Kendari - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara Silvester Sili Laba bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Hidayat Yasin mengikuti Pembukaan Seminar Nasional Penguatan Strategi Nasional Bisnis dan HAM terkait Implementasi Kerja Layak melalui Zoom Meeting serta secara terpisah Kepala Bidang HAM Saibuddin dan staf mengikuti melalui zoom meeting di Aula Kanwil. Rabu (21/08/2024)
Dalam rangka pengarusutamaan Bisnis dan HAM di Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Direktorat Jenderal HAM KemenkumHAM, dan International Labour Organization (ILO) didukung pemerintah Jepang menyelenggarakan Seminar Nasional Penguatan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) terkait Implementasi Kerja Layak di Hotel Le Meridien, Jakarta,
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor hadir langsung membuka acara. Dalam pidato kunci (keynote speech), Afriansyah menyatakan Penerapan Praktik Bisnis yang Bertanggung Jawab merupakan kunci untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
"Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus mendorong dan mengawal penerapan prinsip-prinsip ini agar setiap pekerja di negeri ini dapat menikmati hak-haknya, mendapatkan perlindungan yang layak, serta bekerja dalam kondisi yang manusiawi," kata Afriansyah.
Wamenaker menyampaikan Stranas BHAM diharapkan dapat menjadi dasar bagi praktik bisnis yang mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta standar ketenagakerjaan internasional.
"Melalui kolaborasi erat antara kementerian, organisasi pengusaha, dan organisasi pekerja, kita akan dapat memperkuat implementasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,"terangnya
Sementara itu, Direktur Jenderal HAM Dhahana Putra menyinggung pentingnya implementasi HAM di dunia bisnis, khususnya terkait dengan penerapan kerja layak. Menurutnya, Keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari kontribusinya dalam menciptakan lingkungan kerja yang layak dan menjunjung tinggi hak-hak pekerja.
"Karena itu, Penting bagi kita untuk mengarusutamakan nilai-nilai HAM di dalam dunia bisnis sehingga menjadi suatu kebutuhan dalam kompetisi di pasar. Hal ini dapat dikerjakan melalui peningkatan kesadaran, penyempurnaan peraturan perundang-undangan, penguatan pengawasan dan penegakan hukum, serta pembinaan terhadap pengusaha," terangnya.
"Kami yakin dengan komitmen bersama yang kuat, maka Stranas BHAM dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan bisnis yang menghormati hak asasi manusia dan implementasi kerja yang layak di Indonesia," jelas Dhahana.
