Kendari, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara kemarin (29/05/2013) menyelenggarakan Bimtek Laporan Keuangan Tahun 2013 yang diikuti sebanyak 30 (tiga puluh) orang perserta terdiri dari 10 Unit Pelayanan Tekhnis dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara.

Melalui penyelenggaraan Bimtek ini diharapkan para peserta dapat memahami esensi pengelolaan pelaporan keuangan Negara sesuai dengan standar regulasi dan pedoman yang ada ujar ketua panitia Lapoku dalam laporanannya, dan ia juga menjelaskan bahwa tenaga pengajar pada kegiatan Bimbingan Tekhnis Pelaporan ini berasal dari instansi yang berkompeten yakni dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kendari, Kantor Pelayanan Perbendeharaan Negara (KPPN) Kendari dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Prov. Sulawesi Tenggara yang diselenggarakan selama 2 (dua) hari yaitu dimulai tanggal 29 s/d 30 Mei 2013 diselenggarakan di Hotel Zahra Kendari.

Kepala Kantor Wilayah Wahyudin Ukun, dalam sambutannya menegaskan bahwa Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggung-jawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan, Aparatur yang profesional dalam sebuah pemerintahaan memiliki posisi yang sangat vital. Keberhasilan sebuah institusi sangat ditentukan oleh kualitas aparatur yang bekerja di dalamnya. Begitu pula halnya dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara.

Seiring dengan meningkatnya beban kerja sebagai dampak langsung dari upaya reformasi birokrasi dan perubahan regulasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara perlu terus melakukan upaya peningkatan kompetensi petugas agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara benar dan akuntabel. Sejalan dengan konsep dimaksud, maka pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi dilakukan agar dapat memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan, sasaran, dan standar kinerja yang telah ditetapkan.

mengakhiri sambutannya Ka. Kanwil berharap agar penghargaan dan perhatian pimpinan atas dedikasi seluruh peserta dapat dipergunakan dengan sebaik mungkin untuk menyerap informasi, pengetahuan, dan keterampilan sehingga nantinya dapat menjadi modal berharga bagi peningkatan kualitas kinerja di unit kerjanya masing-masing.

Kendari, (22/05/2013) Perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan, yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur, dengan  sasaran / target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah (Lakip) yang disusun secara periodik.

Dalam penyusunan Lakip bagi setiap instansi pemerintah diantaranya bertujuan untuk mempertanggungjawabkan kepada pemberi amanah (Unit lebih rendah kepada unit yang lebih tinggi / stakeholder) ; Dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan kehematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tupoksi dan pencapaian misi dan misi serta sebagai bahan masukan untuk memperbaiki perencanaan (khususnya jangka pendek dan jangka menengah.)

Terkait dengan tata cara penyusunan Lakip yang baik dan benar agar terhidar dari “Raport Merah” maka jajaran Kanwil Kemenkumham Sultra mengadakan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang bertujuan untuk meningkatankan kompetensi para petugas dibidang pembuatan Laporan Lakip dengan baik dan benar sesuai dengan Visi dan Misi yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM R.I.

Dalam laporan Ketua Panitia yang dibacakan oleh Kepala Sub. Bagian Humas dan Laporan Pandapotan Harahap menjelaskan bahwa kegiatan Bimtek ini akan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dimulai dari tanggal 22 s/d 24 Mei 2013 diikuti sebanyak 36 peserta terdiri dari pegawai Kanwil Hukum dan HAM Sultra dan masing-masing perwakilan pegawai dari 10 Unit Pelaksana Tekhnis dilingkungan Kanwil Kemenkumham Sultra, dan tenaga pengajar berasal dari Bagian Evaluasi dan Laporan pada Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I.

Kepala Kantor Wilayah dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Umum Agustinus Tangkemanda yang membuka secara resmi Bimtek Lakip ini menjelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan clean governance dan good governance yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dituntut agar setiap penyelenggara Negara dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara akuntabel kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memenuhi hal tersebut, maka pemerintah mengeluarkan kebiajakan melalui Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan perencanaan yang telah dibuat dalam bentuk laporan, ujar agustinus.

Pelaksanaan kegiatan Bimtek Lakip yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara mendapat apresiasi yang baik dari Kepala Biro Perencanaan yang dibawakan oleh staf bagian Evaluasi dan Laporan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I. Donny Anggoro selaku narasumber dalam pelatihan ini, dan sekaligus menyampaikan amanat dari Kepala Biro Perencanaan diantaranya senantiasa tingkatkan koordinasi antar satuan kerja di tingkat pusat dan daerah, mengingat bahwa Laporan Akuntabilitas ini dipantau oleh seluruh instansi pemerintah sekaligus dipantau oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) sebagai penentu merah tidaknya penilaian hasil kerja suatu instansi pemerintah ujarnya.