Kendari - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Tenggara melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM melaksanakan Penyuluhan Hukum Serentak (Luhkumtak) oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) secara hybrid melalui Zoom meeting, Selasa (13/08)
Luhkumtak 2024 terlaksana memperingati hari Pengayoman ke-79 tahun 2024 dengan tema “Kementerian Hukum dan HAM Mengabdi Untuk Negeri Menuju Indonesia Emas Tahun 2045”.
Penyuluhan hukum serentak partisipasi publik terhadap rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang kepatuhan hukum dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan di 33 Kantor Wilayah se-Indonesia.
Adapun penyuluhan hukum serentak dilaksanakan pada 79 titik Kantor Wilayah dan 79 titik Organisasi Bantuan Hukum (OBH). Di Sulawesi Tenggara sendiri pelaksanaan penyuluhan hukum dilaksanakan di 3 titik. Pada hari ini (Selasa, 13/08) pelaksanaan penyuluhan hukum dilaksanakan di 1 titik, yakni kick off di Kantor Kelurahan Nambo Kecamatan Nambo dengan partisipan lurah beserta jajaran perangkat kelurahan, babinsa, babinkamtibmas, serta masyarakat kelurahan Nambo.
Kegiatan penyuluhan diawali dengan Keynote Speech Kepala BPHN Widodo Eka Tjahtjana dan diikuti oleh seluruh peserta secara daring melalui zoom meeting dimana beliau menegaskan bahwa untuk mendorong peran pembinaan hukum dalam menguatkan kepatuhan di masyarakat, termasuk pelaku usaha dan penyelengara pemerintahan maka didoronglah Rancangan Peraturan Presiden tentang Kepatuhan Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan pelaksanaan hukum.
“Sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum tersebut, Pemerintah melakukan peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum dalam pelaksanaan hukum dan peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat”, ujar Kepala BPHN.
Pelaksanaan penyuluhan hukum pada 79 titik Kantor Wilayah dan 79 titik Organisasi Bantuan Hukum. Dimana kegiatan ini merupakan wujud nyata peran serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam 79 tahun mengabdi untuk negeri menuju Indonesia emas 2045”, tutup Widodo.
Kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi Partisipasi Publik Terhadap Rancangan Peraturan Presiden tentang Kepatuhan Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pelaksanaan Hukum oleh narasumber dari Kantor Wilayah dalam hal ini Penyuluh Hukum Ahli Madya Ahmad Syahrir dimana antusiasme partisipan sangat tinggi saat dibukanya sesi diskusi, sehingga proses sosialisasi dapat berlangsung dengan feedback yang optimal.
