Depok - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara yang diwakili oleh Kepala Divisi Administrasi, Sunu Tedy Maranto didampingi Kepala Bagian Program dan Humas, Ruslan Beserta Staf mengikuti Penyampaian Akhir Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi Triwulan 3 (B09). Jumat (20/09)
Sebelumnya kegiatan monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi B09 ini berlangsung selama 5 hari di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, dengan menghadirkan seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
Pada kesempatan kegiatan penyampaian hasil monitoring dan evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi dipimpin oleh Auditor Madya Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Kesuma Negara serta Kepala Bagian Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM, Brahmantyo Agung Nugroho.
"mudah2 upaya kita yg kita lakukan berdampak positif dalam reformasi birokrasi kementerian hukum dan HAM" Kesuma Negara
Pada kesempatan kali ini Kesuma Negara meminta saling bertukar pikiran dari kantor wilayah yang konsisten meningkat dalam memenuhi data dukung dimana momen saat ini diminta dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung untuk saling memberi pengalaman dalam pemenuhan data dukung Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi.
pada kesempatan ini Kepala Bagian Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM, Brahmantyo Agung Nugroho memberikan apresiasi pada usaha kerja keras Kantor Wilayah dalam mengkordinir Unit Pelaksana Teknis untuk memenuhi data dukung.
Pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM terdapat 11 dari 34 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang telah telah 100% di evaluasi salah satunya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara.
