Jakarta - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara, Silvester Sili Laba didampingi, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tenggara Syafril, Kepala Bidang Hukum Linda Fatmawati Saleh dan Perancang Madya Abdi Tonglo melakukan Koordinasi ke Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) Asep Nana Mulyana yang saat ini juga mengemban tugas baru sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung di Jakarta. Jumat (02/08/2024).
Kakanwil beserta rombongan diterima langsung oleh Bapak Asep Mulyana di Ruang Kerja Jampidum Kejaksaan Agung RI. Kakanwil mengawali pembahasan mengenai permasalahan yang terjadi di Sulawesi Tenggara terkait pulau Kawi-kawia yang mana Rancangan RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara tidak kunjung di sahkan menjadi Peraturan Daerah dikarenakan terdapat sengketa pulau Kawi-Kawia dengan Kabupaten Selayar Provinsi Sulawesi Selatan. Keadaan sengketa tapal batas tersebut mempengaruhi penyusunan Ranperda Provinsi Sulawesi Tenggara tentang RPJPD dan Ranperda Provinsi Sulawesi Tenggara tentang RT/RW Provinsi Sulawesi Tenggara 2025-2045 yang baru saja diajukan oleh PJ Gubernur Sultra Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H, yang juga selaku Sekjen Kemenkumham pada rapat Paripurna DPRD Prov Sultra beberapa waktu lalu.
Permasalahan sengketa status kepemilikan Pulau Kawi-Kawia antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel). Pulau Kawi-Kawia (Kakabia) masuk dalam wilayah Buton Selatan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara yang dikuatkan dengan Putusan MK Nomor 24/PPU-VI/2018 sebagai wilayah Kabupaten Buton Selatan. Disisi lain, Kabupaten Selayar berpedoman pada Permendagri No. 45/2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia, mengklaim memiliki Pulau Kawi-Kawia (Kakabia).
Sebelumnya tim Kantor Wilayah dan Pemprov Sultra melakukan koordinasi dengan Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) Cahyani Suryandari yang diterima di ruang kerja Direktur Perancangan DJPP.
