Jakarta – Setelah sebelumnya ikut menyusun Penyusunan Rencana Aksi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024, Pimpinan Tinggi (Pimti) Pratama Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengikuti giat Rapat Pleno, Rabu (13/12/2023).
Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2023 serta Penyusunan Target Kinerja Tahun 2024 dengan tema ”Kinerja Kemenkumham Semakin Pasti Dan Berakhlak”. Kegiatan Rakor dilaksanakan pada tanggal 12-15 Desember 2023 di Hotel Borobudur Jakarta.
Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024, diharapkan dapat merumuskan berbagai langkah strategis guna meningkatkan kinerja Kemenkumham yang lebih baik lagi. Hasil dari kegiatan ini akan menjadi kesepakatan bagi seluruh pemangku kegiatan untuk berkontribusi sesuai bidang tugasnya.
Mengawali kegiatan setiap kelompok berkesempatan memaparkan hasil diskusi terkait Rencana Aksi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 yang disusun. Kelompok tersebut terdiri dari Komisi Administrasi, Komisi Pemasyarakatan, Komisi Imigrasi, serta Komisi Pelayanan Hukum dan HAM.
Lebih lanjut, Kepala Biro Perencanaan, Ida Asep Somara, menyampaikan telah dihasilkan 52 Rencana Aksi dengan harapan dapat menjawab permasalahan terkait tugas dan fungsi yang terjadi baik pelayanan publik hingga tugas keseharian. Beliau juga mengingatkan kepada seluruh jajaran yang hadir untuk segera menindaklanjuti catatan-catatan yang diberikan pada saat penyusunan Rencana Aksi Tahun 2024.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, Y. Ambeg Paramarta, selaku Ketua Streering Committee mengayakan banyak hal yang telah dilakukan pada proses penyusunan Rencana Aksi Tahun 2024 terutama mencoba mengenali permasalahn pokok yang dimana dalam konteks pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan quick wins.
“Quick Wins itu adalah kemenangan cepat yang dicapai, yang berada dalam kendali kita untuk dirasakan manfaatnya,” lanjut Kepala BSK Kumham.
Ambeg juga meminta kepada Biro Perencanaan untuk kembali melakukanr reviu sebelum rencana strategis menjadi Keputusan Menteri Hukum dan HAM.
“Tentunya dalam Proses melakukan reviuw, mohon juga teman-teman kita di Kantor Wilayah untuk diinformasikan. Agar kebijakaan yang kita tidak hanya kebijakan yang sifatnya talkdown,” Lanjutnya
Kepala BSK Kumham berharap kebijakan-kebijakan dihasilkan dapat dilaksanakan secara faktual dan dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat.
Pimti Pratama Kanwil Kemenkumham Sultra yang hadir secara langsung antara lain, Kepala Kantor Wilayah, Silvester Sili Laba, Kepala Divisi Administrasi, Sunu Tedy Maranto, Kepala Divisi Pemasyarakatan, H. Muslim, Kepala Divisi Keimigrasian, Sjachril, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hidayat Yasin
