Kendari - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara menggelar Expose Kepala Kantor Wilayah Dalam Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT-RB) pada Kanwil Kemenkumham Sultra Tahun 2024 di Aula Kanwil. Selasa (30/07/2024)
Turut hadir Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra Silvester Sili Laba bersama Kepala Divisi Administrasi Sunu Tedy Maranto, Kepala Divisi Pemasyarakatan Bambang Haryanto, Kepala Divisi Keimigrasian Sjachril, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Hidayat Yasin, dan Tim Kerja Reformasi Birokrasi Kanwil Kemenkumham Sultra serta Tim dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham.
Pada kesempatan ini, Kadiv Administrasi Sunu Tedy Maranto membuka kegiatan dengan mengucapkan selamat datang kepada Tim dari Inspektorat Jenderal, yang selanjutnya menjelaskan dimana pada hari ini akan saling sharing dan juga diskusi terkait RKT-RB yang telah dilengkapi oleh Tim dari Kanwil Kemenkumham Sultra terkait dengan pelaksanaan tugas yang ada di Kanwil Kemenkumham Sultra.
Selanjutnya Ibu Ami selaku Koordinator Tim Inspektorat Jenderal meyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk saling sharing, serta bagaimana cara dan prosesnya agar nilai RB dapat meningkat dari tahun ke tahun.
Berdasarkan apa yang disampaikan Ami selaku coordinator bahwa pada tahun 2021 nilai RB dari Kemenkumham 80.18, kemudian turun pada tahun 2022 menjadi 79.55, kemudian pada tahun 2023 naik Kembali menjadi 83.63. Dengan melihat hal tersebut target yang diharapkan pada tahun 2024 dapat meningkat menjadi 85, dengan tercapainya nilai 85 tersebut keuntungan yang diperoleh adalah Kemenkumham dapat mencapai pada kenaikan tukin menjadi 90%. Maka dari itu harus ada proses yang perlu dijalani serta ada target yang perlu dicapai.
Ami juga menyampaikan bahwa tugas kami sebetulnya pada triwulan III ini memantau keberhasilan pelaksanaan RB dengan mengukur tercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan RB serta indikator yang lain. Kemudian menilai keberhasilan atau efektivitas RKT-RB general dan tematik, berikutnya menilai kualitas pengelolaan RB secara internal, dan yang terakhir menilai secara langsung dampak implementasi pelaksanaan RB. Maka dari itu akan ada 2 UPT yang akan menjadi sampling nantinya yaitu Kanim Kendari dan Rupbasan Kendari.
Kemudian paparan Kakanwil dalam pelaksanaan RKT-RB, Kakanwil menyampaikan bahwa dari 18 komponen capaian pelaksanaan RKT-RB baik itu SMART, IKPA maupun SPIP sudah sangat baik, bahkan sebagai contoh Nilai IKPA kanwil Kemenkumham Sultra mencapai 99.44%. Kakanwil juga menjelaskan bahwa setiap pelaporan pelaksanaan tusi langsung terintegrasi dalam Aplikasi SILILABA secara realtime dan tentunya bukan hanya untuk Kanwil Sultra, namun untuk UPT dibawahnya.
Selain itu Kanwil Kemenkumham Sultra juga telah menjalin MoU Bersama Kadin Sultra dalam mendukung pendaftaran perseroan perorangan yang dimana kebijakan ini berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, kemudian juga Kerjasama dengan pemerintah daerah dalam pemanfaatan lahan kosong bagi UPT Pemasyarakatan. Kemudian juga adanya peraturan daerah Data Desa Presisi, yang nantinya akan digabung datanya dengan desa sadar hukum dan juga desa binaan imigrasi.
Kebijakan-kebijakan ini berbasis data, dimana kebijakan tersebut sangat strategis karena terus akan dimonitoring apakah kebijakan tersebut berdampak atau tidak. Hal ini menjadi perhatian karena selalu digelorakan langsung oleh Pj Gubernur Sultra sekaligus Sekretaris Jenderal Kemenkumham Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H,.
Kakanwil juga menambahkan dengan semboyan dari Kanwil Kemenkumham Sultra yaitu KREK (Kominten, Responsif, Edukatif dan Komunikatif) yang humanis menjadi simbol Kanwil kemenkumham sultra dalam membangun Bumi Anoa Sulawesi Tenggara.
Kadivmin juga menenkankan kembali apa yang disampaikan oleh Kakanwil dimana Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara banyak memiliki kebijakan, banyak juga inovasi demi kemajuan organisasi. Hal ini tidak terlepas dari peran stakeholder, serta instansi-instansi lainnya sehingga apa yang dicapai Kanwil Kemenkumham Sultra memperoleh hasil yang sangat baik.
Walaupun seperti itu Kanwil Kemenkumham Sultra mengakui masih ada kelemahan dimiliki, hal ini disampaikan saat Rakor Dukungan Manajemen saat di Jakarta oleh Sekjen, dimana perlu adanya pembenahan dalam Kearsipan dan Penggunaan Aplikasi Srikandi. Namun dengan terus melakukan koordinasi serta monitoring secara bertahap kenaikan persentasi sangat luar biasa dan ditarget pada tahun 2024 ini data persentasinya dapat menyamai jajaran Kanwil lainnya.
