Kendari - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara yang diwakili oleh Kepala Divisi Administrasi, Sunu Tedy Maranto menghadiri Rapat Koordinasi Daerah dan Forum Kosultasi Publik Tahun 2024 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sultra.
Kepala Kantor Wilayah DJPb Sultra, Syarwan menyampaikan bahwa sebagai pengguna anggaran, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi tolak ukur satuan kerja untuk dapat mengalokasikan dan menggunakan anggaran dengan bijak dan terukur.
Beliau juga mengajak kepada seluruh Kementerian dan Lembaga untuk bersama mengelola APBN dengan bijak dan terukur dengan meningkatkan integritas.
“Kelola APBN dengan baik dengan meningkatkan integritas, jangan ada yang realisasi anggaran yang “aspal” asli tapi palsu,” Ujar Kakanwil DJPb. Rabu (21/08/2024)
Dalam kesempatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara kembali menorehkan prestasi Satuan Kerja Terbaik oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Tenggara
Kepala Divisi Administrasi, Sunu Tedy Maranto menyampaikan bahwa capaian ini merupakan pencapaian yang luar biasa dan ini akan menjadi motivasi dalam mendukung pembangunan khususnya di Bidang Hukum dan HAM di Sultra.
“Capaian ini merupakan capaian yang luar biasa, ini akan menjadi motivasi dan acuan kita dalam menggunakan anggaran yang telah diberikan negara dalam mendukung pembangunan Sultra, terkhusus terkait Hukum dan HAM.” Ujar Kadivmin.
Dalam penghargaan yang diberikan, Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara mendapatkan penghargaan satuan kerja dengan perolehan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 100 dengan kategori sangat baik.
