. Senin (21/10/2024)

Dalam mendukung hal tersebut, Nico mengatakan bahwa akan terus berkomitmen, berkoordiansi, berkolaborasi, dan bekerja bersama dibawah kepemimpinan Menteri Koordinasi Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kemudian, mengawali sambutan Para Menteri, Menteri dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komjen Pol. Agus Andrianto dan Silmi Karim menyampaikan bahwa ini merupakan suatu kehormatan dalam mengemban tugas sebagai penjaga gerbong nusantara dan Pembina Warga Binaan agar bisa dapat Kembali diterima di dalam kehidupan masyarakat.

IMG 20241021 WA0164

"Kedepannya kami mohon bantuan dan dukungan dari rekan-rekan semua agar kami mampu menjalankan tugas sebaik mungkin dalam rangka menukung Program Astacita yang telah dicanangkan oleh Presiden," Ujar Menteri IMPAS, Agus Andrianto

Selanjutnya, Menteri dan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai dan Mugiyanto Sipin dalam sambutannya menyampaikan bahwa dalam mendukung program Astacita Presiden Prabowo, dimana dalam Astacita tersebut tertera pada poin pertama yakni hak asasi manusia, demokrasi, perdamaian, dan keadilan.

IMG 20241021 WA0163

"Keinginan besar Pak Prabowo Presiden Republik Indonesia adalah untuk membangun atau melaksanakan kebijakan berbasis nilai-nilai atau yang dijiwai oleh semangat nilai kemanusiaan, keadilan, demokrasi, dan perdamaian. Oleh karena itu, karena ingin membangun Indonesia berbasis HAM, dipelukan kebijakan dan pembangunan berbasis hak asasi manusia," Ujar Menteri HAM, Natalius Pigai

Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Menteri dan Wakil Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas dan Edward O.S Hiariej. Dalam sambutannya yang diberikan kepada Wamen Hukum Edward O.S Hiariej, beliau mengatakan bahwa pemecahan Kementerian Hukum dan HAM ini sebagai upaya dalam pemfokusan pada tusi masing-masing

"Pemecahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi 3 Kementerian dan 1 Menteri Koordinator ini adalah untuk lebih memfokuskan pada pekerjaan masing-masing," Ujar Wamen Hukum, Edward O.S Hiariej

IMG 20241021 WA0162

Beliau kemudian menambahkan bahwa dalam Kementerian Hukum ini akan lebih fokus pada bidang perundang-undangan, Administrasi Hukum Umum, dan Hak Kekayaan Intelektual

"Fokus Pak Supratman dan saya sebagai pembantu beliau adalah untuk bidang perundang undangan,administrasi hukum umum, HAKI. Kemudian ada beberapa juga terkait dengan BPSDM dan BSK," Lanjutnya

Sebagai Penutup, Menteri Koordinator bersama Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dan Otto Hasibuan, menyampaikan bahwa dengan terbentuknya 3 Kementerian ini diharapkan dapat lebih memaksimalkan penanganan sesuai dengan bidang masing-masing.

"Langkah yang telah ditempuh oleh Presiden Prabowo Subianto yakni mereorganisasi kementerian yang sangat besar ini menjadi tiga kementerian, patut kita sambut dengan rasa syukur dan sekaligus juga merupakan tantangan bagi kita fokus menangani bidang-bidang yang mungkin kalau dipimpin oleh satu menteri akan kurang fokus sama sekali," Ujar Menko Hukum, HAM, dan IMPAS

IMG 20241021 WA0160

"Dengan pemisahan beberapa ini dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator bidang hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan tentu kita lebih fokus lebih tajam dalam melaukan program-program yang kita susun dan tentu dapat mengoptimalkan pencapaian sesuai yang kita harapkan," Lanjutnya

Kemudian, dalam menjalankan Amanah sebagai Menko dan Wamenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, beliau menyampaikan untuk terus berkolaborasi, dan bersinergi serta kerjasama yang baik dalam menciptakan Kementerian Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan yang lebih baik untuk menuju Indonesia Emas 2045.

logo besar kuning
 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Abunawas No. VIIA, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93461
PikPng.com phone icon png 604605   +6813-55554600
PikPng.com email png 581646   Email 
    kanwilsultra@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan
    humaskemenkumhamsultra@gmail.com

 

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUMHAM
SULAWESI TENGGARA


  twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

  Jl. Abunawas No. VIIA, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93461
PikPng.com phone icon png 604605   0813-55554600
PikPng.com email png 581646   kanwilsultra@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   humaskemenkumhamsultra@gmail.com

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI